Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro © 2014
Visi Dan Misi

VISI :

MENJADI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG TERBAIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut :
  1. Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik bermakna, sebagai SKPD pengelola informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro harus mampu memberikan layanan publik terbaik berupa penyediaan data dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi, cepat dan berkualitas, sekaligus jaminan keamanan informasi dan persandian bagi penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Transparansi komunikasi dan informasi bermakna, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan aspek keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan seluruh stake holder sesuai kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik serta menjalankan kepemerintahan yang dialogis. Sehingga semua masukan, kritikan, celaan dari seluruh lapisan masyarakat dijadikan sumber ide dalam perumusan kebijakan serta belajar bersama-sama dengan masyarakat dalam mencari solusi dan penyelesaian berbagai problem yang tumbuh berkembang di masyarakat.

MISI : 

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Layanan E-Government

Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat.
Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi masyarakat. Peningkatan e-gov dapat terlaksana dengan baik manakala terdukung peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan infrastruktur jaringan serta mekanisme pengelolaan data yang terintegrasi.
Dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi terintegrasi, hal yang wajib diperhatikan adalah keamanan informasi dan persandian berbasis TIK maupun konvensional, mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif dan saling mengisi.

2. Mewujudkan Transparansi Komunikasi dan Informasi Publik

Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi. Pengembangan transparansi komunikasi dan informasi pada komunikasi sosial dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan KIM berbasis IT. Disamping itu juga dilakukan dengan penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra profesi dibidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk sinergitas informasi dan dokumentasi antara pemerintah atau badan publik kepada masyarakat dan antar masyarakat diperlukan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik PPID Kabupaten maupun PPID SKPD. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai sarana yang tumbuh berkembang dimasyarakat yaitu pelaksanaan dialog publik, pertunjukan rakyat, baliho, spanduk, leaflet dan sarana penyebarluasan informasi luar ruang lainnya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Statistik, pengelolaan data dan statistik daerah disajikan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan dan data dukung terhadap capaian program dan kegiatan.

(RENSTRA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2013 - 2018)