Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dewasa ini telah menjadi suatu kebutuhan seluruh instansi pemerintah di Indonesia dalam mewujudkan good corporate governance. Tata kelola TIK harus didukung dengan keamanan informasi agar kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability) informasi dapat terjaga dari segala ancaman yang akan mengganggu keberlangsungan kinerja organisasi, khususnya penyelenggaraan TIK dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Dalam upaya menyadarkan dan meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesadaran Keamanan Informasi Bagi Pengguna di Lingkungannya, Kamis (21/11/2019) bertempat di Partnership room lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro. Bimtek tersebut dibuka langsung oleh Ibu Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah dan diikuti oleh Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, semua kepala OPD, Kepala Bagian Setda, dan semua Camat/perwakilan kecamatan dan para operator IT di lingkup Pemkab. Bimtek tersebut menghadirkan narasumber pakar Teknologi Informasi, Moh Noor Al-Azam, Dosen dan Peneliti pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama yang juga merupakan Branch Manager PT. Rahajasa Media Internet.

Kepala Dinas (Kadin) Kominfo Kusnandaka Tjatur P dalam laporannya menyampaikan bahwa bimtek dilakukan terkait dengan berbagai perkembangan yang telah terjadi di dalam pengelolaan teknologi informatika khususnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. “Sebagaimana pelatihan yang pernah kami ikuti selama 9 hari di Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Jakarta, ada beberapa hal yang ditekankan dalam pelatihan itu bahwa kerentanan informasi dan komunikasi di negara Indonesia menempati urutan yang tinggi diantara negara-negara yang lainnya. Dengan demikian manakala kita telah menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, kerentanan ini sangat rawan sekali terhadap data dan informasi yang dikelola masing-masing OPD”, terang Kusnandaka.

Kusnandaka melaporkan bahwa pada bulan Oktober 2019 Pemkab Bojonegoro mendapat serangan malware terkait IP publik pemkab, yaitu tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana kajian yang telah dilakukan oleh BSSN. Selain itu pada akhir bulan Oktober 2019, website DPRD Kab. Bojonegoro juga mendapatkan serangan hacker. “Serangan-serangan ini tidak mungkin hanya ditangani/diselesaikan secara tersentral pada Dinas Kominfo, namun harus dilakukan mekanisme pengelolaan keamanan informasi yang dimulai dari setiap individu pengguna teknologi di masing-masing OPD. Itulah mengapa hari ini kami selenggarakan bimtek keamanan informasi, sehingga masing-masing individu di masing-masing OPD bisa mengelola secara mandiri, melakukan pencegahan secara dini di masing-masing lingkungannya”, tandasnya.

Lebih lanjut Kusnandaka melaporkan, rata-rata dari evaluasi dan tracking yang dilakukan Dinas Kominfo, user yang menggunakan jaringan pemkab sekitar 500 user, paling banyak melalui perangkat android. User android tidak semuanya memahami bagaimana mengelola keamanan informasinya, dan ini menjadi salah satu materi bimtek. Sehingga diharapkan peserta nantinya dapat menyampaikan di lingkungan masing-masing untuk bagaimana mencegah kerentanan-kerentanan yang terjadi di dalam keamanan informasi.

Sisi yang lain, ternyata antara pencegahan keamanan dengan kenyamanan berbanding terbalik. Dinas Kominfo pernah melakukan pemblokiran situs-situs yang memang tidak diperkenankan ternyata itu mengganggu di dalam kenyamanan penggunaannya. Sehingga Dinas Kominfo mengatur shift untuk melakukan suatu manajemen pengelolaan jaringan dan informasi yang ada di Pemkab Bojonegoro. “Setelah kami kaji ternyata saat-saat ada kegiatan lembur yang sangat tinggi ternyata ada akses-akses melihat video-video yang bernotasi negatif semakin tinggi. Evaluasi kami, setiap harinya kurang lebih 200-250 kali yang membuka. Hal ini membawa dampak kerentanan keamanan informasi”, lanjutnya.

Melalui bimtek ini maka diharapkan di masing-masing OPD secara mandiri minimal melakukan suatu pencegahan antara lain manakala akan membuka laptop atau personal computer hal yang pertama dan utama dilakukan adalah seharusnya scanning dengan antivirus. Namun realitanya hampir semua antivirus yang dipakai user tidak original dan jarang sekali diupdate. Termasuk microsoft office yang dipakai oleh user lingkup Pemkab tidak original dan ini rentan keamanan informasi. Oleh karena itu kedepan secara bertahap harus dianggarkan pembelian microsoft office original.

Sementara itu, Ibu Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu’awanah dalam arahannya menyampaikan Beliau memiliki strategi tersendiri untuk mentracking konten-konten apa yang diakses user di lingkup Pemkab Bojonegoro. Bu Anna (sapaan akrab Beliau) sebelumnya telah memerintahkan kepada Dinas kominfo untuk membuka blokir-blokir yang ada sehingga mudah sekali untuk mentracking konten video, games, dan lainnya yang diakses di jaringan lingkup pemkab. Bu Anna secara periodik/mendadak tetap mengontrol hal-hal yang diakses oleh user pemkab.

“Maka untuk bimtek hari ini selain operator maka pimpinan OPD harus tahu untuk pengendali penggunaan media dengan  produktif, jangan jam kerja nonton film. Ini kalau pimpinan OPD tidak tahu, nanti anak buahnya berbohong terus. Tapi kalau pimpinan OPD tahu, meski itu dilakukan di belakang tetap akan kelihatan, feedback ke belakang/histori 1 tahun yang lalu pun dapat dilihat. Maka pimpinan OPD mendapatkan bimtek ini sehingga jika anak buahnya melakukan sesuatu yang melanggar maka pimpinan dapat melakukan pembinaan”, tutur Beliau.

Hal kedua yang disampaikan Bu Anna, bahwa data itu adalah security (keamanan). Jadi data penduduk, data kebijakan, data target, data potensi adalah bagian dari keamanan. Maka untuk menjawab tantangan kedepan, jaman internet, jaman multimedia, jaman sudah seperti ini pasti SDM, software dan hardware memang harus dipersiapkan. Kalau konten dinamis, mungkin tahun depan sudah beda lagi, beda lagi, tapi basicly-nya memang kita harus tahu. “Termasuk yang telah disampaikan Kadin Kominfo, kami cermati bahwa data dari pemkab memang seyogyanya bisa diamankan sebaik mungkin termasuk dianggarkan sebaik mungkin untuk software yang original. Tahun depan kita hindari itu sehingga kita terhindar dari pembajakan maupun mengamankan dari hack dan sebagainya”, ungkap Beliau.

Bu Anna juga memerintahkan kepada Dinas Kominfo terkait target mulai kapan pemkab harus mulai start terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi termasuk sistem data kebijakan semua terdukung aplikasi, dan tidak ada lagi hard copy, semuanya menggunakan software harapannya bisa seperti itu. “Maka bimtek ini juga harus menjadi bagian dari penyiapan SDM agar kita bisa mengantisipasi hal-hal di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan kita yang berbasis elektronik, maupun single data yang disupport oleh big data”, pungkas Beliau sekaligus menyatakan bimtek dibuka dan dimulai. (Nuty/Dinkominfo)