Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro © 2014
Tupoksi Dinas Kominfo

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan Peraturan  Bupati  Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

 

Pasal 5

(1)   Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)   Kepala Dinas mempunyai  tugas memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan  urusan  Pemerintahan Daerah  dan  tugas  pembantuan  bidang  Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

(3)   Kepala  Dinas  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

  1. merumuskan kebijakan  urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  3. merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  4. melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  5. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  6. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  7. melaksanakan fungsi  lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sekretariat

Pasal 6

 

(1)   Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
  2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  4. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Pasal 7

(1)   Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian. 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian mempunyai fungsi : 

  1. melaksanakan urusan  tata  usaha  surat  menyurat  dan kearsipan;
  2. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kebersihan;
  3. melaksanakan urusan tata  usaha  kepegawaian  yang  antara lain meliputi pengumpulan data informasi perencanaan pegawai, buku  induk pegawai, usulan mutasi, pengangkatan,  kenaikan  pangkat,  pembinaan  karir  dan pensiun pegawai;
  4. melaksanakan urusan usulan peningkatan kompetensi pegawai;
  5. melaksanakan urusan administrasi disiplin pegawai dan laporan evaluasi pegawai;
  6. melaksanakan fungsi-fungsi  lain  yang  diberikan  oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 8

(1)      Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai  tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan. 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai  fungsi :

  1. melaksanakan penghimpunan  dan  pengolahan  bahan-bahan  untuk menyusun anggaran;
  2. melaksanakan persiapan penyusunan  rancangan,  anggaran  pendapatan dan belanja daerah;
  3. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja;
  4. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
  5. melaksanakan penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
  6. melaksanakan evaluasi  dan  menyusun  laporan  dibidang keuangan;
  7. melaksanakan fungsi-fungsi  lain  yang  diberikan  oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 9

 

(1)   Kepala  Sub  Bagian  Program  dan  Laporan mempunyai  tugas menyelenggarakan pelayanan  administratif  dalam  menyiapkan  bahan penyusunan,  penghimpunan,  pengolahan,  penyimpanan, evaluasi Program dan Laporan. 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub  Bagian  Program  dan  Laporan mempunyai fungsi :

 

  1. melaksanakan pengumpulan  dan  pengadaan  sistematisasi  data  untuk bahan penyusunan program;
  2. melaksanakan tugas  pengumpulan  dan  penyajian  data statistik Dinas;
  3. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
  4. melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
  5. melaksanakan analisis  dan  evaluasi  serta  pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
  6. melaksanakan penghimpunan  dan  menyusun  dokumentasi  hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  7. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan organisasi dan tata laksana Dinas;

h. melaksanakan penginventarisasian  hasil   pengawasan  dan  tindak  lanjut hasil pengawasan;

  1. melaksanakan fungsi-fungsi  lain  yang  diberikan  oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Pasal 10

(1)   Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan persiapan bahan rumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  2. pelaksanaan persiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  3. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  4. pelaksanaan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  6. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 11

 

(1)   Kepala Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sumberdaya komunikasi melalui media Pemda dan non Pemda
  2. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten;
  3. menyusun rencana pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan non Pemda berdasarkan strategi komunikasi;
  4. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan non Pemda di Kabupaten;
  5. melaksanakan pengelolaan Website, Media Center dan Telecenter;
  6. melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan komunitas komunikasi;
  7. melaksanakan pendayagunaan media pertunjukan tradisional komunikatif;
  8. melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga komunikasi di desa;
  9. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 12

(1)  Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media publik di Kabupaten.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan penyusunan konsep pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik;
  2. menyusun rencana pembentukan  lembaga mitra komunikasi di Kabupaten dan kerjasama peningkatan kelancaran arus informasi;
  3. melaksanakan forum koordinasi kelembagaan layanan publik;
  4. melaksanakan kegiatan terintegrasi, sinkronisasi komunikasi antar lembaga komunikasi pemerintah;
  5. melaksanakan penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategis lainnya;
  6. melaksanakan pengembangan penguatan hubungan dengan media (media relations);
  7. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 13

(1)  Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan, penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

  1. menyusun konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan berdasarkan prioritas tema kampanye;
  2. menyusun konsep pembuatan konten daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
  3. menyusun konsep dan menganalisis pengelolaan saluran komunikasi/media internal;
  4. menyusun konsep perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
  5. melaksanakan diseminasi informasi dan iklan layanan masyarakat (ILM) melalui media radio dan televisi;
  6. melaksanakan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;
  7. melaksanakan penyertaan pameran/promosi;
  8. melaksanakan produksi media luar ruang (baliho), spanduk, poster dan lain-lain;
  9. melaksanakan pengelolaan papan informasi di Kecamatan;
  10. mengerjakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi Dan Aspirasi Publik

Pasal 14

 

(1)  Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah dan pelayanan informasi publik di Kabupaten.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Aspirasi Publik, mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan persiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
  2. pelaksanaan persiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
  3. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
  4. pelaksanaan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
  6. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 15

(1)  Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Kabupaten.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan penyusunan analisa data informasi kebijakan sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. menyusun rencana pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
  3. menyusun analisa pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
  4. melaksanakan pelayanan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Aspirasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 16

 

(1)   Kepala Seksi Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah di Kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Publik mempunyai fungsi:

  1. melakukan analisa hasil monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial);
  2. melakukan analisa hasil pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat);
  3. menyusun hasil pengolahan aduan masyarakat;
  4. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Aspirasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 17

