Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro masih terus menjadi rujukan bagi daerah-deerah lain untuk belajar maupun studi banding khususnya penerapan Smart City dan LAPOR! SP4N. Belum sampai satu minggu setelah kunjungan Dinas Kominfo Kabupaten Demak 11 Mei 2018 lalu, kesempatan kali ini, Dinas Kominfo Kabupaten Jember berkunjung ke Dinas Kominfo Bojonegoro untuk koordinasi dan studi banding terhadap penyusunan Master Plan Smart City dan penerapan LAPOR! SP4N. Rombongan yang terdiri dari Sekdin Kominfo, Kabid Informasi dan Publikasi, Kabid Komunikasi dan Publikasi, Kasi Layanan Komunikasi Publik dan 1 staf tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro beserta Kabid PKP, Kabid Layanan E-Gov, Kabid PIAP dan 1 Kasi di ruang kerjanya Gedung Pemkab Lantai 3, Selasa 15 Mei 2018.

Kabid PKP, Djoko Suharmanto menyarankan agar Media Center dikelola oleh Dinas Kominfo dan hendaknya memiliki media online yang tidak menggunakan domain go.id yang sama dengan milik Pemkab, bisa go.id, or.id, .id, seperti di Bojonegoro yang memiliki kanalbojonegoro.com yang nantinya juga akan memakai domain .id. Networking Media Center dengan infopublik.id milik Kementerian Kominfo, sharing berita dengan Bagian Humas dan untuk SDM bisa memakai tenaga kontrak berpengalaman minimal 2-3 tahun dengan upah standar UMR atau lebih. Untuk penganggaran tenagaa kontrak tersebut disarankan mengusulkan rekening belanja baru ke Bappedda, misal ‘ekspose pembangunan melalui media’. Djoko juga menyarankan untuk selalu konsultasi ke Inspektorat setempat terkait tata kelola keuangan. Media Center punya prinsip, untuk potensi orang, desa, kabupaten, dan apapun yang inspiratif di Bojonegoro yang tidak dipublikasi oleh media mainstream, dipublikasi oleh Media Center.

Tentang penerapan LAPOR! SP4N di Bojonegoro, Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P menyampaikan jika di era Pimpinan yang baru ini sudah tidak ada kegiatan manajemen review setiap jum’at untuk evaluasi LAPOR! SP4N dan tidak ada Dialog Interaktif setiap juma’at siang. Namun hal tersebut saat ini telah diubah polanya dengan membentuk forum yang tidak dalam bentuk pertemuan namun dalam bentuk surat hasil evaluasi penerapan LAPOR! SP4N setiap minggu ke SKPD. “Pimpinan punya cara, kita yang menuntaskan. Berbicara LAPOR!, itu adalah tools, sebagus apapun tetap alat yang harus ada yang menggerakkan”, terang Kusnandaka. Semua saluran aduan di Bojonegoro mulai SMS pimpinan, Dialog Publik, SMS/WhatsApp Radio Malowopati, Media Pers, semua masuk dalam sistem SIAP LAPOR! Bojonegoro. Admin Kabupaten memiliki waktu 3 hari dan admin SKPD 5 hari untuk menjawab aduan, yang dievaluasi setiap minggu. “Kalau kita melakukan sesuatu tanpa adanya evaluasi yang tertata bagaikan tempat sampah, jadi harus dievaluasi. Berbagai permasalahan dicarikan solusi seperti dibuatkan payung hukum untuk admin, dibuatkan SOP, diberikan tips untuk menjawab aduan supaya tidak terkena warna merah pada sistem LAPOR!”, ungkap Kusnandaka.

Dari hasil evaluasi LAPOR! untuk persoalan-persoalan yang masih sering muncul di masyarakat ditindak lanjuti dengan diseminasi informasi melalui Dialog Interaktif di tingkat kecamatan, sarasehan, forum KIM, tabloid Warta, berita di Web, dan program siaran Ayo Mas Bro yang mendatangkan instansi vertikal dan SKPD sebagai narasumber, yang semuanya bertujuan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat.

Selanjutnya Kusnandaka juga menjelaskan tentang penerapan satu data di Bojonegoro. Hasil pertemuan Dinas Kominfo Provinsi dengan semua Dinas Kominfo Kabupaten/kota di Banyuwangi bulan lalu, bahwa Pemprov Jatim akan memfasilitasi dengan menurukan surat di Dinas Dukcapil Kabupaten, tapi jika Kabupaten mengawali lebih dahulu akan lebih bagus. “Berbicara IT ada 4 hal utama yang menjadi tolok ukur yaitu jaringan yang diibaratkan sebagai jalan tol. Kedua, aplikasi yang diibaratkan kendaraan, ketiga adalah data yang diibaratkan sebagai penumpang, dan keempat adalah tata kelola sebagai rambu-rambu”, tambah Kusnandaka.

Djoko Suharmanto juga menambahkan bahwa mungkin satu-satunya komunitas radio swasta yang paling kompak adalah di Bojonegoro, melalui Forum Radio Bojonegoro (FRB). Radio milik Pemkab adalah partner radio-radio swasta yang harus saling menghargai style masing, dan saling menghargai batas masing-masing. Dinas Kominfo dapat memfasilitasi pertemuan bersama forum radio dengan mengundang narasumber dari Balmon (Balai Monitoring), misalnya. (Nuty/Dinkominfo)