Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro berkolaborasi dengan NGO Bojonegoro Institute (BI), NGO Sinergantara, Tim Penggerak PKK Kabupaten, dan BPMD menyelenggarakan pembahasan rencana aksi revolusi data bagi 10 Desa Kabupaten Bojonegoro, Jumat, 6 Januari 2017 bertempat di Productive Room, lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro. Kolaborasi yang juga diprakarsai oleh SKK Migas, EMCL, Pertamina EP Cepu, dan Badan Kerjasama Blok Cepu tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti Renaksi Pemkab Bojonegoro dalam kegiatan Open Government Indonesia (OGI) 2017. 10 Desa yang ditunjuk dalam pelaksanaan program ini adalah Desa Kapas (Kecamatan Kapas), Desa Prayungan dan Pejambon (Kecamatan Sumberrejo), Desa Sidobandung (Kecamatan Balen), Desa Pacul (Kecamatan Bojonegoro), Desa Ngringinrejo dan Pilangsari (Kecamatan Kalitidu, Desa Brabowan dan Bonorejo (Kecamatan Gayam), serta Desa Tlatah (Kecamatan Purwosari).

       AW. Syaiful Huda, Direktur Bojonegoro Institute (BI) dalam paparannya menyampaikan Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kominfo bersama Bojonegoro Institute dan Sinergantara membuat sebuah inovasi yang merupakan satu-satunya di dunia yakni Revolusi Data. Revolusi Data adalah suatu inisiatif/gerakan yang dicanangkan oleh PBB untuk mendukung monitoring atas Sustainable Development Goals (SDG). Revolusi Data merupakan penguatan sistem pendataan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta partisipasi masyarakat. Revolusi Data bertujuan agar pemerintah selalu memiliki data terupdate secara cepat, detail menunjukkan dimana persoalan terjadi serta mengarahkan kebijakan untuk lebih dapat menyasar pada persoalan yang terjadi. AW Syaiful Huda menambahkan bahwa penyebutan istilah Revolusi Data adalah karena kecepatannya, sifat segeranya, kegunaannya dan potensi kolaborasinya.

       Djoko Suharmanto, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo dalam sambutannya mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2016 lalu Bojonegoro menjadi pilot project OGP tingkat dunia yang mana hal ini mengandung konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhi dengan kolaborasi bersama Empat Sekawan (Pemerintah, Kalangan Bisnis, Kalangan Akademisi dan NGO). Bersama Empat Sekawan Pemkab Bojonegoro membuat 4 Renaksi OGP Kabupaten Bojonegoro untuk mensukseskan program tersebut, yang pertama adalah revolusi data Dasa Wisma yang dengan ujung tombak ibu-ibu Kader PKK. Kedua adalah akuntabilitas Pemerintah Desa. Ketiga adalah pelaksanaan aplikasi Open Data Kontrak. Dan keempat, penguatan pelayanan di bidang kesehatan berupa maklumat untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Djoko Suharmanto menekankan, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa 10 desa yang ditunjuk dalam program ini harus benar-benar menjadi contoh yang positif, riil dan sungguh-sungguh karena program yang akan digarap bersama NGO tersebut nantinya akan disoroti oleh publik tidak hanya dari Bojonegoro namun juga dari kabupaten/kota lain. Djoko Suharmanto juga menambahkan bahwa pembiayaan program ini tidak akan merepotkan anggaran pemerintah desa.

       Ilham Cendekia, Direktur NGO Sinergantara sebagai salah satu narasumber selanjutnya menyampaikan bahwa Implementasi Revolusi Data di Bojonegoro meliputi 4 hal yaitu struktur data yang akan dibangun, desain revolusi data, dan tahapan kerja. Gambaran struktur data yang akan dibangun meliputi tahap input/update oleh masyarakat/kader lalu menjadi kumpulan data tunggal/data granular, dari sini komputer melakukan agregasi secara otomatis sehingga menjadi kumpulan data agregat. Dari data agregat tersebut akan difilter untuk menjadi informasi yang ditampilkan terbuka di publik. Terkait desain revolusi data Bojonegoro meliputi tahap penyiapan platform, lalu pengisian baseline data, kemudian tahap update oleh desa/warga. Jika dalam tahap terakhir tersebut ditemui data tidak normal maka dilakukan proses verifikasi data oleh desa atau masyarakat. Selanjutnya disampaikan untuk tahapan kerja saat ini meliputi tahap penyiapan platform (pembuatan perangkat lunak dan pembuatan panduan pengelolaan data serta panduan pendataan) dan pengisian baseline data. Tahap pengisian baseline data meliputi input data GDSC ke dalam sistem, input informasi lokasi dan foto ke dalam sistem, dan secara khusus inputing informasi tentang ibu hamil khususnya ibu hamil beresiko tinggi untuk pengurangan AKI/AKB. (Nuty/Dinkominfo)