Audiensi terkait Bojonegoro sebagai pilot project Open Government Indonesia (OGI) Tahun 2016-2017 oleh Tim dari Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, Kementrian BPN/Bappenas dan Kantor Staf Presiden RI, kamis 28 Januari 2016 di ruang batik madrim yang dimulai pukul 14:10 WIB, dihadiri oleh pejabat SKPD yaitu dari BAPPEDA, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, Dinas Nakertransos, Dinas PU, BPMPD, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Lingkungan Hidup, serta dari LSM IDFoS dan Bojonegoro Institute.

       Pada kesempatan awal, Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan rangkaian dari paparan Tim OGI di rumah dinas Bupati Bojonegoro saat pagi sebelumnya, bahwa untuk masuk di dalam Open Government Indonesia, harus membuat Rencana Aksi terkait target-target keterbukaan data, keterbukaan informasi termasuk kelembagaannya. Kemudian yang kedua, Pemkab Bojonegoro juga dimasukkan dalam mekanisme untuk kompetisi tingkat Open Government Partnership yang hingga saat ini beranggotakan sekitar 66 negara, dimana dari masing-masing negara akan diambil 10 pemerintah daerah yang akan dikompetisikan dalam kegiatan tersebut, karena itu dibutuhkan pembentukan tim untuk langkah persiapan-persiapannya.

       Pada kesempatan berikutnya, Tyo dari Tim OGI menyampaikan bahwa kedatangan tim ini merupakan kedua setelah bulan Desember 2015 lalu, dengan konteks untuk menjaring masukan untuk penyusunan renaksi. Renaksi dimaksud oleh Tim OGI akan dijadikan program bersama/kerja bersama yang dihimpun dari bawah serta menjadi tanggung jawab bersama. Penjaringan ini juga melalui cara online. Tyo menyatakan bahwa prinsip dari open government ini ada beberapa, yang pertama adalah keterbukaan yang merupakan prinsip dasar karena tanpa keterbukaan tidak akan ada partisipasi dan akuntabilitas. Yang kedua adalah kesetaraan yang berangkat dari nilai bahwa program bukan hanya milik pemerintah tapi milik masyarakat sehingga harus ada peran aktif masyarakat. Yang ketiga adalah inovasi, yang didukung oleh teknologi informasi.

Selanjutnya Tyo menyampaikan tujuh area isu dari 2016-2017 Rencana Aksi adalah :

1. Pelayanan Publik
   Tiga hal yang dibahas yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Transparansi Anggaran
   Wilayah ini meliputi Bappenas, Departemen Keuangan, dan Departemen Dalam Negeri.
3. Penegakan Hukum
   Kementerian / lembaga yang terlibat di sini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Parlemen
   Lembaga yang terlibat di wilaayah masalah ini adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
5. Pembangunan Desa
   Kementerian yang terlibat dalam masalah ini adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.
6. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam
   Kementerian yang terlibat dalam masalah adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Departemen Perikanan dan Kelautan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Manajemen Data
   Pemerintah melalui KSP telah meluncurkan sebuah inisiatif dari Satu Data dan Satu Peta, dan berusaha untuk melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) di area masalah ini.

       Tyo menyarankan bahwa dari tujuh renaksi tersebut Pemerintah kabupaten Bojonegoro mengambil beberapa sehingga bisa optimal dalam penanganan isu strategis yang dipilih. Tyo menuturkan bahwa OGI digunakan untuk mempercepat prioritas-prioritas pembangunan dari kementerian dan lembaga yang merupakan penjabaran dari program Nawa Cita RPJMN. Bagi kabupaten renaksi yang disusun  tidak harus sama dengan program prioritas yang ada di kementerian, tetapi memiliki inovasi yang bisa menjawab semua isu.

       Pada kesempatan berikutnya I Nyoman Sudana, Kepala BAPPEDA menyampaikan agar SKPD membuat renaksi sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan dikumpulkan ke BAPPEDA, selanjutnya BAPPEDA akan melakukan seleksi untuk renaksi yang akan dilombakan.

       Perwakilan dari IDFoS menyarankan agar inovasi berangkat dari masyarakat sipil, dari isu krusial dengan harapan keterlibatan masyarakat sampai tingkat penyusunan kebijakan, karena berdasar kajian dan studi lapangan yang dilakukan oleh IDFoS bahwa pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro lebih rendah dari pada daerah lainnya meski di sisi lain Kabupaten Bojonegoro sudah sangan terbuka.

       Kesempatan berikutnya, pimpinan Bojonegoro Institute (BI) menyarankan Ada baiknya kalu renaksi tidak dibuat dalam bentuk form, untuk melibatkan masyarakat sipil dalam penyusunan renaksi, shg ide2 yang menjadi renaksi merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil.

       Pada kesempatan akhir Kusnandaka, Kepala Dinas Kominfo memaparkan aplikasi Game My Village milik Pemkab Bojonegoro yang merupakan aplikasi yang awalnya mengarah pada mekanisme musrenbang dengan tiga dimensi dimana masyarakat dapat memasukkan semua kebutuhan untuk lingkungannya kemudian memasukkan dalam mekanisme tersebut baik dalam bentuk jalan, jembatan, bangunan, termasuk besar biayanya sehingga dapat ditentukan prioritas-prioritasnya dan masyarakat terlibat secara langsung di dalamnya. (Nuty/Dinkominfo)