Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro © 2014
Bidang Layanan E-Government

Struktur Organisasi Bidang Layanan E-Government

 

 

Tupoksi Bidang Layanan E-Government

Pasal 22
 

(1)   Kepala Bidang Layanan E-Government, mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Layanan E-Government, mempunyai fungsi:

pelaksanaan persiapan bahan rumusan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
pelaksanaan persiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
pelaksanaan persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
pelaksanaan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.
 

Pasal 23

(1)   Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga serta Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan di Kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

menyusun konsep pengembangan Application Program Interface (API) bagi kepentingan OPD dan Instansi lain;
melaksanakan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;
melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
melaksanakan layanan interoperabilitas;
melaksanakan layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di kabupaten;
melaksanakan penyusunan rekomendasi hosting bagi startup publik;
melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government sesuai dengan bidang tugasnya.
 

Pasal 24

(1)   Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Statistik, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Manajemen Data Informasi e-Government dan Statistik.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Statistik mempunyai fungsi:

melaksanakan pengumpulan, verifikasi, klasifikasi,  pengolahan dan penyediaan data dan informasi bagi seluruh OPD dan instansi lainnya;
melaksanakan penyimpanan data audio visual;
melaksanakan layanan penetapan standar format data dan informasi;
melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
menyusun konsep pengembangan layanan Portal data dan informasi;
melaksanakan persiapan bahan penyusunan konsep pengembangan metodelogi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi;
melaksanakan persiapan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik sektoral;
menyusun rencana pelaksanaan survei statistik sektoral;
melaksanakan survei statistik sektoral;
menghimpun hasil Survei bidang politik;
melaksanakan analisis dan mengkaji ulang data hasil survei;
melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government sesuai dengan bidang tugasnya.
 

Pasal 25

(1)   Kepala Seksi Tata Kelola Dan Pengembangan Ekosistem E-Government, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan berbasis TIK, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Kelola Dan Pengembangan Ekosistem E-Government mempunyai fungsi:

melaksanakan persiapan bahan sarana dan prasarana pengendalian smart city dan pelayanan publik berbasis TIK;
menyusun bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola e-Government;
melaksanakan persiapan bahan koordinasi kerja sama TIK lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
melaksanakan persiapan bahan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government;
melaksanakan persiapan bahan channel interaksi masyarakat dan pemerintah melalui TIK;
melaksanakan persiapan bahan pengembangan kapasitas kelembagaan OPD dan aparatur bidang TIK;
melaksanakan persiapan bahan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
melaksanakan persiapan bahan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
melaksanakan layanan implementasi e-Government dan Smart City;
melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City;
melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government sesuai dengan bidang tugasnya.