Rangkaian Peringatan Hari Keterbukaan Informasi (HKI) Tahun 2019 dan Launching PERKI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa oleh Komisi Informasi (KI) Pusat, Kamis (20/06/2019) di Bojonegoro terus berlanjut hingga malam hari. Setelah kunjungan rombongan ke Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo siang hari, malam hari mulai pukul 19.00 WIB kunjungan rombongan KI Pusat, KI Provinsi, beberapa Kadin Kominfo di Jawa Timur melanjutkan kunjungan ke Desa Padang Kecamatan Trucuk dalam rangka kegiatan Sambang Desa, yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd bersama isteri, sejumlah kepala OPD, Forkopimca, Kades Padang dan perangkat desa Padang, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar. Nampak Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana dan para peserta Hari Keterbukaan Informasi Nasional dari sejumlah daerah menyimak dengan baik bentuk keterbukaan informasi dan komunikasi dalam Sambang Desa tersebut.

Menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait Program Petani Mandiri (PPM), Plt. Kepala Dinas Pertanian (Helmy Elisabeth, SP, MM) menjelaskan bahwa alokasi program tersebut di Tahun 2019 kurang lebih 15 milyar diperuntukkan bagi petani yang tergabung d kelompok tani dan memiliki KPM. Petani yang memiliki KPM dapat mengakses program bantuan modal dari Pemkab Bojonegoro untuk pembelian saprodi (bibit, pupuk, obat), mendapat pelatihan, jaminan hasil pertanian dibeli BUMDes, disuport pembayaran premi asuransi gagal panen (AUTP), dan mendapat beasiswa bagi anak usia sekolah. KPM diperuntukkan bagi petani yang lahannya tidak melebihi 2 hektar.“Tahun depan rencananya akan ditambah lagi menjadi 75 milyar, ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Bojonegoro untuk mendukung kesejahteraan petani dan juga secara umum untuk menjaga produksi pertanian karena Bojonegoro sebagai salah satu lumbung pangan, produksi terbesar ketiga setelah Lamongan dan Jember”, terang Helmy. “Terkait program bantuan sosial untuk anak yatim, sasaran se Bojonegoro berjumlah 4.995 anak tersebar di seluruh kecamatan. Sasaran untuk tahun 2020 sebanyak 8.000 anak”, imbuhnya.

Selanjutnya Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Perumahan Rakyat, Drs, Nur Sujito, MM menyampaikan sesuai RPJMD Kab Bojonegoro 2018-2023, di tahun 2021, jalan kabupaten harus dalam kondisi mantap, yang panjangnya 813,266 km. “Khusus untuk Kecamatan Trucuk, yang akan dibangun tahun 2019 ini meneruskan mulai dari tugu sumberjo kentong kearah selatan sepanjang 600 meter yang mana sudah selesai lelang dan ada pemenang. Kami sangat berharap partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pengerjaannya. Untuk 1.780 meter sisanya akan dituntaskan tahun 2020. Bapak/Ibu di Kecamatan Trucuk dapat menagih ke kami di tahun 2020, karena untuk itu akan dianggarkan sekitar 4,7 milyar. Sedangkan untuk jalan terusan setelah selesai jembatan Sosrodilogo Trucuk yang nyambung ke tugu Sumberjo kentong, sudah mulai pembebasan tanah pada P-APBD 2019. Bagaimana dengan jalan desa, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah desa yang harus masuk APBDes, yang sumbernya ADD, DD dan Bantuan Keuangan. Jika ADD dan DD tidak cukup dapat mengajukan bantuan keuangan ke Bupati, setelah disetujui Bupati, dinas terkait akan survei kesesuaiannya.” terang Nur Sujito.

Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd dalam arahannya menyampaikan terkait pembangunan infrastruktur jalan desa, jika DD dan ADD tidak cukup untuk membangun, dapat mengajukan proposal bantuan keuangan desa ke Bupati. Yang kedua, desa dapat mengajukan alih status jalan desa menjadi jalan kabupaten, sehingga Pemkab dapat membangun tanpa menyalahi aturan. “Program kita kedepan, kita menargetkan di tahun 2021 seluruh jembatan dan jalan yang statusnya kabupaten total harus sudah selesai, yang tidak bisa dicor cukup diaspal, jika aspal tidak bisa maka kita cor”, terang Wabup.

Wabup juga menegaskan bahwa sejak terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, maka mereka adalah pemimpin seluruh masyarakat Bojonegoro. “Peruntukan kartu KPM bukan hanya untuk pendataan tahun lalu, namun KPM diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Bojonegoro, bukan untuk pemilih kita saat Pilkada lalu. Proses demokrasi saat itu sudah berlalu, kami mengucapkan terima kasih karena selama Pilkada lalu semua berjalan tertib, aman dan lancar. Harapan kami di dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades) tanggal 26 Juni 2019 nanti, Bojonegoro juga tetap aman. Apa yang ingin disampaikan loss, gak popo, ora usah wedi, ora usah grogi”, ungkapnya dengan bahasa jawa.

Lebih lanjut Wabup menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro juga memiliki program peningkatan destinasi wisata, yang salah satunya di Desa Padang adalah agrowisata jambu kristal. “Kita akan memberikan bantuan hibah 100 juta per BUMDes. Jadi di Desa Padang segera membentuk BUMDes sehingga bisa memakai anggaran BUMDes untuk pembangunan destinasi wisata. Terkait KPM mohon untuk bersabar, sekarang proses pendataan, karena semua harus ada pertanggung jawabannya. Semua kita carikan payung hukum supaya tidak terjadi permasalahan di belakang hari, termasuk program santunan kematian, karena semuanya hibah. Jika masih ada uneg-uneg bisa disampaikan lewat radio Malowopati, kita juga akan menindaklanjuti”, pungkas Beliau. (Nuty/Dinkominfo)