Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro © 2014
Pendamping P3MD Bojonegoro Mendapat Pembinaan untuk Pendataan IDM 2020

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam rangka persiapan pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Bojonegoro Tahun 2020, Senin (23/03/2020) bertempat di ruang Angling Darmo Pemkab. Rakor dibuka langsung oleh Ibu Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah dan dihadiri Kepala Dinas PMD bersama jajarannya, perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, tenaga ahli profesional P3MD, serta lainnya.

Kepala Dinas PMD Machmudin, AP, MM dalam laporannya menyampaikan dasar penyelenggaraan kegiatan adalah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.  Rakor tersebut sedianya dihadiri 193 orang, namun karena situasi yang berkembang saat ini maka dibatasi untuk tenaga ahli pendamping kecamatan untuk PDP dan PLD masing-masing kecamatan, diundang 2 orang sehingga total 97 orang.

“Sasaran kegiatan adalah pengelolaan pengalokasian Dana Desa (DD) yang berpihak pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Harapannya untuk menyempurnakan formulasi pengalokasian DD dengan memperbaiki pola distribusi yang lebih berkeadilan dengan mengenali bobot alokasi dasar dan meningkatkan bobot alokasi formula, melakukan updating dan meningkatkan validasi data. Dengan tujuan pemutakhiran data IDM tahun 2020 ini yaitu pembaharuan data IDM tahun sebelumnya, pengembangan indikator IDM, penilaian status dan perkembangan desa, dan sebagai bahan monev hasil IDM, memotret perkembangan seluruh nilai skor indikator yang ada sekaligus menghasilkan perkembangan status desa, memberikan arah kebijakan pembangunan kemandirian desa, mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan, assesment terhadap korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan basis wilayah desa, dan modal sosial. ”, terangnya.

Lebih lanjut Machmudin menyampaikan untuk proses penetapan, tahapannya akan dimulai 1 April 2020 dan berjalan hingga dua bulan kedepan. Dalam situasi seperti ini nantinya akan dbuat skema dengan tim kecamatan untuk teknis updating data. Dirinya juga melaporkan di Bojonegoro tahun 2019 untuk Desa Tertinggal sebanyak 19 desa, Desa Berkembang sebanyak 329, Desa Maju sebanyak 74, dan Desa Mandiri sebanyak 2. “Harapan kami dengan adanya pendataan ini dan adanya beberapa kebijakan yang nantinya bisa mendorong desa untuk keluar dari Desa Tertinggal dan juga desa maju bisa menjadi mandiri”, pungkasnya.

Sementara itu Ibu Bupati Bojonegoro dalam arahannya menyampaikan bahwa tahun 2019 desa tertinggal di daerah selatan dan timur selatan sudah tidak ada karena Pemkab sudah memaksimalkan di 2018 dan 2019. Beberapa target telah dikoreksi beberapa target titik lokus mana yang menjadi mandiri, maju dan berkembang kita selaraskan sehingga target tercapai. Mengapa Pemkab optimis, salah satunya untuk peningkatan ini. Semenjak dua dua siklus anggaran Pemkab Bojonegoro banyak langsung  menggelontorkan anggaran direct to village (langsung kepada desa).

“Sekarang bagaimana aplikasinya di lapangan, itulah yang di lapangan saudara-saudari yang mengetahui seperti apa. Kami telah gunakan beberapa kecamatan untuk desa, contohnya bantuan BUMDes 100 juta yang berbasis agribisnis dan agrowisata. Harusnya kalau mereka telah memiliki kawasan pariwisata, memiliki orang, SDM pengelola, harusnya berkembang, karena memiliki kawasan teritorial. Realisasinya adalah kerjasama dengan saudara-saudari sebagai pendamping desa. Misal saat musim panen harga gabah anjlok karena musim hujan turun dan pembeli dari luar banting harga. Desa yang cerdas bisa membeli hasil gabah itu. Maksimal 1-2 minggu, harga sudah meroket naik. Tujuan Pemkab adalah untuk menjawab kebutuhan dan persoalan petani. Di saat harga padi anjlok maka desa rembug bareng-bareng, BUMDesnya untuk menangani itu”, tutur Bu Anna.

Lebih lanjut Beliau menyampaikan, terkait infrastruktur Pemkab telah banyak memberikan bantuan seperti jitut, jides, TPT, pembangunan jembatan penghubung yang semuanya berbasis desa, untuk menaikkan Nilai Tukar Petani sehingga gradenya dinaikan di tahun 2020. Pemkab di 2021 masih punya PR yaitu masih ada 154 km jalan yang belum selesai, semoga tuntas, dan pas waktunya memasukkan rencana bantuan keuangan desa untuk infrastruktur jalan desa yang mungkin swakelola sifatnya, melalui pra musrenbang. Total data kami ada 1.444 jalan lintas desa dengan lebar 2,5 m (600 km), 3,5 - 4 m (89 km), 6 (25 km), yang paling lebar akan diselesaikan dahulu.

Beliau menambahkan bahwa APBD Bojonegoro itu besar tetapi tidak kuat. Realitas ini juga diakui semua pendamping. “Kenapa besar tidak kuat, karena Bojonegoro belum ada sektor domestik/lokal yang bisa bertumpu untuk menaikkan PAD. Kecuali Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik itu masuk kuat karena termasuk daerah industri padat karya, bukan industri migas yang berdasar undang-undang dibawah kewenangan pusat. Mostly, kita hampir semuanya tergantung DBH Migas. Pemkab berupaya memberikan insentif untuk industri-industri padat karya agar mereka tetap survived. Bagaimana memperkuat APBD dengan menaikkan PAD. Target Pemkab seharusnya PAD tahun 2019 sebesar 950 milyar dan tahun 2020 sebesar 1 triliun. Namun saat ini ada pandemi corona. Oleh sebab itu maka tahun 2020 kami akan mencoba efisiensikan BKD (bantuan keuangan desa) yang kurang berguna. BKD kami berikan dalam bentuk jalan desa”, ungkap Beliau.

“Untuk peningkatan SDM tahun 2020 Pemkab Bojonegoro, memprogramkan 1 desa 2 sarjana di PTN yang dibayar penuh (full payment) oleh Pemkab, ini sudah ada Perbup, juklak, dan juknisnya. Untuk jurusan scientist kedokteran dengan syarat IPK minimal 3 dan yang bukan jurusan scientist dengan IPK sedikit dbawah 3. Tahun 2024 lulus, akan ada 840 sarjana. Sehingga dengan program ini kita bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Tahun 2019 IPM Bojonegoro 0,68 yang mana ini masuk 5 besar di Jawa Timur. Kami minta Bapak/Ibu sungguh-sungguh membantu Pemkab Bojonegoro lewat pendampingan di desa-desa, dan pencapaian target ID yang tinggi mudah-mudahan bisa tercapai”, pungkas Beliau yang ditutup dengan membuka rakor secara resmi. (Nuty/Dinkominfo)


By Admin | 24-03-2020 | 8