Kegiatan Sambang Desa sebagai salah satu bentuk konsistensi penerapan Smart Society kembali digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sambang Desa kembali digelar Senin malam (11/11/2019), kali ini di Desa Balenrejo Kecamatan Balen sebagai media sosialisasi dan penyampaian program Pemkab Bojonegoro dengan komunikasi langsung kepada Masyarakat. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk menjaring aspirasi sekaligus mensosialisasikan program-program yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada masyarakat, dan juga sebagai bentuk evaluasi dengan mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Sambang Desa kali ini mengusung tema Pelaksanaan program Sarana Prasarana Infrastuktur Jalan dan Optimalisasi Pertanian.

Sambang Desa tersebut dihadiri langsung oleh Ibu Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu’awanah dan Wakil Bupati Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd sebagai narasumber utama didampingi dari Dewan Riset Daerah (Muhammad Ali Duppa), Kadin Kominfo (Kusnandaka Tjatur P) bersama beberapa jajaran, Sekdin PU Bina Marga dan Penataan Ruang (Drs. Nur Sujito, MM), Kadin Pertanian (Helmy Elisabeth, SP. MM), Camat Balen serta sejumlah kepala OPD, Forkopimca, Kades dan perangkat Desa Balenrejo, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar.

Kadin Pertanian Bojonegoro, Helmy Elisabeth, SP, MM menjelaskan bahwa Program Petani Mandiri (PPM) merupakan salah satu dari 17 program prioritas Pemkab Bojonegoro. Pada tahun 2019 ini untuk PPM yang lebih dikenal dengan program Kartu Petani Mandiri (KPM) tersebut, dianggarkan sebesar 40 miliar rupiah. Sedangkan melalui RAPBD tahun 2020 ditambah menjadi 75 miliar rupiah. Helmy menuturkan bahwa PPM tersebut merupakan komitmen Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan produktifitas dan mengawal sektor pertanian. Peruntukan KPM diberikan kepada petani yang memiliki lahan tidak lebih 2 hektar mengacu pada undang-undang perlindungan petani

PPM yang diperuntukkan kepada kelompok tani tersebut seperti yang terpampang di berbagai baliho dan website Pemkab Bojonegoro didesain tidak hanya untuk mengakses program di Dinas Pertanian, namun juga memiliki lima manfaat. Pertama, kelompok tani dapat mengakses bantuan modal yang diberikan berupa uang kepada kelompok sesuai jumlah anggota kelompok, dan harus dibelanjakan dalam bentuk saprodi. Yang mana untuk saat ini diprioritaskan komoditas padi, tapi tidak menutup kemungkinan kelak untuk komoditas lainnya.

Kedua, penerima KPM juga mendapat program beasiswa perguruan tinggi bidang sain (keilmuan) bagi anak-anaknya. Ketiga, penerima KPM ini juga akan bisa mengakses BUMDes yang mana hasil pertanian akan dibeli oleh BUMDes. Keempat, penerima KPM juga akan memperoleh akses pelatihan. Dan kelima, mereka akan mendapatkan asuransi usaha tani padi, dan ini menjadi solusi tepat mengingat sektor pertanian ini rentan resiko gagal panen. “Kecamatan Balen ini ada 12 kelompok yang sudah dipersiapkan untuk mengakses PPM, dan di tahun 2020 bisa menyusul kelompok-kelompok yang lain”, terangnya.

Helmy juga mengungkapkan dan berterima kasih, jika hampir 90% pertanyaan pada Sambang Desa malam itu ditujukan kepada Dinas Pertanian. Terkait dengan ketercukupan pupuk, kita harus ada penyesuaian -penyesuaian, dan kami telah bersurat ke Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur untuk mengajukan tambahan alokasi, namun pihak provinsi saat ini telah mengirimkan surat ke Bojonegoro bahwa ada beberapa yang kuotanya memang dikurangi. “Kondisi di Balen sampai akhir oktober, untuk Urea penyerapan 66%, Za baru terserap 75%, Sp terserap 89,68% dan NPK terserap 76,42% dan pupuk organik penyerapan masih 64,5%. Untuk pupuk berimbang, petani masih belum mau sepenuhnya mematuhi penggunaan pupuk berimbang”, imbuhnya.

Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah dalam arahannya mengungkapkan saat sekarang narasumber dari Dinas PU dan Dinas Pertanian adalah yang favorit. “Jadi yang banyak ditanya banyak orang itu tentang jalan dan pertanian, maka disaat Sambang Desa kami hadirkan mereka untuk masyarakat yang sedang memerlukan informasi maupun aspirasi kebijakan”, ungkap Beliau. Terkait alokasi pupuk yang secara ketentuan disubsidi oleh salah satu perusahaan negara, maka harga distribusinya jauh di bawah harga non subsidi sehingga pengusulannya harus mengunakan RDKK (rencana de kebutuhan kelompok).

