Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyelenggarakan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa, Senin-Selasa, 12-13 Pebruari 2018 bertempat di Pendopo Malowopati dan Kamis 15 Pebruari 2018 bertempat di ruang Angling Darmo Pemkab Bojonegoro. Pelatihan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan didukung penuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut diikuti oleh seluruh Perangkat Desa se Kabupaten Bojonegoro hasil seleksi perangkat desa tahun 2017.

       Pelatihan sekaligus pembinaan tersebut diisi dengan empat materi inti, pertama pembinaan perangkat desa oleh Bupati Bojonegoro DR. H. Suyoto, M.Si (Kang Yoto), kedua tentang materi kebijakan umum pemerintahan desa dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Djoko Lukito, S.Sos, MM. Ketiga, tentang aplikasi HARA (aplikasi bidang pertanian) oleh Dattabot Mediatrac, dan keempat tentang aplikasi Revolusi Data oleh Sinergantara. Dalam kegiatan tersebut Dinas Kominfo menyediakan akses internet wifi yang akan melayani sekitar 300 peserta saat dibekali kemampuan teknis aplikasi HARA dan Revolusi Data.

       Kepala Dinas PMD, Drs. Ec. Djumari dalam laporannya meyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk memberikan bekal dan kemampuan kepada aparatur pemerintah desa agar mampu memahami dalam menjalankan tugas dan fungsi guna memberikan penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel. Kedua, yaitu untuk memberikan penajaman orientasi atas pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Terakhir adalah tersedianya data yang rieltime melalui revolusi data yang membantu pemerintah untuk mengambil keputusan dan mendukung program pemerintah.

       Djumari yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Kominfo tersebut menyampaikan bahwa dari pelaksanaan pengisian perangkat desa melalui seleksi yang dilakukan secara serentak tahun 2017 lalu, dari lowongan sejumlah 1.152 formasi jabatan perangkat desa masih ada 26 perangkat desa yang belum dilantik yang berada di 7 desa dari Kecamatan Malo, Purwosari, Kalitidu, Kapas dan Kepohbaru. Sedangkan yang telah dilantik sebanyak 1.116 perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa sejumlah 186 orang, Kaur Perencanaan sejumlah 295 orang, Kaur Keuangan sejumlah 107 orang, Kaur Tata Usaha dan Umum sejumlah 83 orang, Kaur TU dan Perencanaan sejumlah 27 orang, Kasi Pemerintahan sebanyak 90 orang, Kasi Kesejahteraan sebanyak 73 orang dan Kasi Pelayanan sebanyak 86 orang, Kepala Dusun 169 orang.

       Lebih lanjut Djumari menjelaskan, dari 1.116 perangkat desa yang telah dilantik tersebut, pada pelaksanaan pelatihan dibagi dalam 3 angkatan. Angkatan pertama, Senin 12 Pebruari 2018 diikuti oleh 400 peserta. Angkatan kedua, Selasa 13 Pebruari 2018 diikuti oleh 388 peserta dan Angkatan ketiga dilaksanakan Senin 19 Pebruari 2018 yang diikuti oleh 328  peserta.

       Bupati Bojonegoro, DR. H. Suyoto, M.Si dalam arahannya kepada seluruh perangkat desa, menyampaikan bahwa Beliau sangat penasaran dengan para aparatur pemerintah desa yang baru, apakah wajah yang penuh harapan ataukah sebaliknya, Beliau sejak awal registrasi pelatihan sangat memperhatikan. Kang Yoto juga menjelaskan  bahwa  seleksi tahun 2017 kemarin merupakan adalah terobosan baru dalam rekrutmen perangkat desa yang benar-benar terbuka sampai proses penilaian dan pengumuman, berbeda dengan yang terjadi sebelumnya karena masa pengabdian yang lama akhirnya lama kelamaan bisa diangkat sebagai perangkat desa. Kini pemerintah melakukan upaya baru perekrutan perangkat desa  seperti yang dilakukan kemarin. Liku liku membuat tes jujur dan berkualitas bukan hal mudah semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan ada oknum oknum yang memanfaatkan kesempatan antara lain memanfaatkan koneksi, bahkan ada nama nama yang sengaja dipasang dan akan diloloskan dengan sejumlah uang.

       Kang Yoto memberikan motivasi kepada semua aparatur pemerintah desa yang baru dengan perumpamaan tentang esensi orang tua yang telah banyak berkorban demi anak anaknya. Sebagai anak yang bermanfaat dan membanggakan kedua orang tua dan menjadi amal jariyah sang orang tua dengan menjadi aparatur yang baik aparatur yang mampu bekerja dan memberi manfaat kepada masyarakat. Aparatur pemerintah desa harus menjadi pasukan pasukan pembangunan, bukan penghambat. Jabatan tersebut jangan sampai menjadi berakhir nestapa bagi orang tua, keluarga dan pemimpin baik di dunia maupun akhirat. Menjadi pribadi yang berakhlak yang baik dan tidak berpihak kepada kebathilan. Bupati menjelaskan jika ada 1.003 alasan untuk gagal, maka kita harus memiliki 1007 alasan untuk berhasil.

       Bojonegoro saat ini telah menjadi daerah yang diperhitungkan, menjadi wakil Indonesia dalam kancah Open Government Partnership (OGP) tingkat dunia. Bahwa, sampai tingkat desa pun telah menjadi percontohan pemerintah desa terbuka seperti Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo yang telah menjadi tujuan wisata penyelenggaraan pemerintahan desa terbuka. Begitu pula dengan penerapan digitalisasi data melalui aplikasi dasa wisma yang dilakukan oleh kader PKK desa se Kabupaten Bojonegoro. Oleh karenanya Kang Yoto juga berpesan kepada semua peserta agar mampu memahami dan menguasai aplikasi yang akan diajarkan dalam pelatihan tersebut yaitu HARA dan Revolusi Data. (Nuty/Dinkominfo)