Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima kunjungan monitoring dan pendampingan dari Tim Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB terkait pelaksanaan Mall Pelayanan Publik di Bojonegoro, Selasa (21/08/2019) bertempat di  ruang Creative Room Gedung Pemkab Bojonegoro lantai 6. Dua pejabat dari Kemenpan RB yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Mulyanah, S.Psi. (Kasubbid Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah II-1) dan R.R. Lies Woro Susanti, S.E., MAP. (Kasubbid Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah II-2). Kedatangan mereka di Pemkab Bojonegoro diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli (Ninik Susmiyati) dan didampingi pejabat dar Bappeda, DPMPTSP, Kominfo, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Kesehatan, Dinas PU SDA, Dinas PU Bina Marga dan PR, Dinas PKP dan Cipta Karya, Dinas LH, Dinas Pendukcapil, Dinas Nakkan, Dinas Perhubungan, Dinas Budpar, Dinas Perinaker, Bapenda, Bagian SDA, Bagian Ortala, Bagian Hukum dan Per-UU, serta Bagian Perlengkapan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Djoko Lukito, S.Sos, MM dalam pembukanya melaporkan bahwa Pemkab Bojonegoro di tahun 2019 telah melaunching rintisan Mall Pelayanan Publik (MPP). “Pemkab ingin memberikan layanan yang mudah, cepat dan terintegrasi ke dalam satu tempat kepada masyarakat. Karena mereka itu wilayah kediamannya cukup jauh dimana Bojonegoro memiliki 419 desa, 28 kecamatan, dan luas wilayah lebih dari 200 m2. Sehingga pada waktu itu instruksi Ibu Bupati Bojonegoro, ingin memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Bojonegoro. Sehingga Pemkab melakukan pembentukan rintisan MPP, meskipun disana sebutannya sudah MPP. Kami waktu itu juga telah bersurat ke Kemenpan RB (15 Pebruari 2019) dan telah mendapat respon positif dengan kehadiran Tim Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB saat ini”, terang Joko.

Djoko Lukito juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran tim tersebut untuk melaksanakan monitoring dan memberikan pendampingan dalam rangka pembentukan MPP di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro sejak awal menginginkan seluruh OPD pelayanan dan semua instansi vertikal bergabung jadi satu. Saat launching sudah demikian, namun hal ini perlu kita evaluasi. Jadi harapannya saat dilaunching nanti yang benar-benar sebagai MPP (tidak hanya sebagai rintisan), ini sudah bisa berjalan dengan baik. “Kami memang memulainya dari rintisan, yang jika sudah berjalan betul, mohon perhatiannya dari Kemenpan RB bisa melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan pembentukan MPP, karena semuanya tujuan hanya satu yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bojonegoro”, ungkapnya.

 Sementara itu Mulyanah, S.Psi. mengungkapkan, kunjungan mereka saat ini sebagai tindak lanjut kunjungan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB (Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.) pada waktu lalu, yang mana saat itu ingin melihat sejauhmana perkembangan pelayanan di rintisan MPP Kabupaten Bojonegoro. “Dari kunjungan Ibu Deputi tersebut ternyata memang masih ada beberapa yang perlu diperbaiki untuk menjadikan MPP Bojonegoro lebih baik lagi. Sehingga hari ini, kami diminta oleh Ibu Deputi melakukan kunjungan kembali untuk melihat apa saja yang memang perlu dilakukan pendampingan terhadap MPP  ini”, tuturnya.

Mulyanah juga menjelaskan tentang definisi MPP yang merupakan tempat berlangsungnya beberapa aktifitas pelayanan publik dalam satu tempat, bisa dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, atau BUMD yang ada di suatu daerah. Tujuan MPP adalah untuk memberikan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, keamanan dan juga kenyamanan bagi pengguna layanan. Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing dalam memberi kemudahan berusaha. Untuk membentuk MPP harus menggunakan prinsip-prinsip keterpaduan, koordinasi, daya guna, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan.

Mulyanah juga menerangkan bahwa bagi daerah yang mendapatkan pembinaan/pendampingan dari kami dan sampai pada tahap ingin membentuk MPP maka melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB. Hal ini memang karena pembinaan MPP ada di Kemenpan RB. Kami menghargai apa yang telah dilakukan Pemkab Bojonegoro lakukan, niatannya adalah ingin memberikan pelayanan terbaik. Setelah melakukan koordinasi maka Pemda akan membuat komitmen untuk pembentukan mall. Tahun 2018 kemarin itu sudah ada 34 kabupaten/kota yang akan membentuk MPP. Setelah tim melihat hasil monitoring lapangan, apa-apa yang harus diperbaiki, kami observasi lapangan, kami lihat langsung apa-apa yang kami harus segera lakukan pendampingan. Untuk itu Bapak bisa berkirim surat ke kami, termasuk pelaporan berkala progresnya terkait hal-hal yang telah kami rekomendasikan untuk diperbaiki.

“Kunci dari keberhasilan/penyelenggaraan MPP ini adalah komitmen Kepala Daerah. Kunci selanjutnya kerjasama semua OPD penyelenggara layanan yang tergabung dalam MPP tersebut. Kunci ketiga adalah integrasi layanan pusat dan daerah, diidentifikasi mana saja yang bisa bergabung. Tujuan MPP ini juga untuk bersaing dengan swasta supaya pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik, bahwa kita tidak kalah dengan swasta. Selain itu juga sebagai bentuk untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah”, pungkasnya. (Nuty/Dinkominfo)