Ayo Mas Bro (Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif), acara unggulan Malowopati FM edisi Kamis 11 Januari 2018 kembali membahas topik yang cukup berat, Open Government Partnership (OGP) terutama terkait evaluasi penerapan OGP, tingkat keterlibatan dan peran stakeholder yaitu kalangan pebisnis dan akademisi yang merupakan satu kesatuan dalam empat sekawan Akademisi, Businessman, Government, dan Civil Society. Bagi yang ingin berpartisipasi hotline 0353-880999 dan telepon/whatsapp di 08113322958, selalu siap sedia menampung aspirasi Mitra Setia Malowopati FM.

       Yudha Ali Hamzah pelaku usaha di bidang migas dan juga anggota komite tetap hulu migas KADIN (Kamar Dagang Industri) Bojonegoro, Hasan Bisri Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Bojonegoro (Aspertib) dan Ketua STIKes ICsada Bojonegoro, Awe Saiful Huda Direktur Bojonegoro (BI), Sigit Jatmiko Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik (PIAP) yang didampingi Djoko Suharmanto Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika. Mereka adalah narasumber-narasumber Ayo Mas Bro edisi kali ini yang kompeten, kritis dan ahli di bidangnya.

       Hasan Bisri, Ketua Aspertib meminta agar kalangan akademisi utamanya yang tergabung dalam Aspertib juga dilibatkan secara penuh dalam penerapan OGP. Dia menyampaikan bahwa SDM teman-teman Aspertib sudah bagus, banyak juga yang lulusan luar negeri, jaringan akademisi pun juga sangat luas dan cukup kuat. Hasan Bisri juga menjelaskan beberapa manfaat dari open government bagi dunia pendidikan, salah satunya adalah kemudahan dan kecepatan mencari data yang sudah baik untuk penelitian, yang dulunya harus meminta ijin ke Badan Kesbang Pol, sekarang bisa langsung ke Instansi ataupun website masing-masing. Hasil pengolahan data penelitian secara imiah itu diharapkan menjadi masukan bagi penyusunan program instansi.

       Selanjutnya Yudha Ali Hamzah, komite tetap hulu migas KADIN Bojonegoro menjelaskan bahwa OGP sebenarnya lahir dari kalangan pengusaha. “Dari literatur-literatur negara maju, OGP itu didorong oleh kelompok-kelompok sipil dan pengusaha supaya mencegah betul pemerintah untuk tidak sewenang-wenang dan tidak korup, kata kunci roh OGP ada disitu, sehingga akses masyarakat, maupun akses multi stakeholder itu terbuka. Jadi pemerintah itu tidak punya kewenangan penuh, bukan kerajaan, pemerintah dipilih oleh rakyat sehingga otoritas pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan segala kewenangan dibatasi oleh otoritasnya,” terang Yudha. Kelompok pengusaha dan sipil mendorong supaya pemerintah terbuka meskipun tidak telanjang dan disitulah terjadi elaborasi diskusi antara pengusaha, kelompok sipil dan pemerintah itu  sendiri. Open government ini merupakan bagian dari proses transparansi internasional. “Keterbukaan merupakan kata kunci supaya masyarakat bisa berkembang secara maksimal”, imbuh Yudha.

       Lebih lanjut Yudha menjelaskan keterkaitan OGP dengan pelaku usaha, justru mereka harus memerankan diri menjadi indikator penting dalam menjalankan dan menjaga open government sndiri. KADIN lahir, diperuntukkan untuk mewadahi semua kelompok-kelompok usaha karena dilindungi UU Nomor 1 Tahun 1987. Harapan kedepan kalangan pengusaha benar-benar menjadi mitra pemerintah, justru peran pengusaha mendorong betul bahwa open government ini menjadi penting.

       “Ini tidak hanya slogan, kampanye, event2, kami melihat OGP ini masih tahap awarness (baru di pemahaman kita), belum bergerak pada persoalan movemen. Harapan kami ke depan OGP tidak hanya sampai level awareness, tapi juga movement, bagaimana open government menjadi gerakan masyarakat, dan terakhir menjadi paradigma atau culture, dan harus dijaga, baik oleh pemerintah sekarang maupun yang akan datang”, tandas Yudha.

       Awe Saiful Huda, direktur BI menanggapi berbagai hal yang telah disampaikan oleh Yudha Ali Hamzah dan Hasan Bisri menyampaikan bahwa semua yang disampaikan mereka adalah potret. Awe menjelaskan bahwa ada teori tangga partisipasi yang dicetuskan oleh Arsyen yang mana ada tangga-tangganya. Pertama adalah manipulatif serba direncanakan, tangga kedua terapi hanya menyampaikan informasi tidak ada pelibatan pihak lain. Tangga selanjutnya adalah sifatnya konsultasi belum melibatkan pihak yang diajak konsultasi. “Kalau OGP itu sebenarnya tangganya lebih tinggi, yaitu Citizen Control, kata kuncinya basis inovasi dan partisipasi warga, levelnya diatas transparansi, bagaimana publik punya inovasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah. (Nuty/Dinkominfo)


By Admin
Dibuat tanggal 14-01-2018
334 Dilihat
Bagaimana Tanggapan Anda?
Sangat Puas
79 %
Puas
7 %
Cukup Puas
0 %
Tidak Puas
14 %