Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa diharapkan bisa menjalankan tupoksinya sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, baik dalam hal pelayanan Informasi maupun dokumentasi. Sejalan dengan hal itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa, Kamis (15/08/2019) bertempat di Dinas Kominfo gedung Pemkab Bojonegoro lantai 3, yang dipimpin oleh Kadin Kominfo didampingi Sekdin Kominfo, pejabat dan staf bidang PIAP, Kasubag Prolap, perwakilan Dinas PMD, serta perwakilan dari 8 pemdes terpilih di tahun 2018 yaitu Kauman Bojonegoro, Deru Sumberrejo, Tlogorejo Kepohbaru, Ngraho Ngraho, Blimbinggede Ngraho, Kacangan Tambakrejo, Banjaran Baureno, Kandangan Trucuk, Mojodeso Kapas.

Sekretaris Dinas Kominfo, Drs. Djoko Suharmanto menyampaikan 8 Pemerintah Desa (pemdes) yang diundang dalam rapat koordinasi ini sesuai hasil monitoring tahun 2018 adalah yang terbaik dari 419 yang ada. Pada tahun 2019 ini akan dilakukan monitoring/semacam pembinaan tetapi tidak untuk lomba. “Prinsipnya di tingkat Provinsi Jawa Timur sesuai arahan Komisi Informasi (KI), tiap kabupaten diharapkan mengirimkan 2 wakil pemdes. Desa-desa terbaik akan terpilih dan akan mendapat award dari KI dan rencananya nanti diterimakan oleh Ibu Bupati Bojonegoro saat puncak Hari Jadi Bojonegoro 20 Oktober 2019. Meskipun sederhana, ada tanda tangan Ibu Bupati Bojonegoro sebagai bentuk pengakuan. Begitu pentingnya reward yang dilakukan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa yang sudah berani terbuka”, jelas Djoko.

Djoko Suharmanto juga mengatakan, dari 8 desa ini akan ada kesepakatan, ada dasar evaluasi yang telah dilakukan oleh tim kominfo, bagaimana perkembangan dari pemdes dalam konteks keterbukaan pemerintah sejak tahun 2018 sampai saat ini. “Kita sudah mapping mana-mana desa dari 8 itu yang kategori paling update mewujudkan keterbukaan informasi desa”, ungkapnya.

Sementara itu Kadin Kominfo, Kusnandaka Tjatur P dalam arahannya menyampaikan, tentu dari tujuan dan harapan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, Pemkab Bojonegoro (Dinas Kominfo) telah mengawali terkait ada yang telah dilakukan provinsi Jatim. Namun memang masih ada beberapa kelemahan di internal Dinas Kominfo yang perlu penguatan lagi. “Apa yang kita rumuskan hari ini adalah bagian dari membawa bendera Bojonegoro. Sesuai pesan Ibu Bupati Bojonegoro saat peringatan HKIN di Bojonegoro tanggal 20 Juni 2019 lalu, agar mendorong munculnya Pejambon-Pejambon baru di Bojonegoro. Kemudianm supaya ada daya dorong, Pejambon sudah kami arahkan sebagai laboratorium keterbukaan pemdes, dan ini sudah disetujui Kemendes dan KI Pusat”, ungkapnya. Kusnandaka juga berharap meskipun Bojonegoro telah menyiapkan 8 pemdes, ternyata Pemprov Jatim mintanya hanya 2, dan mekanisme untuk menentukanya agar dibahas dalam tim.

Lebih lanjut Djoko Suharmanto mengungkapkan keyakinannya jika misal 8 desa itu ikut dilombakan dengan wakil-wakil provinsi, sepanjang mereka stagnan di tahun kemarin, dia yakin pasti menang, karena indikator yang ditentukan sebelum adanya SLIP tidak dimiliki pemdes lain. “Maka dari itu mari kita tentukan 2 desa terbaik mewakili provinsi Jatim dan mendampingi Pejambon untuk menjadi wakil nasional”, harapnya. Setelah tim Dinas Kominfo melaksanakan monev terhadap website dari 8 desa tersebut, akhirnya disepakati bersama untuk memilih Desa Kandangan-Trucuk dan Desa Deru-Sumberrejo. (Nuty/Dinkominfo)