Tim Open Government Partnership (OGP) Dinas Komunikasi dan Informatika bersama dengan tim dari beberapa NGO melakukan pembahasan persiapan penyusunan Renaksi OGP Daerah, Kamis 28 Juni 2018 siang bertempat di Kantor Bojonegoro Institute (BI), Jalan Panglima Polim Gg. Mangga I Bojonegoro. Kegiatan yang dimotori oleh BI tersebut diataranya dihadiri oleh tim dari NGO IDFos, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Bojonegoro. Kegiatan ini dilatarbelakangi semakin dekatnya batas waktu penyampaian Renaksi OGP Daerah, yang menjadi bagian dari Renaksi OGP Nasional, yang akan di submit ke Sekretariat OGP Internasional pada bulan Agustus 2018.

Beberapa masukan dan catatan hasil pertemuan antara lain perlunya RPJMD versi teknokratik, sinkronisasi Visi dan Misi Bupati Terpilih dengan OGP, Reminder kepatuhan terhadap penataan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai OGP, diseminasi informasi yang sesungguhnya, mereduksi mis-informasi tentang OGP kepada Bupati Terpilih, dan sosialisasi dengan bahasa mudah tentang Keterbukaan Pemerintahan melalui video singkat dan pengajian, penggunaan istilah OGP menjadi Pemerintahan Terbuka, Hasil IRM terhadap renaksi OGP 2016-2017 menjadi bahan dasar untuk penyusunan Renaksi OGP kedepan, ketiadaan bukti dokumentasi proses penyusunan Renaksi OGP tahun 2016-2017, dan publikasi undangan terbuka pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan Renaksi OGP.

Selanjutnya juga ada beberapa catatan dan rencana penting lainnya yaitu pembagian tugas antara NGO sebagai watch dog dengan Pemkab sebagai eksekutif untuk mendorong pelaksanaan OGP/ Pemerintahan Terbuka, audiensi/hearing dengan Bupati Terpilih untuk perkenalan OGP, seminar/diskusi terbuka dengan Bupati Terpilih sebagai narasumber tentang keterbukaan Pemerintah, masuk menjadi bagian dari tim Transisi Bupati terpilih, membuat medsos khusus untuk kegiatan OGP/Keterbukaan Pemerintah, perlunya website khusus OGP, Sekretariat untuk Tim OGP yang di SK-kan dan ada perwakilan, dengan alternatif lokasi di ruang PPID (Gedung pusat informasi publik di kawasan Pemkab Bojonegoro, reguler meeting untuk monev antar anggota tim OGP, diskusi keterbukaan pemerintahan secara reguler, branding OGP untuk anak muda sebagai Duta OGP, dibutuhkan SK Bupati untuk Tim Kemitraan Pemerintahan Terbuka dan sinkronisasi program antara DPA Dinas Kominfo dengan program NGO. Setelah pertemuan ini segera diagendakan pertemuan lanjutan untuk lebih menngkerucutkan ke arah Renaksi Pemerintahan Terbuka Bojonegoro. (Nuty/Dinkominfo)