Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro © 2014
Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Struktur Organisasi Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

 

 

 

Tupoksi Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

 

Pasal 10


(1)   Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

pelaksanaan persiapan bahan rumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
pelaksanaan persiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
pelaksanaan persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
pelaksanaan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.
 

Pasal 11

 

(1)   Kepala Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sumberdaya komunikasi melalui media Pemda dan non Pemda
melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten;
menyusun rencana pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan non Pemda berdasarkan strategi komunikasi;
melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan non Pemda di Kabupaten;
melaksanakan pengelolaan Website, Media Center dan Telecenter;
melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan komunitas komunikasi;
melaksanakan pendayagunaan media pertunjukan tradisional komunikatif;
melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga komunikasi di desa;
melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.
 

Pasal 12

(1)  Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media publik di Kabupaten.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

melaksanakan penyusunan konsep pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik;
menyusun rencana pembentukan  lembaga mitra komunikasi di Kabupaten dan kerjasama peningkatan kelancaran arus informasi;
melaksanakan forum koordinasi kelembagaan layanan publik;
melaksanakan kegiatan terintegrasi, sinkronisasi komunikasi antar lembaga komunikasi pemerintah;
melaksanakan penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategis lainnya;
melaksanakan pengembangan penguatan hubungan dengan media (media relations);
melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.
 

Pasal 13

(1)  Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan, penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

menyusun konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan berdasarkan prioritas tema kampanye;
menyusun konsep pembuatan konten daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
menyusun konsep dan menganalisis pengelolaan saluran komunikasi/media internal;
menyusun konsep perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
melaksanakan diseminasi informasi dan iklan layanan masyarakat (ILM) melalui media radio dan televisi;
melaksanakan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;
melaksanakan penyertaan pameran/promosi;
melaksanakan produksi media luar ruang (baliho), spanduk, poster dan lain-lain;
melaksanakan pengelolaan papan informasi di Kecamatan;
mengerjakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.


Data-data yang dikelola Bidang PKP :

Data KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) berbasis IT Tahun 2017 (Klik Disini)