Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro selenggarakan rapat Staf dalam rangka persiapan Festival OGP, Evaluasi Capaian Aplikasi Sistem Pemantauan B09, dan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang akan segera disahkan, serta keberlanjutan semua yang telah dilaksanakan selama ini. Ketiga agenda pembahasan dan evaluasi tersebut dilaksanakan pada hari senin, 3 Oktober 2016 di aula Dinas Kominfo.

       Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P sebagai pengantar menyampaikan bahwa pada saat ini Bojonegoro secara de facto dan de jure telah dinobatkan sebagai Pemerintahan Terbuka. Pemerintahan Terbuka terjadi Bojonegoro terjadi setelah melalui proses yang panjang dan seolah hampir semua yang ada di Bojonegoro tidak menyadari proses tersebut. Namun jika kita bertemu dengan pemkab atau masyarakat di daerah lainnya, pasti hal tersebut akan menjadi kebanggaan mereka seperti yang dialami salah satu Kabid pada Dinas Kominfo saat mengikuti rapat di Kementrian PAN dan RB yang dipimpin langsung oleh Menteri PAN dan RB bahwa Bojonegoro disebut-sebut oleh Deputi sampai Menteri rata-rata 3 kali. Artinya orang luar sudah memandang kita, bahwa semua yang kita lakukan harus kita catatkan dan nantinya kita ajarkan kepada mereka, selain itu dengan mencatatkan maka kekurangan dan kelemahan yang ada bisa segera dibenahi secara sistematis. Pencapaian yang luar biasa seperti dialami oleh beliau saat di Washington terjadi karena satu kata kunci yaitu manakala kita menganggap semua hal penting, sungguh-sungguh kita lakukan, insya Allah ada hasil meskipun belum maksimal, pasti telah memberikan warna dan perubahan, dan hal ini harus menjadi motivasi bagi semua.

       Selanjutnya, Kabid Jaringan Komunikasi, Djoko Suharmanto menyampaikan beberapa hal terkait persiapan festival OGP. Bahwa OGP di Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah rangkaian kegiatan, sejarahnya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan keterbukaan informasi ternyata dinilai berbagai NGO salah satunya OGI (Open Government Indonesia) yang saat itu mereka telah berkeliling Indonesia dan memilih 4 daerah yaitu Banda Aceh, DKI Jakarta, Kota Surabaya dan Kabupaten Bojonegoro, dan ternyata Bojonegoro bersama Banda Aceh dan DKI Jakarta memenuhi persyaratan untuk diajukan ke forum tingkat lebih tinggi yaitu OGP dan Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia di ajang OGP Interasional. Selanjutnya disampaikan bahwa ruh OGP adalah kolaborasi dari 4 sekawan yaitu Akademisi, Bisnis, Government, Citizen. Bahwa bersama NGO di Bojonegoro maka dalam rangka keberlanjutan open government, sesuai perintah Bapak Bupati Bojonegoro kepada Pemerintah Desa untuk mempublikasikan penggunaan anggaran di desa (APBDes) melalui baliho, maka dilaksanakanlah Festival OGP Pemerintah Desa.

Djoko meminta kepada semua rekan di Dinas Kominfo untuk meluruskan penilaian negatif yang berkembang di beberapa pihak bahwa hal tersebut seolah festival baliho, padahal baliho adalah salah satu media. Hal paling penting adalah konten (isi) dokumentasi dan informasi yang dipublikasikan melalui baliho. Djoko juga menyampaikan bahwa dalam upaya menguatkan festival OGP Pemerintah Desa, bersama NGO iDFOS, BI, PRC, BAPPEDa, BPMPD, dan Bagian Pemerintahan telah merumuskan indikator penilaian festival OGP Pemerintah Desa. Indikator keterbukaan Pemerintah Desa meliputi Transparansi (bobot 40%), Akuntabilitas (30%), Peran Masyarakat/Partisipasi (15%), dan Inovasi (15%). Transparansi memiliki bobot tertinggi, ketika Pemerintah Desa transparan maka apa yang dilakukan tentu dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel), maka otomatis akan menggerakkan peran masyarakat untuk menilai apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa, peralatannya adalah inovasi terutama bidang TI maupun yang lain. Dari 4 indikator tersebut, telah dilakukan pendampingan dan penilaian terhadap Pemerintah Desa pada 23-28 September 2016 lalu dan dapat dikategorikan 2 Pemerintah Desa yaitu klasifikasi pelopor dan menuju pelopor open government Pemerintah Desa. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pembinaan khususnya bagi BAPPEDA (menilai mulai pelaksanaan awal musrenbangdes sampai menjadi APBDes) dan Dinas Kominfo (menilai transparasi isi media sampai adanya PPID Pemerintah Desa), yang dari hasil penilaian ada 2 desa yang telah 80% proses memiliki PPID Pemerintah Desa yaitu Desa Kapas dan Desa Pejambon. Terkait hal-hal tersebut maka akan dilaksanakan Award Transparansi Keterbukaan Pemerintah Desa dan Festival OGP Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Oktober 2016 yang akan dilaksanakan di Lantai I dan II  Gedung baru Pemkab Bojonegoro 7 lantai. Selain festival (pameran) akan dilaksanakan diskusi panel yang direncanakan dihadiri 4 Menteri, Gubernur, KI Provinsi Jatim dan beberapa pejabat tinggi lainnya dan juga konferensi pers di lantai 7.

       Berikutnya Kabid Diseminasi Informasi, Alit Saksama Purnayoga menyampaikan gambaran festival OGP. Alit menyampaikan bahwa penilaian desa terbuka 26-30 September 2016 lalu merupakan kegiatan awal rangkaian festival OGP, yang prosesnya saat ini tinggal rekap nilai. Bahwa dari 28 desa yang dinilai akan dipilih 5 desa terbaik yang akan mendapat awards dari Bapak Bupati Bojonegoro tanggal 20 Oktober 2016 pada upacara Hari Jadi Bojonegoro di alun-alun Bojonegoro. Terkait festival OGP, Alit meminta kerjasama aktif semua staf di Dinas Kominfo untuk suksesnya kegiatan tersebut. Alit menyampaikan gambaran singkat bahwa di lantai I akan ada banner Festival OGP menghadap utara, yang merupakan tempat dimulainya festival yang akan diawali dengan peresmian gedung baru Pemkab Bojonegoro (koordinator Dinas PU). Selanjutnya dijelaskan pada tangga naik akan ada banner OGP in Action (perjalanan OGP Bojonegoro dan project-project OPG terbaru), lalu dilanjutkan dengan pemotongan pita pada pintu masuk, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Menteri PAN RB, dan pejabat tinggi lainnya, dan beberapa rangkaian acara festival OGP sampai selesai, dengan total undangan sekitar 300 orang.

       Kasubag Program dan Laporan, Sutrisno Mawa Putra pada akhir rapat menyampaikan evaluasi B09 Aplikasi Sistem Pemantauan, bahwa ada beberapa renaksi yang belum dilengkapi data dukungnya oleh masing-masing bidang, seperti kekurangan daftar hadir kegiatan dan laporan kegiatan dialog publik, dan terkait kegiatan-kegiatan yang maju pelaksanaannya, data dukung bisa diupload ulang. (Nuty/Dinkominfo)