Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kusnandaka Tjatur P, Senin 9 Januari 2017 mengadakan briefing perdana kepada jajaran Eselon III dan IV awal Tahun 2017 di tempat kerja baru, Gedung Pemkab baru lantai 3. Briefing yang selalu rutin dilaksanakan di awal bulan dan bahkan setiap saat oleh Kadin Kominfo merupakan metode pimpinan yang profesional, memiliki etos komunikasi yang cepat, tepat, efisien, efektif, dan memiliki daya dorong untuk pencapaian terbaik. Melalui briefing Kusnandaka Tjatur P menyatukan persepsi dan arah kerja tim, menjadikan hubungan kerja sangat dekat dan saling melengkapi. Beliau juga selalu meningkatkan kualitas briefing demi menyatukan semua orang di dalam soliditas bersama, serta mendorong semua orang untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Briefing menjadikan informasi selalu terbarukan, realitas staf dan proses pencapaian target terkontrol dengan baik. Hal tersebut juga bertujuan untuk mendekatkan leader dan staf, menjadikan mereka saling mengklarifikasi, dan saling memberi umpan balik untuk sebuah pencapaian yang lebih baik.

       Kusnandaka Tjatur P, dalam briefing tersebut menyampaikan kepada seluruh jajarannya bahwa sejak tanggal 9 Januari 2017 jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika resmi menempati tempat kerja baru di gedung baru Pemkab Bojonegoro lantai ke-3. Dalam arahannya Kusnandaka mengingatkan berbagai hal diantaranya 1 minggu yang lalu sudah dianggap selesai untuk proses perpindahan dan mulai senin 9 Januari 2017 semua jajaran Dinas Kominfo sudah harus mulai bekerja penuh di tempat baru, dengan semangat kerja cepat, tepat, dan bermanfaat, harus ada perubahan sehingga keberadaan sebagai staf memiliki makna. Bersamaan dengan hal tersebut seluruh staf harus menginventarisir mana yang harus ditata sehingga alur kerja tidak terganggu dengan mengoptimalkan peran IT, memanfaatkan sarana dan prasarana kerja semaksimal mungkin, mengembangkan pola kerja kolaborasi dan mampu berimajinasi dengan kondisi tempat baru saat menerima tamu, berkoordinasi, atau jika terjadi keadaan gawat darurat.

       Kusnandaka Tjatur P kembali mengingatkan agar jajarannya segera menindaklanjuti beberapa surat-surat terutama terkait LPPD, LKJIP, pelaporan-pelaporan, Sidak DPRD, permintaan pemindahan peralatan IT, kerjasama dengan NGO, permintaan data pegawai apel, penetapan rumusan kegiatan musrenbang, daftar kegiatan untuk diunggah di website SIRUP. Selanjutnya diminta kepada semua KPA/PPTK agar mengevaluasi kembali dan mengirimkan schedule pelaksanaan kegiatan, KAK perencanaan, target serapan anggaran mingguan/bulanan/tribulan, segera mengusulkan UP pada minggu kedua Januari 2017 ini. Bahwa pararel dengan hal tersebut supaya menyusun SKP dan Indikator Kinerja Individu.   

       Kusnandaka Tjatur P juga memerintahkan kepada Kabid E-Government bahwa terkait absensi online agar segera membuat rumusan-rumusan untuk disinkronkan dengan BKD karena di dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang absensi online bahwa kehadiran diawali jam 07.00 WIB dan diakhiri jam 15.00 WIB, yang mana terdapat rekapitulasi kelebihan dan kekurangan jam kerja, sehingga dengan kondisi lokasi mesin absensi yang cukup memakan waktu dari lokasi apel, agar semua staf dapat menyesuaikan dan siap di lokasi apel 10 menit sebelum dimulai. Kemudian untuk pengelolaan berbagai informasi harus segera dituntaskan baik yang bersumber dari radio, dialog interaktif, Lapor, sms pimpinan dan lain-lain.

       Selanjutnya Kusnandaka Tjatur P menyampaikan terkait hasil pertemuan bersama Bapak Bupati Bojonegoro di Kementerian PAN-RB yang dihadiri Kemenko Pol Hukkam, Kemendagri, Bappenas, Kemenlu, ANRI, lembaga Sandi Negara, seluruh pejabat eselon I Kemen PAN-RB dan KSP, Bupati Bojonegoro menyampaikan apa yang telah diimplementasikan di Bojonegoro. Bahwa Bojonegoro dipilih sebagai percontohan karena ternyata apa yang dilakukan di Bojonegoro baik itu tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi yang ada tersebut hampir sama kondisinya dengan yang ada di kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, dan Bojonegoro mampu. Hal ini menjadi tantangan karena akan banyak kabupaten yang akan belajar ke Bojonegoro sehingga baik dalam open government dan proses-proses IT harus makin kokoh. (Nuty/Dinkominfo)