Rapat dinas antara Bupati Bojonegoro dengan seluruh SKPD dan stake holder dengan materi paparan agenda rutin dilaksanakan di rumah dinas Bupati, Jumat (26/6/2015). Salah satu agenda yang dibicarakan adalah evaluasi penyerapan sesuai target setiap SKPD. Saat rapat tersebut dipaparkan bahwa penyerapan paling rendah terjadi di BPBD yaitu masih sebesar 5,48% ini dikarenakan pengadaan alat pemadam kebakaran (Damkar) masih dalam proses lelang dan sampai saat ini belum ada yang melakukan penawaran.

Selain itu keterlambatan penyerapan dikarenakan beberapa sebab misalnya SKPD tidak siap dengan aturan-aturan yang harus dilaksanakan, perencanaan yang kurang siap, serta peraturan yang berubah. Perencanaan dalam penyerapan dana harus benar-benar matang dan sesuai dengn aturan agar tidak terjadi kesalahan karena bila terjadi kesalahan akan berbahaya. Kita harus mengingat jargon kita selaku aparat pemerintah yaitu kerja tepat cepat dan bermanfaat. Jangan sampai karena kita terlalu lama di suatu instansi sehingga menjadi stagnan dan tidak tahu permasalahan di SKPD masing-masing. Jika sampai terjadi seperti itu berarti perlu adanya mutasi jabatan karena dianggap kurang mampu menjalankan tugasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah memaparkan bahwa apabila mengadakan pelatihan yang pelaksanaannya lebih dari dua hari agar dilaksanakan oleh BKD. Lebih lanjut disampaikan oleh Sohadi Moeljono bahwa untuk SKPD yang belum memenuhi target tidak boleh mengajukan tambahan dana di P (Perubahan), yang berdasar RPJMD tidak berdasarkan pagu indikatif tapi berdasarkan kebutuhan dan program kabupaten seperti GDSC serta berdasarkan standart harga yang ada selain itu harus memilih konsultan yang bagus kemudian fungsi pengawasan terus ditingkatkan. Ditambahkan lagi agar SKPD segera menjawab surat BKD tentang bimtek yang dibutuhkan. Sekda juga menyampaikan bahwa pembangunan yang ada harus mengurus perijinan karena bila tidak akan berakibat hukum kedepannya, sebagai contoh RSUD dipanggil polisi karena belum ada ijin untuk pembakaran limbah rumah sakit. Diharapkan juga oleh Sekda dalam setiap rapat evaluasi setiap SKPD juga harus menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan apa solusi yang harus dilakukan.

Dalam rapat dinas ini, Kepala Dinkominfo Kusnandaka Tjatur menyampaikan untuk diklat struktural harus mengundang pelatih dan untuk BKD agar mempersiapkan pelaksanaan diklat fungsional karena kita butuh banyak tenaga fungsional, Untuk Sismon kolom 8 menyampaikan info harga bahan pokok menjelang hari raya agar diinput tiap hari agar SKPD mengevaluasi mengapa sering ada laporan sehingga dapat diketahui masalah yang sering timbul sehingga SKPD bisa mengatisipasi sebelum terjadi permasalahan kalau dievaluasi permasalahan yang masuk adalah permasalah pemerintahan desa sehingga perlu dibuatkan kolom baru atau tempat khusus untuk permasalahan pemerintahan desa.

Sementara itu Bupati Bojonegoro, Suyoto menyampaikan   “pengembangan  IT adalah untuk pelayanan masyarakat yang lebih efektif cerdas, bukan sebagai gagah gagahan, saya menginginkan aksi yang nyata dari Dinkominfo”. Dengan IT kita juga ingin menyampaikan cakupan misi kita kepada masyarakat seperti tiga  hal penting sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan pajak , ijin, layanan kesehatan, pendidikan
2. Memperkuat warga, data laporan evaluasi
3. Memperkuat diri dengan menjalankan planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC)

Selama ini kelemahan yang sering terjadi adalah dalam melakukan perencanaan masih top down ini harus dirubah menjadi buttom up sehingga perencanaan bisa tepat sasaran dan bermanfaat karena bersumber dari bawah. (Nuty/Dinkominfo)