Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro kembali menerima kunjungan Pemkot luar Jawa yang ingin menimba ilmu dan pengalaman terkait penerapan aplikasi LAPOR!. Kali ini tim dari Subag pengelolaan dan pengaduan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin berkunjung ke Dinas Kominfo di gedung Pemkab Bojonegoro lantai 3, Kamis sore 19 Januari 2017. Studi tiru yang mereka lakukan dalam rangka relevansi pelaksanaan pelayanan pengaduan menggunakan program LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) sesuai dengan Instruksi Menteri PAN dan RB dalam Permen PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2015. Tamu dari Pemkot Banjarmasin tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kominfo didampingi Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik, Kabid Layanan E-Government, dan Kabid TIK.

       Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kominfo menerapkan bentuk inovasi dalam pengelolaan aduan dan aspirasi masyarakat dengan cerdas, yang dinamakan SIAP LAPOR Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan + Layanan Pengaduan Online Rakyat. Semua aduan dan aspirasi masyarakat yang masuk melalui SMS pimpinan, Dialog Publik, WhatsApp, Radio, dan aplikasi LAPOR! diintegrasikan ke dalam SIAP LAPOR!.

       Kusnandaka Tjatur P, selanjutnya menjelaskan bahwa inovasi SIAP LAPOR dilatar belakangi  problem di Bojonegoro sebelum dan awal pemerintahan Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si (Kang Yoto), yaitu ekonomi, korupsi, dan bencana serta kondisi politik dan pemerintahan saat itu yang mana terjadi politik uang, disconnected, rendahnya kualitas infrastruktur, dan ketidakhadiran pemerintah yang semuanya berakibat pada rendahnya kepercayaan dan kepuasan publik. “Hidup hanyalah rangkaian masalah, menerima dan menemukan solusinya itulah sejatinya tugas kehidupan”, begitulah kata bijak Kang Yoto dalam menyikapi keadaan tersebut. Sejarah permasalahan masa lalu kemiskinan endemis, Keterbatasan SDM (tingkat pendidikan & kesehatan rendah, keterbatasan infrastruktur (jalan), rendahnya pelayanan pemerintah & kualitas birokrasi, keterbatasan anggaran, Kultur Negatif 6 Syetan (tidak tanggungjawab, meremehkan, menganggap hidup itu mudah, tidak sabar, iri hati, percaya gosip, suka meminta tersebut, mendorong lahirnya inovasi SIAP LAPOR untuk membangun kepercayaan publik yang sampai saat ini di Bojonegoro dapat terwujud pemerintahan yang terbuka.

       Selanjutnya disampaikan tentang awal penerapan SIAP LAPOR bahwa secara kelembagaan dan SDM, Bapak Bupati Bojonegoro memerintahkan untuk membentuk Tim Kerja Bupati Bidang Percepatan dan Pengawasan Pembangunan (TKBP3) mengacu pada model UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), yang secara hukum dipayungi dalam Peraturan Bupati dan SK Bupati. Penerapan aplikasi LAPOR sendiri dimulai bulan Juni 2014 yang ditandai pula dengan penanda tanganan MOU dengan UKP4 pada pertengahan Tahun 2014. Pemkab Bojonegoro merupakan satu-satunya Kabupaten yang menerapkan aplikasi UKP4 (LAPOR, Sismon, dan Open Data) secara bersamaan. Ditambahkan pula bahwa sejak diterapkannya ketiga aplikasi UKP4 (sekarang KSP), Bapak Bupati juga memerintahkan kepada Dinas Kominfo untuk menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaannya setiap hari jumat pagi di Rumah Dinas pada kegiatan Manajemen Review, terutama penanganan aduan dan aspirasi LAPOR. (Nuty/Dinkominfo)