Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro © 2014
BPKAD & Kejari Bojonegoro Tanda Tangani PKS Bidang Hukum Perdata & TUN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan penandatangan dan sosialisasi Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai azas umum yaitu tertib taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di ruang Angling Dharmo Pemkab Bojonegoro, Kamis 12 Juli 2018  yang dihadiri oleh Kepala Kejari Bojonegoro (Muhaji, SH. MH), Kasi Datun beserta jajaran, dan PPK, Bendahara Pengeluaran, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD se Kabupaten Bojonegoro.

Kepala BPKAD M. Ibnu Soeyoeti, SE., M.Si. mengatakan terkait pelaksanaan laporan keuangan tahun 2017, dirinya mengingatkan kepada semua SKPD terutama PPK dan Bendahara sebagai filter dari pengelolaan keuangan di seluruh SKPD yang nantinya agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Ibnu juga menyampaikan terkait hasil audit pengelolaan keuangan tahun 2017 oleh BPK, Pemkab Bojonegoro memperoleh predikat WTP (wajar tanpa pengecualian).

Berikutnya Kepala Kejari Bojonegoro, Muhaji, SH. MH dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya karena diberi kepercayaan untuk melakukan pendampingan dalam ranah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Muhaji juga mengatakan terkait opini WTP yang diperoleh Pemkab Bojonegoro, hal tersebut tidak menjamin adanya kemungkinan jika tiba-tiba beberapa bulan/tahun kemudian terdapat laporan tindakan korupsi di SKPD tertentu, sepanjang nantinya ada pemeriksaan dan bukti-bukti. “Namun saya sebagai pimpinan Kejari Bojonegoro tetap berdoa semoga tidak ada indikasi pidana korupsi di SKPD manapun”, harapnya. Lebih lanjut Muhaji mengatakan bahwa selama 21 bulan dia menjabat sebagai Kepala Kejari, ada beberapa SKPD yang ditangani oleh Kejari, dan paling banyak dari Kepala Desa. “Mau tidak mau, suka tidak suka, jabatan PPK dan Bendahara karena SKPD memiliki DIPA, jabatan itu melekat. Yang penting taat azas dan kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti agar menanyakan kepada ahlinya, Harapan saya dengan kerjasama ini akan menjadikan kita lebih tahu taat azas dan patuh”, terang Muhaji.

Kasi Datun Kejari Bojonegoro, Aditya Okto Tohari menjelaskan ruang lingkup perdata dan tata usaha negara. “Hal yang harus diingat, tidak ada korupsi kalau tidak ada hubungan keperdataan, semua diawali dari hubungan perdata. Contohnya, ketika sebuah instansi melakukan belanja/pengadaan, memberikan honor, ketika memberikan sesuatu untuk mendapatkan proyek, itu adalah suatu hubungan keperdataan. Disitulah ruang lingkup PKS kita”, terang Aditya. Tetapi jika suatu pengadaan atau perjanjian kontrak beralih fungsi dalam rangka menguntungkan orang atau memperolehnya tidak dengan cara benar, itu sudah masuk dalam ranah pidana. Jadi artinya semua berawal dari perdata. “Disitulah tugas berat yang memang kami akui, bapak/ibu selaku PPK ataupun bendahara yang jika menerima sesuatu sangat kecil dan pihak lain mendapat yang banyak, tapi kalau dipanggil/diperiksa, PPK nomor satu. Jika bapak/ibu merasa ragu bisa berkosultasi dengan kami. Di dunia pengadaan tindak pidana itu diawali dari ketika menentukan besaran di dalam menyusun DPA. Kita jangan takut sendirian jika di jalan yang benar, dan jangan kita merasa tenang ketika jalan kita salah ketika kita banyak temannya”, lanjut Aditya. (Nuty/Dinkominfo)