Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P menyampaikan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi pada kepemimpinan Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam penerimaan studi komparatif Pemerintah Kota Cirebon di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selasa 3 Mei 2016 bertempat di Gedung Angling Darmo. Perwakilan Pemkot Cirebon sejumlah 9 pejabat yaitu dari Staf Ahli dan dari Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda Kota Cirebon bertujuan menimba pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ahman Surahman, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Cirebon menyampaikan bahwa studi komparatif ini mengangkat tema “Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah”. Selanjutnya Ahman Surahman menyampaikan gambaran singkat kondisi Kota Cirebon dengan dinamika sosial masyarakat sangat tinggi, rata-rata tiap hari terjadi unjuk rasa. Penerimaan studi komparatif ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro, Tedjo Sukmono dan dihadiri beberapa SKPD yaitu Asisten Administrasi Umum, Bagian Pemerintahan, Dinas Kominfo, BAPPEDA, BKD, BPKKD, Bagian Ortala, dan Bagian Humas & Protokol.
       Staf Ahli Bidang Pembangunan, Tedjo Sukmono pada pembukaannya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas kedatangan perwakilan Pemkot Cirebon ini dan berharap dapat mempererat kerjasama antara Bojonegoro dan Cirebon. Pada sambutannya, Tedjo Sukmono menyampaikan Visi Pemkab Bojonegoro yaitu “Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai  Lumbung Pangan Dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Bahagia, Sejahtera dan Berkelanjutan”, dan secara singkat menjelaskan tentang kondisi Bojonegoro yang dalam sejarah masa lalu termasuk  5 Kabupaten termiskin di Jawa Timur (daerah endemic poverty), 40,67% lahan bukan milik daerah tapi milik perhutani, bencana alam banjir dan kekeringan, lokasi kurang strategis karena bukan jalur utama lalu lintas, secara geologi memiliki kondisi tanah gerak. Namun perkembangan saat ini dalam kepemimpinan Bupati Drs. H. Suyoto, M.Si, Kabupaten Bojonegoro melalui sumber daya alam migas, dimana saat ini mencapai puncak produksi, mampu menyumbang 20% pendapatan Negara sektor migas, selain itu juga produksi gas yang mencapai 300 juta mms. Tejo Sukmono juga menyampaikan tentang wisata migas daerah sumur tua pengeboran minyak tradisional, di Kedewan.
       Selanjutnya Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P, sebagai narasumber menyampaikan sejarah dan kondisi Bojonegoro yang merupakan daerah endemic poverty dimana tahun 1933 pemerintah kolonial Belanda menanggulangi kondisi tersebut dengan membangun Waduk Pacal. Kondisi Bojonegoro cukup unik, kalau musim kering air langka, dan kalau musim hujan terjadi banjir sehingga ada istilah ‘kalau kemarau tidak bisa cebok, kalau penghujan tidak bisa ndodok/jongkok’. Selain itu tidak banyak memiliki perguruan tinggi. Dari sisi dinamika sosial sebelum tahun 2008 sering terjadi unjuk rasa. Kusnandaka menambahkan bahwa kompleksitas masalah di Kabupaten Bojonegoro di masa lalu meliputi masalah infrastruktur, sejarah panjang kemiskinan, pengangguran, IPM rendah, konflik sosial, unjuk rasa, dan sampai saat ini jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa.
       Kusnandaka selanjutnya menjelaskan persoalan-persoalan yang di Bojonegoro masa lalu yaitu  kurangnya keterbukaan, terbatasnya saluran informasi, kurang tanggapanya dalam mengatasi masalah, sulitnya bertemu dgn penyelenggara pemerintahan, kualitas pelayanan publik ‘tidak baik’, serta kurangnya kejelasan informasi. Maka dari itu cara Bojonegoro mendengarkan dan connect dengan masyarakat melalui beberapa cara, mendengarkan problem masyarakat, mendengarkan-memahami-membahas-memotivasi, dialog publik, mengunjungi daerah terisolir dengan naik motor (nge-trail), serta pelatihan & motivasi (mentransform 6 mental negatif). Kusnandaka menyampaikan bahwa Bapak Bupati Bojonegoro selalu menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat (public trust) sehingga pembangunan akan mudah dilaksanakan karena akan selalu muncul ide untuk berkembang. Karena itu sejak awal kepemimpinan Bupati H. Suyoto selalu mengedepankan keterbukaan publik, sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten dan tata kelola keuangannya dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat Bojonegoro. Spiritnya adalah transparansi dan akuntabilitas, untuk meningkatkan kepercayaan rakyat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui 4 D yaitu Direct (langsung bukan perwakilan) Dialogic (dialog tidak debat), Distribute (mendistribusikan tanggung jawab dan pekerjaan), Digital (pemanfaatan IT untuk percepatan dan keakuratan data/ informasi). Keberhasilan dalam penerapan keterbukaan publik sejak awal pemerintahan Bupati H. Suyoto membawa Bojonegoro sebagai wakil Indonesia, bahkan Asia dalam ajang internasional Open Government Partnership(OGP).
Dalam hal strategi transparansi & akuntabilitas keuangan, Kusnandaka menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

• Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Strategi Bottom up)
• Diskusi terbuka dalam perencanaan anggaran (Pagu Indikatif)
• Publikasi dokumen anggaran pemerintah melalui berbagai media (SP2D)
• Meng-upload dokumen dan pertanggungjawabkan keuangan di web
• Evaluasi Kinerja Pemerintah (serapan anggaran,  Sismon, LAPOR!, open data) setiap hari Jumat
• Pelaksanaan Dialog Publik setiap hari Jum’at dengan solusi langsung
• Bekerjasama dengan Auditor Pemerintah untuk memeriksa  dan evaluasi anggaran
• SIAP-LAPOR! : Sistem Integrasi Aspirasi Publik dengan Layanan Aspirasi Pengaduan On-line Rakyat

       Kusnandaka juga menambahkan lagi bahwa evaluasi kinerja SKPD juga dilaksanakan tiap jumat pagi di rumah dinas Bupati Bojonegoro, dimana Dinas Kominfo secara rutin ditugaskan menyampaikan evaluasi penanganan aduan dan aspirasi publik melalui aplikasi LAPOR! KSP, selain itu juga memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan program prioritas setiap tribulan melalui aplikasi Sistem monitoring KSP. Namun demikian Kusnandaka mengakui bahwa penerapan e-government di Bojonegoro dari sisi interoperabilitas aplikasi belum terwujud, hal ini akan dilaksanakan pada tahun 2017 nanti. Kusnandaka menegaskan bahwa penerapan IT harus mempermudah dan mempercepat kinerja pemerintah untuk kemajuan daerah dan sebagai sarana utama keterbukaan informasi. (Nuty/Dinkominfo)