Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara terjadwal terus melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang komunikasi terutama yang diperankan oleh tim media Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, utamanya dalam mengoptimalkan peran sebagai gugus tugas informasi penanganan pandemi Covid-19. Rapat evaluasi tersebut dilaksanakan di ruang Kepala Dinas, Senin (13/04/2020) yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo dan dihadiri Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP), Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik (PIAP), beberapa kasi, dan tim pengelola media Pemkab Bojonegoro.

Kadin Kominfo Kusnandaka Tjatur P dalam arahan evaluasinya menyampaikan bahwa ada suatu falsafah yang harus kita pegang, kejadian apapun yang ada di lingkungan kita itu pada dasarnya adalah guru bagi kita. Kusnandaka mengajak semua anggota tim media untuk merenungkan secara mendalam. “Jika panjenengan semua menjadi masyarakat biasa, tidak menjadi menjadi bagian dari Dinas Kominfo, tidak menjadi bagian pemberitaan Pemkab Bojonegoro, coba direnungkan mendalam, kira-kira dengan alat pemberitaan yang ada di Pemkab selama ini, sudah puaskah panjenengan?”, tuturnya.

“Jika panjenengan sudah sering mendengar masyarakat lainnya berkomentar berbagai macam tentang pemberitaan Pemkab Bojonegoro, maka saya muncul pemikiran, harusnya saya buat seperti apa supaya memenuhi harapan para pihak itu. Saya sebagai penanggung jawab, terus terang saja selama 7 tahun mengelola, sampai saat ini setelah saya evaluasi terus menerus, belum mencapai target yang diharapkan. Setiap kali akan mencapai target seringkali terhenti di tengah jalan. Hal yang paling sederhana, kita masih sering gagap saat ada kondisi yang harus terpublikasi dari sisi waktu, narasi, konten, substansi. Oleh karena itu dengan ber-role playing seperti itu, harapan kami peran itu dapat menyatu dengan tusi masing-masing, tidak sekedar menggugurkan kewajiban”, tandas Kusnandaka.

Lebih lanjut Kusnandaka meminta, dengan adanya pandemi covid-19 ini langkah gerak tim publikasi harus benar-benar ditunjukkan, bahwa perannya itu benar-benar nyata. Sebagai contoh, pada website Pemkab Bojonegoro munculnya banner utama yang bertemakan penanganan covid-19 dinilai kurang cepat, seharusnya lebih cepat bersamaan dengan memanasnya isu tersebut secara global. “Sudahkah kita memberikan kondisi yang informatif kepada masyarakat. Tidak perlu menunggu perintah Kepala Dinas, Kabid, jika merasa itu tusi/tanggung jawabnya segera greget membuat dan melaporkan kepada atasan”, tuturnya.

Kusnandaka juga mengatakan jika saat ini dari sisi pemberitaan, masyarakat dengan media sosial/media online yang tidak terukur, dimana dengan mudahnya orang membuat berita hoaks, maka orang itu rujukannya akan kembali pada media-media resmi. Namun jika di media resmi tidak ada informasi (yang benar/positif) tentang berita itu, menjadi hal yang tidak tepat. Pemberitaan positif yang kita unggah diharapkan juga mengcounter berita-berita hoax yang beredar.

Sementara itu, Kusnandaka juga mengkritisi pemberitaan yang ada di website Dinas Kominfo. Beliau memberikan arahan agar pemberitaan yang kontennya berlaku nasional, agar dikerucutkan dan difokuskan untuk lingkup Dinas/OPD. Harus diinformasikan detail, siapa OPD penanggung jawab di Bojonegoro, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk lingkup Bojonegoro, harus ada pendalaman yang matang, sehingga pemberitaan harus benar-benar lengkap, sesuai kondisi yang dibutuhkan masyarakat Bojonegoro atau lingkup OPD pada khususnya. (Nuty/Dinkominfo)