Dinkominfo Bojonegoro Terima Kunjungan Dinkominfo Kabupaten Malang, Diskusi tentang Strategi Komunikasi DBH CHT
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tim Publikasi Informasi Publik
"Dinkominfo Bojonegoro Terima Kunjungan Dinkominfo Kabupaten Malang, Diskusi tentang Strategi Komunikasi DBH CHT"
Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Bojonegoro menerima kunjungan kerja dari Dinkominfo Kabupaten Malang, Rabu (19/8/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinkominfo Bojonegoro ini berfokus pada diskusi dan pemetaan strategi pengelolaan kemitraan media di tengah tantangan efisiensi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Bidang Penegakan Hukum, khususnya program sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
Kabid Komunikasi Dinkominfo Kabupaten Malang, Iwan Heri menyampaikan, kunjungan studi banding ini merupakan bagian dari rangkaian peninjauan ke daerah penerima DBH CHT bernilai signifikan, termasuk Bojonegoro. Pihaknya mengungkapkan Kabupaten Malang menghadapi penurunan alokasi DBH CHT yang cukup drastis.
"Selama ini publikasi dilakukan melalui media cetak, media online, TV, radio, podcast radio, hingga baliho dan spanduk. Kami juga mendapat masukan dari Bea Cukai Malang agar materi publikasi lebih menekankan pada sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Oleh karena itu, kami ingin belajar kiat dan strategi dari Dinkominfo Bojonegoro," ujar Iwan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinkominfo Bojonegoro Akmal Ismail Yatim, menjelaskan skema pelaksanaan program publikasi DBH CHT Bojonegoro setelah adanya penyesuaian efisiensi. Hal ini didasari pertimbangan wilayah, di mana Bojonegoro dominan menjadi jalur perlintasan (transit) peredaran rokok ilegal, bukan pusat tujuan utama.
Adapun skema publikasi dan diseminasi informasi cukai yang dilaksanakan mencakup media online, baliho, radio, serta cetak.
Akmal menambahkan, Dinkominfo Bojonegoro tidak mengampu fungsi penegakan hukum secara langsung, melainkan berfokus pada fungsi penyusunan materi komunikasi, publikasi, edukasi masyarakat, serta diseminasi informasi mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai secara komprehensif. [cs/nn/ans]