Dinas Komunikasi dan Informatika mengikuti pelaksanaan rapat kerja pembahasan KUA PPAS APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 dalam rangka memenuhi undangan DPRD Kabupaten Bojonegoro, khususnya Komisi A DPRD, pada hari Jum’at malam, 18 Nopember 2016 di ruang Komisi A, DPRD Kabupaten Bojonegoro. Dalam pelaksanaan rapat kerja tersebut, dari jajaran Dinas Kominfo diikuti oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, seluruh Kabid, seluruh Kasubag, serta seluruh Kasi, sedangkan dari Komisi A DPRD dipimpin oleh Ketua Komisi A, Sugeng Hari Anggoro, wakil ketua Komisi A Anam Warsito, dan satu anggota, Dony Bayu Setiawan. Saat pelaksanaan rapat kerja di dalam ruang Komisi A juga bersama dengan tim dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

       Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur menanggapi pertanyaan awal Ketua Komisi A DPRD, Sugeng Hari Anggoro menjelaskan jumlah anggaran Dinas Kominfo tahun anggaran 2017 sebesar 5,8 milyar, dimana angka tersebut separuh anggaran Dinas Kominfo tahun 2016. Kusnandaka menyampaikan bahwa pada tahun 2016 ini penggunaan anggaran untuk kegiatan besar yaitu pembangunan jaringan pada RSUD veteran, data center di lantai 4 gedung Pemkab baru, dan jaringan kecamatan se Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan untuk tahun 2017 anggaran terbesar tetap untuk pengadaan bandwith internet dengan besar bandwith yang diupayakan tetap seperti tahun 2016 meskipun pada tahun 2017 terdapat penambahan jaringan yang besar yaitu jaringan 28 kecamatan.

       Ketua Komisi A DPRD, Sugeng Hari Anggoro juga menyampaikan kepada jajaran Dinas Kominfo, meskipun kondisi APBD tahun 2017 pada Dinas Kominfo mengalami pengurangan yang cukup besar, dan terjadi pengurangan beberapa kegiatan, prinsipnya agar spirit, semangat, dan kerja pada Dinas Kominfo tetap optimal. Menanggapi hal ini, Kusnandaka Tjatur, menyatakan bahwa tugas kedepan makin berat dan jajaran Dinas Kominfo akan tetap semangat bekerja untuk mencapai hasil yang maksimal.

       Selanjutnya Wakil Ketua Komisi A DPRD, Anam Warsito meminta informasi terkait jaringan yang dikelola oleh Dinas Kominfo telah menopang kinerja berapa SKPD, hal ini terkait dengan pembentukan OPD baru, baik itu dalam hal sistem analisa jabatan PNS maupun beban kerja PNS, harapannya bahwa untuk penerapan system analisa jabatan dan beban kerja PNS cukup hanya membutuhkan system informasi saja, sedangkan untuk networking sudah cukup dilayani oleh yang disediakan Dinas Kominfo. Menanggapi hal tersebut, Kusnandaka Tjatur menyampaikan bahwa saat sekarang ini untuk penopang jaringan seluruh SKPD sudah masuk dalam mekanisme jaringan yang ditopang dalam jaringan IT, termasuk seluruh kecamatan yang akan dituntaskan pada tahun 2016. Beberapa aplikasi yang sudah ada telah ready, dan akan dikembangkan yaitu e-planning, e-budgeting, e-perijinan, dan yang baru dikembangkan lagi adalah e-data kontrak (open data kontrak). Selanjutnya juga disampaikan masih ada kekurangan dalam hal perubahan kultur dari SDM, yang solusinya adalah pada tahun depan akan bekerjasama dengan BKD untuk peningkatan SDM di bidang IT. (Nuty/Dinkominfo)