Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (T2PKS) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dengan tema “Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam Mengawal Pilkades yang Jujur, Adil dan Bermartabat”, Rabu (12/02/2020) bertempat di ruang Angling Darmo Pemkab Bojonegoro. Rakor dihadiri Ibu Bupati Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala Polres Bojonegoro beserta beberapa jajarannya, Kepala Staf Kodim 0813 Bojonegoro, Ibu Sekda Kab. Bojonegoro, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, kepala OPD terkait dan Camat se Kabupaten beserta forkopimcam.

Kepala Staf Kodim 0813 Bojonegoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan rakor dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial ataupun kemungkinan terjadinya konflik pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang rencananya akan dilaksanakan oleh 233 desa pada 19 Pebruari 2020. “Deklarasi damai telah dilaksanakan di 5 titik yang terpusat dan di alun-alun Bojonegoro, semua itu tujuannya untuk mencapai pelaksanaan pilkades yang tertib, aman, dan damai. Tentunya ini tidak lepas dari peran kita semua dengan upaya selalu peduli dan peka dengan keadaan yang ada di lingkungan kita. Karena sudah ada beberapa kemungkinan kerawanan-kerawanan yang terjadi di wilayah kecamatan. Hal ini harus diantisipasi jangan sampai berkembang. Tahap ini pilkades pada tahap kampanye, kita harus bisa mengarahkan jangan sampai terjadi benturan. Kami berharap kepada Ibu Bupati jika ada patroli keamanan, kami dari Kodim siap diikutsertakan sebagai bentuk sinergitas”, tuturnya.

Selanjutnya Kepala Polres Bojonegoro AKBP M. Budi Hendrawan SIK, MH dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terkait karena mulai rangkaian dari awal kampanye sampai hari kedua masih dalam keadaan aman. Posisi patroli antara Kapolres dan Dandim terpisah. “Yang saya temukan, masyarakat euforianya tinggi. Konflik sebenarnya belum ada, kalau cerita potensi konflik di warung-warung banyak seperti mau perang, tetapi saat saya sampai lokasi tidak ada apa-apa. Selama ini sudah sudah bagus. Camat, Danramil, Kapolsek harus kompak karena itu yang selama ini membuat situasi aman”, ungkap Budi Hendrawan.

“Memang di peraturan perundangan pilkades tidak menyebut money politics untuk pilkades tetapi di KUHP ada. Jadi yang menjanjikan, memberi, menerima itu bisa diproses. Ada informasi sekecil apapun harus ditindaklanjuti, sharing informasi di internal muspika, karena netralitasnya tinggi. Netralitas itu sangat penting karena kita aparatur pemerintah disorot masyarakat. Informasi yang cepat itu bisa memudahkan kita untuk mencegah dan cepat menyelesaikan. Saya rasa di Bojonegoro ‘tepo seliro’ masih tinggi. Mau tidak mau satu minggu ini harus extra all out. Pada intinya kita harus kompak, seiring dan sejalan dan netral”, imbuhnya.

Sementara itu Ibu Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu’awanah dalam arahannya mengungkapkan bahwa pilkades itu ketegangan paling tinggi, jika diibaratkan gempa (earth quake) jaraknya semakin dekat dengan pusat gempa. “Maka ini semua tugas kita, forkopimda memiliki kekuatan sesuai kewenangan dan kebijakannya. Jadi rakor dalam rangka mengantisipasi potensi konflik sudah tepat. Karena kami berempat ini memiliki kekuasaan, kewenangan, kebijakan yang berbeda-beda tetapi satu kesatuan”, tutur Beliau.

Bapak Presiden RI pernah menyampaikan bahwa kita harus bisa mengantisipasi sedini mungkin terhadap konflik. “Jadi hal yang kecil jangan diremehkan, hal yang besar bukan berarti membahayakan, tetap harus kita kaji dimana letaknya untuk diantisipasi. Jangan sampai hal sepele melebar kemana-mana. Saat kami ditanya oleh Plt. Ambasador Australia tentang Bojonegoro, kami sampaikan potret Bojonegoro sangat kondusif. Pilpres aman, Pileg aman, Pilkada aman, Pilkades gelombang I dan II aman. Ini gelombang III  harus aman juga dimana incumbent yang belum lewat batas periodesasi mendapatkan rival dari incumbent sebelumnya”, lanjut Beliau.

Lebih lanjut Beliau mengingatkan agar kita harus antisipasi dengan mekanisme yang belum diatur terhadap pilkades. “Untuk pilkades ini tidak ada forum untuk pengawasan yang bisa membuat semacam kajian untuk kemudian disidangkan, ini belum ada. Terkait calon tunggal sesuai informasi dari Asisten I dan Kabag Hukum hal itu tidak menggugurkan proses pilkades. Pilkades ini Pemkab Bojonegoro menganggarkan dana 2,5 milyar rupiah. Kalau masalah sosial orang akan meneropong. Padahal di Bojonegoro ini banyak PSN, seperti Waduk Gongseng, JTB, PTSL, maka harapan kami untuk Forpimda dan Camat beserta forpimcam agar terus menjaga kekompakan, termasuk antisipasi pasca pilkades”, tutur Beliau.

Ibu Bupati juga berencana untuk merundingkan dengan forkopimda terkait mekanisme pengawasan pilkades, seperti bawaslu pada pilkada. “Sepanjang undang-undang mengatur, membolehkan, tidak ada yang dilanggar, mungkin bisa ada tim advisory untuk penanganan terhadap pelanggaran dan sebagainya. Dengan sisa waktu yang kurang 7 hari ini mari kita tingkatkan kewaspadaan, hal yang kecil jangan kita biarkan menjadi lebar. Hal yang lebar harus kita kaji sehingga bisa meredam tidak kemana-mana. Di Jawa Timur, tahun 2020 ini Pilkades hanya ada di Bojonegoro, kita maksimalkan kekuatan trias politica sehingga menjadi pengawalan pilkades yang optimal”, pungkas Beliau. (Nuty/Dinkominfo)