Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada awal Tahun Produktif ini mendapatkan kepercayaan sebagai peringkat ketiga PeGI Tingkat Kab/Kota di Jatim Tahun 2015. Hal ini merupakan  hasil evaluasi dan assesment Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) 10% Kabupaten/Kota Tahap Ketiga Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Direktorat e-Government pada Jum’at 20 Nopember 2015 lalu, yang bertempat di IPB ICC Botani Square Building 2nd Floor, Jl. Pajajaran Bogor, yang diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

Pada pemeringkatan PeGI Kabupaten/Kota Provinsi Jatim Tahun 2014, Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat ke-6 setelah Kabupaten Lamongan. Sedangkan pada PeGI Tahun 2015 meraih peringkat Ketiga setelah Kota Surabaya dan Kota Malang. Nilai masing-masing dimensi yaitu : Dimensi Kebijakan (3,33), Kelembagaan (3,07), Infrastruktur (3,20) Aplikasi (3,07), dan Perencanaan (3,06). Hal ini merupakan tanggung jawab berat untuk mempertahankan dan proses pengembangan ke depan.

Saat itu Dari 20 Kabupaten/Kota yang diundang, total yang hadir kegiatan tersebut yaitu 18 Kabupaten/Kota. Terdapat 4 ruangan untuk kegiatan penilaian yang masing-masing terdiri dari 3 Asesor. Para asesor terdiri dari kalangan staf pemerintahan, akademisi, dan praktisi.

Paparan dan penjelasan terkait implementasi dan pengelolaan TIK di Kabupaten Bojonegoro disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo yang didampingi oleh Kabid Pengenmbangan TI, serta 2 (dua) Kasi, dengan evaluasi oleh 3 (tiga) Assesor dari Kementerian Kominfo (Ibeng), Praktisi IT profesional (Haitan), dan Kalangan Akademisi (Arif Ramadhan).

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) oleh lembaga Pemerintah secara nasional. PeGi diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

Dari beberapa pertanyaan Asessor PeGI terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan dan pengembangan IT, diantaranya adalah terkait pemantauan riil time terhadap keamanan aplikasi dan jaringan dimana sebelum terjadi serangan/gangguan dan kondisi overload telah dilakukan antisipasi dini. Selanjutnya terkait pelayanan perijinan satu pintu yang realtime online disarankan agar menerapkan sistem dimana masyarakat dapat mengajukan permohonan secara online dari rumah tanpa harus mendatangi Badan Perijinan. Begitu pula dengan pelaksanaan pelayanan publik yang lain. (Nuty/Dinkominfo)