 

(1)   Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai tugas menyusun penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

  1. melakukan penyelenggaraan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
  2. menyusun konsep pengolahan informasi/kebijakan Nasional dan Daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
  3. menyelenggarakan layanan informasi secara langsung (interpersonal communication) dan melalui dialog publik, seminar, lokakarya, sarasehan dan temu wicara;
  4. melakukan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten;
  5. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Aspirasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi

 

Pasal 18

 

(1)   Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,  layanan keamanan informasi e-Government dan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan persiapan bahan rumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,  layanan keamanan informasi e-Government dan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten;
  2. pelaksanaan persiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,  layanan keamanan informasi e-Government dan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten;
  3. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,  layanan keamanan informasi e-Government dan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten;
  4. pelaksanaan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,  layanan keamanan informasi e-Government dan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,  layanan keamanan informasi e-Government dan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten;
  6. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 19

 

(1)   Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Jaringan, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,  Layanan interkoneksi jaringan Intra Pemerintah.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Jaringan mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan evaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet dan intranet bagi seluruh OPD;
  2. melaksanakan evaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi Publik sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet bagi seluruh OPD;
  4. melaksanakan layanan penggunaan akses internet bagi Publik sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan layanan interkoneksi jaringan intra Pemerintah;
  6. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 20

 

(1)   Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Pusat Data, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Pusat Data mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan pelayanan, pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC);
  2. melaksanakan pelayanan, pengembangan dan penyelenggaraan Disaster Recovery Center (DRC);
  3. melaksanakan pelayanan, pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
  4. menyusun konsep sistem telekomunikasi bagi seluruh OPD dan instansi lain;
  5. melaksanakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana TIK lingkup kabupaten;
  6. melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
  7. melaksanakan layanan hosting dan Government Cloud Computing;
  8. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 21

 

(1)   Kepala Seksi Keamanan Informasi Dan Persandian, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi e-Government dan Persandian.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Keamanan Informasi Dan Persandian mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan promosi keamanan informasi OPD dan Instansi lain;
  2. melaksanakan layanan filtering konten negatif;
  3. melaksanakan pelayanan monitoring trafik elektronik;
  4. melaksanakan pelayanan penanganan insiden keamanan data dan informasi;
  5. melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
  6. melaksanakan audit TIK;
  7. melaksanakan pelayanan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
  8. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
  9. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi internal;
  10. melaksanakan kegiatan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM sandi, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi (JKS);
  11. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara;
  12. melaksanakan konsep dan evaluasi pola hubungan komunikasi sandi;
  13. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Layanan E-Government

Pasal 22

 

(1)   Kepala Bidang Layanan E-Government, mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Layanan E-Government, mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan persiapan bahan rumusan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
  2. pelaksanaan persiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
  3. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
  4. pelaksanaan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-Government, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat serta statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
  6. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 23

 

(1)   Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga serta Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan di Kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

  1. menyusun konsep pengembangan Application Program Interface (API) bagi kepentingan OPD dan Instansi lain;
  2. melaksanakan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;
  3. melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
  4. melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
  5. melaksanakan layanan interoperabilitas;
  6. melaksanakan layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
  7. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di kabupaten;
  8. melaksanakan penyusunan rekomendasi hosting bagi startup publik;
  9. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 24

 

(1)   Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Statistik, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Manajemen Data Informasi e-Government dan Statistik.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Statistik mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan pengumpulan, verifikasi, klasifikasi,  pengolahan dan penyediaan data dan informasi bagi seluruh OPD dan instansi lainnya;
  2. melaksanakan penyimpanan data audio visual;
  3. melaksanakan layanan penetapan standar format data dan informasi;
  4. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
  5. menyusun konsep pengembangan layanan Portal data dan informasi;
  6. melaksanakan persiapan bahan penyusunan konsep pengembangan metodelogi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi;
  7. melaksanakan persiapan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik sektoral;
  8. menyusun rencana pelaksanaan survei statistik sektoral;
  9. melaksanakan survei statistik sektoral;
  10. menghimpun hasil Survei bidang politik;
  11. melaksanakan analisis dan mengkaji ulang data hasil survei;
  12. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 25

 

(1)   Kepala Seksi Tata Kelola Dan Pengembangan Ekosistem E-Government, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan berbasis TIK, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Kelola Dan Pengembangan Ekosistem E-Government mempunyai fungsi:

  1. melaksanakan persiapan bahan sarana dan prasarana pengendalian smart city dan pelayanan publik berbasis TIK;
  2. menyusun bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola e-Government;
  3. melaksanakan persiapan bahan koordinasi kerja sama TIK lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
  4. melaksanakan persiapan bahan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government;
  5. melaksanakan persiapan bahan channel interaksi masyarakat dan pemerintah melalui TIK;
  6. melaksanakan persiapan bahan pengembangan kapasitas kelembagaan OPD dan aparatur bidang TIK;
  7. melaksanakan persiapan bahan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
  8. melaksanakan persiapan bahan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
  9. melaksanakan layanan implementasi e-Government dan Smart City;
  10. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City;
  11. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government sesuai dengan bidang tugasnya.

 

UPTD

Pasal 26

 

(1)   UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.

(2)   UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3)   UPTD mempunyai  tugas melaksanakan  sebagian  tugas  Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Pasal 27

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3),  UPTD mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan tugas Dinas Daerah  sesuai  dengan bidang  operasionalnya di lapangan; dan
  2. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.