Implementasi Smart City Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sampai periode awal tahun 2020 ini mendapatkan tinjuan lapangan (field evaluation) langsung dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Kegiatan yang digelar di ruang Angling Darmo Pemkab Bojonegoro Rabu (26/02/2020) dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda (Asisten I) Djoko Lukito, S.Sos, MM, dan diikuti oleh smua pejabat/staf dari semua OPD yang ditugaskan untuk menangani penerapan masing-masing 6 pilar smart city, perwakilan Dewan TIK, serta unsur dari pemerintah desa. Tim dari Kemenkominfo yang melakukan field evaluation adalah Dr. Hasyim Gautama (Kasubdit Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah) dan Hari Kusdaryanto (pendamping program Smart City Bojonegoro).

Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P dalam pembukanya melaporkan bahwa rangkaian tinjauan lapangan terhadap pelaksanaan 6 pilar smart city telah dimulai rabu (26/02) malam dengan survey beberapa responden. “Smart Economy, dilakukan survey PKL di jalan Kartini dan Smart Society dilakukan survey di BCH (Bojonegoro Creative Hub). Kemudian layanan publik dilakukan survey ke RSUD Sosodoro dan Mall Pelayanan Publik”, jelasnya.

“Tentunya dalam implementasi smart city, goal yang diharapkan adalah adanya perubahan tata kelola suatu pemerintahan. Setelah kita implementasi berbasis elektronik, kemanfaatan apa yang diterima oleh para pihak baik hubungan antara G to G, G to C, G to E, G to B, apakah memberikan suatu kemanfaatan. Itulah tujuan evaluasi dan tinjauan lapangan selama 2 hari (27-28/02), yang kemarin diawali dengan pengarahan Dirjen Aptika Kemenkominfo. Kami menyampaikan apresiasi kepada semua unsur OPD, pemerintah desa, dan lainnya yang secara langsung telah membackup bagaimana tata kelola pemerintahan Bojonegoro berkembang sesuai harapan”, terang Kusnandaka.

Sementara itu, Asisten I, Djoko Lukito, S.Sos, MM selaku Ketua Tim Pelaksana Bojonegoro Smart City dalam arahannya menyampaikan terkait dengan smart city di Bojonegoro sudah dmulai prtengahan 2017, Bojonegoro sudah termasuk salah satu kabupaten yang terpilih untuk melaksanakan smart city. Saat ini sudah masuk tahun ketiga, mungkin beberapa sudah kita rasakan perubahan-perubahannya, namun dinilai masih belum maksimal. “Jadi untuk itu kami berharap, kita selaku aparatur/pelaksana, ada yang menjadi agen perubahan. Mari kita menjadikan yang terdepan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena inti dari smart city adalah bagaimana kita dalam sehari-hari tata kelola pelayanan publik dan perbaikan pelayanan bisa kita lakukan. Karena dengan smart city akan ada keterbukaan. Semua akan mengetahui bagaimana proses dan goalnya”, tutur Djoko.

Lebih lanjut Djoko mengungkapkan, dengan smart city harapannya kita bisa menjadi lebih cepat dalam memberikan layanan dimanapun tempatnya. “Ini peran Bapak/Ibu sekalian sebagai agen terdepan yang melakukan perubahan-perubahan. Maka kedepan akan ditunjuk petugas yang menangani dan bertanggung jawab terhadap data, jadi harus bisa bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang lainnya”, tegas Beliau.

Selanjutnya Dr. Hasyim Gautama dari Kemenkominfo menyampaikan bahwa Smart City merupakan kegiatan skala nasional yang merubah pola pikir tingkat nasional dan pemda. “Proses digitalisasi tidak sekedar kita berinteraksi dengan IT. Tetapi juga bagaimana perubahan yang terjadi merubah bisnis proses, yaitu perubahan digitalisasi society, digitalisasi ekonomy dan digitalisasi pemerintahan. Kita tidak hanya berpaku pada teknologi informasi saja, tapi orangnya dan SDM juga harus smart. Supply terhadap sistem informasi dan demand pengguna harus berimbang. Itu merupakan sebuah ekosistem yang tidak bisa diambil hanya salah satu. Harus dipahami bahwa keterlibatan semua OPD dalam smart city sangat signifikan. Komunitas kreatif juga harus dikembangkan untuk mendukung digitalisasi”, terangnya. (Nuty/Dinkominfo)