Sambang Desa sebagai media Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk menjaring aspirasi, mensosialisasikan dan sarana evaluasi program-program yang sedang dan akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada masyarakat, yang digelar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berjalan maraton. Edisi keempat minggu kedua bulan Nopember ini, digelar di Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu, Jum’at malam (15/11/2019). Edisi kali ini membahas berbagai program Pemkab di bidang infrastruktur jalan dan pengairan.

Sambang Desa dibuka langsung oleh Wakil Bupati Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd didampingi salah Asisten Setda, Plt Kadin PU Bina Marga dan Perumahan Rakyat, Kadin Pengairan, Kadin Kominfo, Kabag Kesra Setda, Camat Kalitidu, Forkopimca, Kades dan perangkat Desa Wotanngare dan desa sekitarnya, tokoh agama/masyarakat dan warga sekitar yang nampak antusias mengikuti jalannya sambang desa.

Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd, membuka Sambang Desa berpesan kepada masyarakat yang hadir agar jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk semua menyampaikan aduan/keluhan dan aspirasi kepada narasumber. “Saya berpesan kepada Bapak/Ibu semuanya, di Kabupaten Bojonegoro termasuk di Desa Wotanngare bulan pebruari 2020 nanti akan diadakan pesta demokrasi tingkat desa, pilkades serentak. Jadi harapan kita semua, saling menjaga situasi keamanan yang sudah kondusif dan aman ini harus kita jaga. Jika desa tidak aman dan kondusif maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Karena kunci utama sebuah pembangunan kabupaten bisa maju, diawali dari desa”, pesan Beliau.

Kepala Dinas PU SDA, Tedjo Sukmono menyampaikan program pembangunan infrastruktur yang ditangani dinasnya adalah pembangunan embung, normalisasi embung, pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi, jumlah DI kita 135 DI. Selain itu ada program pemberdayaan petani pemakai air (HIPA), rehabilitasi/pemeliharaan bantaran tanggul, normalisasi sungai, pembangunan perkuatan tebing sungai, pembangunan dan rehabilitasi pintu pengendali banjir. Terkait usulan warga, Tedjo Sukmono meminta agar Pemdes mengajukan proposal untuk normalisasi waduk wotanngare kepada Ibu Bupati dan atas izin Bupati, Dinas PU SDA akan segera melakukan survey, pendataan, dan nantinya akan didatangkan alat berat. “Kami berpesan kepada HIPA, agar dalam pemanfaatan waduk dimohon HIPA secara aktif ikut memelihara, bagaimana waduk itu dapat dimanfaatkan dalam umur yang lama”, pesannya.

Sementara itu, Ibu Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu’awanah dalam arahannya menjelaskan tentang permasalahan pelayanan KTP. Permasalahan utama itu terkait kuota formulir yang sudah diatur langsung dari Kemendagri. Keterbatasan stok formulir dialami oleh semua Kabupaten/Kota di Indonesia. Pemkab tidak bisa mencetak kartu/blangko/formulir sendiri. “Tapi mulai 2019 akhir, kami sudah menyiapkan 28 alat rekam untuk pembuatan KTP dan pelayanan kependudukan lainnya di masing-masing kecamatan. Saat ini proses pengadaan, sudah kami anggarkan di tahun 2019 ini. Sehingga masyarakat yang jauh ini tidak semuanya harus ke Mall Pelayanan Publik, karena sudah bisa dilayani di kecamatan. Tentunya Camat harus segera menyiapkan SDM untuk tenaga operatornya”, terang Beliau.

Lebih lanjut Bu Anna (panggilan akrab Ibu Bupati) menjelaskan terkait BPJS selama ini Pemkab Bojonegoro belum mengcover 80,78%. Informasi terakhir covering BPJS sekitar 60%an. “Kemarin kami instruksikan kepada Bapak Asisten I dan Dinkes, tahun 2020 Pemkab Bojonegoro sudah mengcover 252 ribuan peserta, ekuivalen dengan peserta mandiri kurang lebih 1,050 juta peserta. Jika warga kita 1,3 juta, maka total sudah 81,78%, dan ini sudah tinggi dibanding kab/kota lain. Memang ini ada subsidi silang, yang sudah mandiri agar tidak minta dcover Pemkab, karena ini hanya bagi yang tidak mampu. Kita harus sadar bahwa tidak mahal untuk bayar premi, tapi kalau sakit bisa habis jutaan, puluhan juta”, tutur Bu Anna.

Bu Anna juga menyampaikan hasil pertemuan dengan Menteri Keuangan, yang mana ada dua hal, diantaranya adalah bahwa DAK untuk daerah itu tidak usah diloby karena sudah ada rumusnya. “Disini saya akan sampaikan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa, untuk BKD (Bantuan Keuangan Desa) tidak usah meloby siapapun, langsung sampaikan ke Pemkab, kperluannya apa akan kita cek di lapangan. Kalau itu masuk skala prioritas pasti kita dahulukan. Jadi biar utuh turunnya, tidak usah nglobi sana sini. Alhamdulillah, Bojonegoro selama ini belum pernah melobi DPR RI untuk DAK”, ungkap Beliau.

Tahun 2019 ada 36 paket proyek besar total jalan ada 124 km. Dari 36 paket itu, potensi gagal (karena mungkin tidak diselesaikan kontraktor) ada 4 yaitu Soyolinggo, Kedungadem-Kesongo, Temayang-Siwalan, dan Malo-Tambakromo. Pemkab tidak akan dirugikan, karena Pemkab hanya akan membayar dibawah yang sudah terpasang, tidak akan melebihi yang sudah terpasang. 4 paket yang belum selesai akan dianggarkan dan dikerjakan di awal tahun 2020. “Kami punya regulasi, tidak boleh langsung memutus kontrak atau memindahkan ke lainnya, itu tidak boleh, jadi ada mekanismenya. Tahun 2020 akan banyak paket lainnya, yang belum dikerjakan pasti akan dikerjakan. Peningkatan jalan yang belum juga akan dtingkatkan, karena kita juga sedang mengejar infrastruktur. Mudah-mudahan tahun 2021 bisa tuntas untuk jalan-jalan yang lintas”, tandasnya

 “Hal-hal yang sudah ditulis yang belum tersampaikan, saya minta kepada Kadin Kominfo untuk dibuat nota dinas, nanti kami yang deliver kepada OPD terkait sehingga bisa segera dilayani, yang sifatnya adhoc. Tapi yang sifatnya kebijakan, kita punya siklus anggaran. Kalau mau yang besar, maka bisa diusulkan sekarang, nanti 2021 baru turun. Kalau yang sifatnya memang bisa dilaksanakan dalam waktu satu bulan, nanti bisa dimasukkan sekarang dan ditampung di P-APBD 2020. Kami minta untuk rukun guyub apalagi menjelang Pilkades 2020, dan janganlah geger-gegeran. Siapapun pemimpinnya pasti akan melayani panjenengan, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat”, pungkas Beliau. (Nuty/Dinkominfo)