CIPG (Centre for Innovation, Policy and Governance)  sebuah lembaga riset dan konsultasi yang bergerak di area studi inovasi, kebijakan, dan tata kelola- ingin mengundang Anda sekalian untuk berpartisipasi dalam survey untuk mendapatkan data para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam sistem inovasi di Indonesia.

Adapun tujuan dari riset ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi inovasi di berbagai sektor di Indonesia (state-of the art). Survey ini adalah survey awal dan akan ditindaklanjuti melalui survey lain, ataupun melalui mekanisme pengambilan data berikutnya.

Keterbukaan informasi publik yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengundang perhatian Tim Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Jakarta. Mereka datang ke Bojonegoro untuk melakukan survei keterbukaan informasi publik dengan memintai keterangan 200 responden,  yang pernah mengadu ke jaringan kanal pengaduan.

Salah seorang tim survei CIPG Jakarta, Halida Nufaisa mengatakan, sudah ada 130 warga yang dimintai keterangan sejak Senin (9/11). Ada 30 item pertanyaan yang diajukan kepada responden yang lokasinya dipilih secara acak di lima kecamatan.

“Kita pilih wilayah yang paling banyak warganya mengadu ke jaringan kanal pengaduan,” kata Halida didamping Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bojonegoro Institute (BI), Jum'at (13/11/2015) kemarin.

Pertanyaannya itu di antaranya, terkait kebenaran pengaduan yang dimasukkan ke jaringan kanal pengaduan, melalui pesan singkat telepon selular, emai, juga lainnya.

“Kami belum bisa menyimpulkan hasilnya, sebab harus membaca satu persatu jawaban responden,” jelas dia, didamping anggota CIPG lainnya Mona Luthfina Usmani.

Ia menambahkan CIPG masih akan menanyai lagi 70 responden sesuai target survei, dengan jumlah 200 responden yang tersebar di Kecamatan Kota, Kapas, Dander, Ngasem dan Sumberrejo.

“Target kami dalam dua hari ini survei sudah selesai,” ucapnya.

CIPG sendiri pernah melakukan survei serupa di Indramayu, Jawa Barat, bulan lalu. Setelah dari Bojonegoro survei keterbukaan informasi publik yang dilakukan CIPG akan dilanjutkan ke Riau.

Survei terkait keterbukaan informasi publik juga dilakukan di berbagai negara berkembang, dari pemerintahan otoriter, ke pemerintahan demokrasi.

“Pelaksanaan survei yang kami lakukan ini didanai sebuah lembaga non Pemerintah yang merupakan gabungan dari berbagai negara,” pungkas Halida.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro Kusnandaka Tjatur menambahkan, pihaknya memberikan masukan semua data terkait warga di daerahnya yang mengadu melalui kanal pengaduan sejak Juni 2014.

Sesuai data,  masyarakat yang melapor ke jaringan informasi publik, melalui berbagai media, mulai telepon selular, radio, email, halo bupati, juga lainnya, mencapai 1.079 laporan.

“Responden yang mengadu ke kanal pengaduan terbanyak usianya sekitar 45 tahun. Agak berbeda dengan di Jakarta, kebanyakan yang mengadu anak-anak muda,” jelasnya.

“Semua laporan diklarifikasi oleh satuan kerja perangkat kerja daerah (SKPD),” tambahnya.(nuty/dwi/kominfo)