Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Bojonegoro menggelar refleksi penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir tahun 2019 yang dikemas dalam konferensi pers bersama dalam rangka menyampaikan hasil capaian kinerja dan semua dinamikanya sekaligus wujud keterbukaan penyelenggaran pemerintahan Bu Anna dan Mas Wawan. Kegiatan digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Senin (30/12/2019) pukul 13.00 WIB.

Refleksi akhir tahun 2019 ini dihadiri jajaran Forkompimda Bupati Bojonegoro (DR. Hj. Anna Mu’awanah), Kapolres Bojonegoro (AKBP M. Budi Hendrawan, SIK MH), Dandim 0813 Bojonegoro (Letkol Inf. Bambang Hariyanto), Ketua DPRD Bojonegoro, perwakilan Kejaksaaan Negeri Bojonegoro, dan perwakilan Pengadilan Negeri Bojonegoro. Selain itu hadir pula PJU Polres Bojonegoro, pimpinan OPD Pemkab Bojonegoro dan kalangan media baik televisi, cetak, online.

Beberapa capaian kinerja antara lain sebagai berikut ini. Angka kemiskinan tahun 2018 sebesar 13,16% turun menjadi 12,38% di tahun 2019. Indeks Pembangunan Manusia (IPMP) tahun 2018 sebesar 67,85 naik menjadi 68,11 di tahun 2019 (naik 0,26). Di sisi lain belum terdapat Data Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019. Yang telah tersedia adalah PDRB dengan migas tahun 2017 sebesar 5,50 naik menjadi 5,66 di tahun 2018, sedangkan PDRB non migas turun dari 10,26 di tahun 2017 menjadi 4,41 di tahun 2018. Selanjutnya Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan dari angka 105,52 di tahun 2018 menjadi 106,4 di tahun 2019. Begitu pula dengan angka pengangguran yang turun cukup siginifikan dari 4,19 di tahun 2018 menjadi 3,7 di tahun 2019.

Ibu Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mua’awanah menyampaikan bahwa refleksi tersebut adalah bentuk bagian bahwa Forkompimda membangun kebersamaan, membangun keharmonisan, satu sama lain menjalankan tugasnya sesuai tusi masing-masing dengan profesionalitas. “Dimana letak yang kami tidak bisa melakukan, kami kerjasama dengan Kodim dan sebagainya. Dimana kami ada sesuatu yang tangan kita tidak sampai atau memang tusi kami tidak kesitu maka kami dengan Polres, Pengadilan Negeri dan sebagainya”, terang Beliau.

Beliau juga mengatakan, refleksi tersebut bentuk bagian bahwa Pemkab Bojonegoro dalam membangun, melakukan pelayanan, dalam good governance melakukan perencanaan-perencanaan. “Capaian akhir tahun 2019 ini merupakan hasil perencanaan 2019 yang dimulai sejak 2 Januari s/d 31 Desember 2019, yang telah kami rencanakan dengan baik, sudah kami lakukan, dan hari ini kami pertanggung jawabkan di depan Bapak /Ibu para media bahwa ada output kinerja yang kami lakukan dengan anggaran yang ada di Kab. Bojonegoro”, papar Bu Anna.

“Untuk anggaran program dan kegiatan tahun 2020 tidak kami sampaikan disini. Silahkan melihat/mendownload APBD 2020, bagaimana peningkatan SDM, peningkatan infrastruktur yang bisa dicek di laman OPD terkait. Kami transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi”, tandas Beliau.

Sementara itu dalam sesi tanya jawab, Nur Cahyo dari media online beritabojonegoro.com dan publisher dari kumparan.com menyampaikan pendapatnya terkait Bojonegoro yang memiliki 8 jenis ancaman bencana. Menurutnya dari 17 program prioritas ibu Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2020 masih ada yang kurang dari sisi penanggulangan bencana termasuk di RPJPD/RPJMD.

“Terutama mitigasi bencana masih kurang, cenderung baru ke tanggap darurat. Dalam teori penanggulangan bencana, yang harus ditangani adalah resiko bencana. Kita tahu media kita hampir setiap hari menulis tentang bencana. Mungkin kedepan bisa lebih ditingkatkan, harapan kami kedepan ke mitigasinya, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana agar tidak jatuh korban. Satu lagi yang belum dimasukkan dalam RPJPD adalah bencana kegagalan teknologi, kita punya Jambaran Tiung Biru, sampai saat ini menurut data d BPBD belum pernah mengadakan pelatihan, peningkatan kapasitas masyarakat manakala terjadi bencana kegagalan teknologi”, kata Nur Cahyo.

Menanggapi hal tersebut Ibu Bupati menyampaikan terima kasih adanya masukan yang baik tersebut. Beliau menjelaskan, jika ada sesuatu kegiatan itu ada program besarnya. Jika ada program besar yang belum mengakomodir terhadap kegiatan, sebagian nanti akan direncanakan. “Sebenarnya mitigasi sudah ada, kalau itu dianggap kurang kami akan melakukan perencanaan. Karena perencanaan harus komprehensif dari segala sisi dan sebagainya. Hal kedua, memang sampai sekarang Bojonegoro belum mempunyai rencana detail tata ruang untuk pemipaan. Kami telah berkirim surat ke Kementerian ESDM sekitar 1 bulan lalu. Kami meminta rencana detail tata ruang untuk instalasi pemipaan, yang sudah existing berapa, yang akan berapa. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas tenaga penanggulangan bencana, kami sudah MoU dengan beberapa organisasi kepemudaan, jika diperlukan siap siaga untuk bergerak bersama-sama”, terang Beliau. (Nuty/Dinkominfo)