Festival HAM Indonesia Tahun 2016 yang diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro dengan tema "Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal" resmi dibuka oleh Sidharto Danusubroto Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, pada hari Rabu, 30 Nopember 2016. Festival HAM Indonesia 2016 di Kabupaten Bojonegoro ini adalah yang pertama kali diadakan di daerah setelah tahun 2014 dan 2015 diselenggarakan di Jakarta. Gelar festival ini dihadiri sekitar 500 peserta dari kalangan masyarakat umum, pejabat pemerintah daerah, Akademisi, Pelajar dari berbagai penjuru Indonesia, termasuk tamu undangan dari luar negeri diantaranya Perwakilan Kota Lund Swedia dan Gwangju Metropolitan City, Korea Selatan.

       Festival HAM ini akan diselenggarakan selama tiga hari mulai tanggal 30 November – 2 Desember 2016 di Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai penyelenggara karena merupakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang pertama  di Indonesia  yang  secara  formal  memiliki  peraturan daerah yang secara komprehensif mengadopsi nilai-nilai dan standar HAM dalam bentuk Peraturan Bupati sejak bulan Maret 2015. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro merupakan Pemerintah Daerah satu-satunya  di  Indonesia  yang  dijadikan  sebagai  Kabupaten  percontohan  pelaksanaan  Open  Government. Kabupaten Bojonegoro juga telah memiliki berbagai pengalaman nyata yang dapat dibagi kepada daerah lain dan publik mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan terbuka, pengelolaan Migas dengan skema baru yang khas Bojonegoro, dan lain-lain. “Dari Bojonegoro untuk Indonesia” kiranya tidak berlebihan untuk diselenggarakan.

       Festival HAM 2016 diadakan agar terjadi saling bertukar kabar baik tentang praktek-praktek perlindungan HAM. Bojonegoro merupakan contoh nyata bagaimana praktek dijalankan. Beberapa praktek diantaranya perlindungan kelompok minoritas, toleransi antar umat beragama serta transparansi pengelolaan anggaran. Festival HAM 2016 diisi dengan berbagai diskusi, Gelar Budaya, Pameran, serta Field Visit ke beberapa tempat di Bojonegoro. Acara yang berlangsung tiga hari itu bertempat di Gedung Baru Pemkab Bojonegoro.

       Sidharto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI menyampaikan pada pidato pembukaan festival HAM 2016 di pendopo Malowopati bahwa jika saja 10% kabupaten di Indonesia seperti Bojonegoro, Kulon Progo, Wonosobo, Lampung Timur, maka kita akan melihat perubahan yang lebih baik di Indonesia kedepan. Hal tersebut bisa menjadi contoh baik agar seluruh daerah di Indonesia mulai memuliakan dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) menyampaikan bahwa kebijakan dan praktik ramah HAM akan memberi insentif bagi semua, termasuk elit dan warga negara. Politik yang baik dipilih oleh warga yang baik dan pemimpin yang baik dipilih dari warga yang baik. karena warga Indonesia percaya kebaikan akan dibalas oleh kebaikan. 

       Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si dalam pidatonya menyatakan bahwa HAM adalah alasan Bojonegoro hadir dan berkolaborasi menuju kemerdekaan masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri adalah janji memenuhi kebutuhan Hak Asasi Manusia. Bojonegoro menempuh itu dengan pendekatan dialog dengan masyarakat, tiap jumat pagi Pemkab Bojonegoro mengadakan dialog dengan warga untuk mendengar permasalahannya serta memecahkannya. Drs. H. Suyoto, M.Si menceritakan tentang Gereja Bethany di Bojonegoro yang selama 20 tahun tidak bisa digunakan karena permasalahan sara. Namun saat Beliau  terpilih menjadi Bupati Bojonegoro, Gereja itu bisa kembali digunakan. Hal itu tentunya dengan pendekatan dialog dengan kelompok agama dan seluruh elemen masyarakat yang benar-benar intensif.

       Pada kesempatan tersebut, Ketua Komnas HAM, Imadadun Rahmat mengatakan bahwa diterapkannya Kota/Kabupaten ramah HAM, maka akan mempermudah upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia serta pemerintah daerah juga dapat menjadi mitra kerja Komnas HAM. Bahwa upaya pelindungan dan pemajuan HAM tersebut dapat dilakukan dengan menyusun Peraturan daerah yang berperspektif HAM, pendidikan, serta pelatihan bagi aparat dan masyarakat sipil.

       Selama pelaksanaan Festival HAM di gedung baru Pemkab Bojonegoro, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyediakan akses internet yang cukup untuk berbagai keperluan peserta festival. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kusnandaka Tjatur P juga menjadi salah satu narasumber dalam berbagai diskusi panel untuk berbagi pengalaman tentang penerapan aplikasi LAPOR! dan pelaksanaan Dialog Publik setiap Jumat sejak Tahun 2008 yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam acara tersebut stan Dinas Kominfo di lantai 2 gedung baru Pemkab melayani berbagai informasi tentang OGP, PPID, dan berbagai aplikasi TIK yang telah diterapkan di Bojonegoro. (Nuty/Dinkominfo)