“Semuanya memang kekurangan pupuk, tetapi apapun yang kita usulkan dengan luas wilayah yang ada dikoreksi provinsi. Provinsi mengkoreksi karena dari pusat jatahnya dikoreksi. Hal ini dikarenakan pada pembahasan menurut data yang ada, maka penggunaan pupuk sesuai aturan mereka itu dianggap sudah cukup. Sehingga berapapun usulan kita ada koreksi”, terang Beliau.

"Kemarin, menurut pihak produsen, kalau musim tanam dikerjakan secara bersamaan, dengan luas lahan pertanian 76 ribu hektar di Bojonegoro, maka dipastikan dipastikan lebih banyak kekurangannya. Tetapi jika musim tanam bisa bergantian karena ketersediaan air, maka itu bisa diminimalisir. Persoalan yang dialami petani dari tahun ke tahun sejak dahulu adalah ketersediaan air. Maka kami harapkan untuk saling koordinasi dan tenggang rasa dengan yang lain, cara memberikan pupuk harus bijak. Musim hujan diprediksikan akan mundur, jika awal desember hujan merata maka desember-maret adalah musim tanam padi pertama, maka musim tanam kedua (mei-agustus) harus memakai perhitungan yang baik, harus bisa membaca tanda-tanda alam”, tutur Beliau.

Sementara itu terkait pembangunan infrastruktur jalan, Ibu Bupati juga menjelaskan tentang pembangunan jalan memang tidak bisa dilakukan serentak bersamaan, namun berdasarkan skala prioritas, yang kondisinya benar-benar parah diselesaikan dahulu. Tahun 2019 untuk jalan sepanjang  124 kilometer dilakukan pengecoran beton. “Jika kemarin masyarakat sekitar lokasi pengecoran banyak mengalami polusi debu, itu sebenarnya telah diantisipasi dalam kontrak, bahwa kontraktor harus memperhatikan akses sosial yaitu dengan menyiram air. Tetapi kemarin panasnya mencapai 44 derajat sehingga di beberapa titik, salah satunya di Desa Kesongo Kedungadem mengalami retak-retak, karena kontraktor tidak mendapatkan air. Maka nanti di wilayah Bojonegoro jika ada pembangunan wajar jika jalan agak terganggu, ada debu, gunakan masker, karena kenyataan seperti itu. Kalau tidak dibangun tambah rusak lagi, kalau dibangun perlu kesabaran dan support masyarakat”, imbuhnya.

Terkait berbagai pemberitaan di berbagai media, Ibu Bupati menegaskan bahwa semua pelaksanaan pembangunan sudah menggunakan regulasi, Pemkab Bojonegoro sangat berhati-hati dalam pengelolaan anggaran mulai perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian. Jika ada kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, maka akan diberikan sanksi dengan tegas. “Kami terus tidak akan pantang mundur, karena ini bagian dari komitmen Pemkab untuk membangun sarana dan prasarana”, tandas Beliau.

Lebih lanjut Ibu Bupati menyampaikan, selain membangun fisik Pemkab juga membangun non fisik. Sebagai contoh BPJS dari Provinsi Jatim yang sebelumnya alokasi hanya 9 bulan telah dipenuhi menjadi 12 bulan. “Bahkan di dalam juklak/juknis Dinas Pendidikan Provinsi, honor guru termasuk ula wustho itu dibatasi. Kami  secara khusus membuat surat kepada Gubernur Jatim, untuk murid/santri ula/santri wustho termasuk ustadz dan ustadzahnya untuk honor sudah kami naikkan. Tahun 2020 sudah kami persiapkan untuk putra putri Bojonegoro yang akan kuliah di program-program sience seperti kedokteran, jurusan-jurusan teknik, Pemkab Bojonegoro akan memberikan beasiswa full payment tentunya dengan memenuhi beberapa persyaratan”, imbuh Beliau.

Sedangkan bagi yang kuliah di swasta di Bojonegoro, kalau dahulu hanya dianggarkan 400 mahasiswa setiap tahun, maka tahun 2020 dianggarkan untuk 2.000 mahasiswa. Di tahun 2019 ini untuk beasiswa tersebut baru terserap 50% dan dengan adanya kenaikan ini sebagai pendorong untuk ke pendidikan tinggi. “Yang terakhir, harapan kami, bahwa sekarang ini eranya media sosial yang pasti memuat kritikan. Kami Pemkab siap menerima itu, tetapi kami minta memberikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat. Kami sungguh-sungguh memberikan pelayanan terbaik”, pungkas Beliau. (Nuty/Dinkominfo)