Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Sekretaris Nasional OGI, NGO, dan beberapa SKPD melakukan pembahasan terkait pelaksanaan implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam rangka persiapan bahan yang akan disampaikan pada Global Summit Meeting OGP di Paris yang akan dilaksanakan pada 7, 8, 9  Desember 2016. Rapat pembahasan tersebut dilaksanakan di lantai 2 Gedung Pemkab baru, pada hari Selasa, 15 Nopember 2016, dimana dari Sekretariat Nasional OGI yang berpusat di Kantor Staf Presiden RI itu dihadiri oleh Sekretaris Seknas OGI bersama tim, perwakilan dan beberapa NGO yang terlibat dalam Seknas OGI. Pihak-pihak yang terlibat dari Kabupaten Bojonegoro adalah dari Dinas Kominfo, BAPPEDA, Dinas PU, BPMPD, Dinkes, dan dari NGO Bojonegoro Institute serta IDFoS.

       Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P dalam paparannya menyampaikan update terkini Rencana Aksi OGI 2016-2017, komitmen Pemkab Bojonegoro dalam rencana aksi OGP, siklus pemantauan dan evaluasi, dan kegiatan-kegiatan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi. Selanjutnya Kusnandaka menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut dari Seknas OGI akan menyampaikan penajaman tentang implementasi pelaksanaan renaksi OGI sehingga bisa terukur hasil pelaksanaan dalam jangka waktu satu tahun, namun juga bisa terlihat ukurannya pelaksanaan setiap tri bulan. Kusnandaka menambahkan bahwa hal ini seperti evaluasi Sistem Monitoring (sekarang ini namanya Sistem Pemantauan) dimana target 1 tahun dan tiap tri bulan terukur.

       Sekretaris Seknas OGI, Windy Atranty, dalam paparanya menyampaikan strategi pemantauan Rencana Aksi Daerah OGI 2016-2017. Bahwa terkait perkembangan terkini Rencana Aksi OGI 2016-2017, hal tersebut telah ditetapkan per 31 Oktober 2016, yang terdiri dari 26 aksi nasional dan 22 aksi daerah dari 14 Kementerian/Lembaga dan 5 Pemerintah Daerah. Disampaikan pula bahwa Menteri PPN/Bappenas akan mengundang seluruh pimpinan K/L/D terkait di dalam “Peluncuran Rencana Aksi OGI 2016-2017 di awal Desember 2016, dan untuk pelaporan rencana aksi 2016 akan berlangsung pada akhir Desember – pertengahan januari 2017. Selanjutnya juga disampaikan bahwa siklus pemantauan dan evaluasi terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, laporan tahunan pelaksanaan renaksi, serta pemantauan dan verifikasi.

       Selanjutnya disampaikan pula oleh Windy, bahwa pemantauan/monitoring dan evaluasi Renaksi OGI akan menggunakan format pelaporan (matrix pemantauan 8 kolom) yang dipakai oleh KSP di dalam memonitor janji Presiden. Kegiatan monitoring tersebut secara umum digunakan untuk menjaga agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan potensi ketidak tercapaian sedini mungkin, melakukan tindakan modifikasi, apabila hasil monitoring mengharuskan. Pemantauan dan pelaporan akan dilakukan secara periodik (triwulanan), dengan pengecualian untuk aksi 2016 hanya akan dilakukan sekali. Pelaksanaan aksi yang “terhambat” akan terdeteksi dengan cepat dan akan disampaikan ke pimpinan daerah terkait untuk dicarikan jalan keluar.(Nuty/Dinkominfo)