Dinas Komunikasi dan Informatika sukseskan penyelenggaraan event akbar Festival OGP (Open Government Partnership) yang digelar oleh Pemkab Bojonegoro pada hari rabu-kamis, 19-20 Oktober 2016 di Gedung Pemkab baru 7 lantai, Jalan P. Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro. Festival OGP yang dihadiri secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur, perwalikan Menteri Desa PDTT, perwakilan dari Pemprov Jatim, Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati, dan pejabat tinggi lainnya.

       Melalui gelar Festival OGP tersebut, Bapak Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si sekaligus meresmikan Gedung Pemkab baru 7 lantai. Selesai peresmian gedung pemkab semua tamu dipandu langsung oleh Bupati Bojonegoro untuk melihat stand-stand yang ada d lantai 1. Para tamu sangat antusias menyimak penjelasan dari Direktur SINERGNTARA, Iham Cendekia tentang aplikasi Revolusi Data. Para tamu juga mendengarkan penjelasan tentang implementasi LAPOR, dan pelayanan informasi pada ruang Desk PPID Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya mereka juga memberikan apresiasi terhadap peran RTIK dan Blogger dalam perannya mengembangkan IT di Kabupaten Bojonegoro terutama dalam menangani pendaftaran 1 juta domain secara gratis.

       Festival OGP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 merupakan upaya untuk menunjukkan praktek penyelenggaraan pemerintah terbuka, yang diikuti seluruh SKPD hingga pemerintah desa. Semua SKPD menampilkan banner transparansi anggaran di lantai 1 dan 2. Bapak Bupati Bojonegoro menghendaki agar Festival OGP yang digelar selama dua hari, pada tanggal 19 – 20 Oktober 2016 tersebut agar diperpanjang sampai 30 hari kedepan karena kegiatan ini terbuka untuk umum.

       Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur pada saat pelaksanaan diskusi panel di lantai 4 menyampaikan bahwa keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan yang dikerjakan oleh Pemerintah RI ternyata sudah dilaksanakan di Bojonegoro. Beliau menyatakan bahwa Kabupaten Bojonegoro harus dijadikan tempat belajar dan ditiru bagi daerah lain di Indonesia karena merupakan salah satu dari 59 daerah yang berhasil menerapkan pemerintahan terbuka.

       Gelar Festival OGP dimaksud juga dibarengi dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan BNI dilaksanakan di Bojonegoro, Jawa Timur, bersamaan dengan Festival Open Government Partnership. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Bupati Bojonegoro Suyoto dan Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati di hadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur. Hal ini sebagai wujud keterbukaan dalam aspek pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai Banking Partner dalam penyediaan layanan keuangan terpadu berbasis Digital untuk menuju Open and Smart Government. Langkah tersebut semakin mendekatkan Bojonegoro sebagai Smart City/smart Government. Konsep kerja sama ini akan menjadi percontohan pengembangan kota di Indonesia yang dapat didukung oleh BNI. Kerja sama ini akan mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menjadikan pemerintahannya sebagai Smart Government. Melalui Nota Kesepahaman ini, terdapat sembilan jenis pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro yang dibayarkan serta dikelola melalui BNI.

Bapak Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si saat mengajak rombongan tamu-tamu penting untuk mengunjungi ruang IT lantai 7 mengawalinya dengan penayangan video pada layar besar tentang gambaran singkat perkembangan Bojonegoro dari tahun 2008 - 2016 dengan segala kendala permasalahan banjir, tanah gerak dan kemarau sekaligus solusi cepat tepat dan bermanfaat yang telah dilakukan selama kurun waktu tersebut di bawah kepemimpinannya. Selain itu tak kalah pentingnya, melalui ruang IT tersebut juga menunjukkan tentang perkembangan penerapan IT di Kabupaten Bojonegoro mulai dari penerapan aplikasi bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, evaluasi, pelayanan publik, kepegawaian, administrasi perkantoran, transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten, pertanian, transparansi penyelenggaraan pemerintahan Desa, penanganan tindakan kriminal oleh Polres melalui CAS. Semua hal tersebut ditunjukkan melalui penerapan 53 aplikasi yang dikembangkan oleh Pemkab sendiri dan dikembangkan melalui kolaborasi dengan NGO.

       Bapak Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si melalui tayangan video saat itu kembali menekankan bahwa pemerintahan yang smart dan clean itu bisa terwujud melalui kolaborasi antar 4 Sekawan yaitu ABGC (Akademisi, Bisnisman, Government, dan Citizen/Community) yang bersinergi secara produktif yaitu merespon dan menemukan masalah dengan cepat, mampu merumuskan solusi-solusi bersama pada tingkat policy, pada tingkat yang lebih tinggi yaitu vision baru, strategi baru, policy baru bahkan sampai pada level yang operasional, hal ini dengan cepat direspon, lalu ada kesempatan untuk mengevaluasi dan belajar dengan cepat. (Nuty/Dinkominfo)