Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Sosial menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesehatan Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (16/10/2019) bertempat di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro lantai 4. Bimtek dibuka langsung oleh Ibu Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu’awanah dan dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Kementerian Sosial (Totok Harsono), Kepala Dinas Sosial (Helmy Elizabeth, SP, MM) dan beberapa kepala OPD/perwakilan OPD, dan peserta bimtek dari kecamatan dan desa yang ditunjuk.

Helmy Elizabeth, SP, MM dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati Bojonegoro atas perhatian Beliau yang sangat besar terhadap SLRT di Bojonegoro. “Bappeda telah menginisiasi mengundang rakor dengan para pihak (kecamatan/desa) yang nantinya menjadi lokasi pilot project SLRT. Pelaksanaan SLRT di Bojonegoro dilaksanakan atas dasar Surat Direktur Pemberdayaan Sosial Penanganan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kemensos RI No. 2213/3.2/02.01.02/09/2019 pada bulan September 2019 tentang Peningkatan Kapasitas Penyelenggara SLRT”, terangnya.

SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. SLRT. SLRT juga dikembangkan di Desa dengan nama Puskesos yaitu tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. SLRT menggunakan satu sistem informasi SIKS-NG yaitu suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Helmy juga melaporkan, pada tahun 2019 ini di Jawa Timur (Jatim) untuk pilot project SLRT diarahkan pada 4 kabupaten, salah satunya Bojonegoro. “Hal ini tentunya tidak lepas dari arahan dan dorongan Ibu Bupati melalui Dewan Riset Daerah (DRD) yang mana sebelumnya Ibu Bupati Bojonegoro telah berkirim surat ke Menteri Sosial, sehingga Bojonegoro menjadi salah satu pilot project di Jatim”, ungkapnya.

Lebih lanjut Helmy melaporkan bahwa SDM yang mendapatkan bimtek ini nantinya akan menjadi pelaksana SLRT. SDM yang terlibat terdiri dari manager (Kabid di Dinsos yang menangani fakir miskin), supervisor (dari Kecamatan Temayang, Sekar, dan Bojonegoro), front office (dari Dinsos dan Dinkes) serta back office (dari Dinsos dan Dinas Dukcapil). Sedangkan untuk Puskessos terdiri dari 6 orang, untuk pilot project Puskessos di Desa Klino Kecamatan Sekar dan Desa Ngujung Kecamatan Temayang. Masing-masing desa terdiri dari 3 orang yaitu 1 orang front office, 1 orang back office dan 1 orang koordinator.

Fasilitator yang hadir kali ini nantinya membantu tugas Puskessos dalam percepatan pengiriman data apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. 50 orang fasilitator ini meliputi masing-masing dari 50 desa di Bojonegoro. Harapannya setelah pendampingan dari Kemensos ini selesai, tentunya tugas dari Pemkab Bojonegoro untuk melanjutkan pendampingan ini terkait penyediaan anggaran di APBD Kab. Bojonegoro.

“Pelaksanaan bimtek selama 2 hari (16-17 Oktober 2019). Tentunya tujuan bimtek antara lain agar SDM yang mengelola SLRT memiliki pemahaman terhadap kebijakan dan konsep pelaksanaan SLRT. Kami berharap melalui bimtek ini, semua fasilitator memiliki keterampilan dan pemahaman yang optimal sehingga dalam pelaksanaan SLRT dapat terintegrasi dengan aplikasi SIKS-NG. Diharapkan juga dalam kurun waktu 3 bulan kedepan, kita sudah dapat menyusun rencana tindak lanjut untuk persiapan pelaksanaan SLRT di tahun 2020. Tentunya dengan mengikuti bimtek ini, menangani masyarakat miskin tidaklah mudah, namun Ibu Bupati memiliki target untuk penurunan angka kemiskinan 2% per tahun. Komitmen Pemkab Bojonegoro untuk hal itu tergambar dari implementasi anggaran, bahwa program bansos melalui Dinsos cukup banyak, ada bansos untuk anak yatim, bansos untuk difabel, dan bansos-bansos yang ditangani oleh OPD lainnya“, imbuhnya.

Ibu Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu’awanah membuka bimtek menyampaikan bahwa jika SDM sudah tersedia maka salah satunya harus disamakan persepsi terlebih dahulu. Apa tugas SLRT, kemudian disamakan cara operasional monitoringnya. “Upaya pemerintah pusat/provinsi/kabupaten untuk percepatan penanganan masalah kemiskinan perlu terus ditingkatkan. Maka dengan ditetapkanya Bojonegoro sebagai pilot project adalah hal yang sangat baik”, ungkap Beliau.

Ibu Bupati Bojonegoro juga mengingatkan semua peserta agar memantapkan kesanggupannya sebagai fasilitator, karena 40 titik sudah terbagi habis, sehingga nanti tidak ada satu kecamatan pun yang terlewatkan terhadap fasilitator/petugas SLRT. Jika dilihat dari curiculum vittae nya maka sarjana apapun harus mulai mempersiapkan diri terhadap aplikasi yang akan dilaksanakan. Beliau juga memerintahkan agar semua fasilitator dibuatkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi fasilitator dengan tugas dan tanggung jawab. Karena tahun 2020 pemerintah sudah merancang bangun semua kegiatan yang menjadi kewenangan di Dinsos.  

“Setelah bimtek selesai agar semua fasililator diberikan surat pernyataan untuk patuh azas, patuh pada rambu-rambu kinerja, bagian untuk yang menyatukan pelayanan kepada Pemkab Bojonegoro. Jangan sampai karena permasalahan komitmen SDM menyebabkan program kurang efektif secara maksimal”, tandas Beliau. (Nuty/Dinkominfo)