Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari tujuh SKPD yang ditunjuk untuk mempresentasikan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2014 yang bertempat di Ruang Bhinaloka Pemprov Jatim pada Minggu (30/8/2015), pukul 20.00 WIB. Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat urutan kedua setelah BAPPEDA. Presentasi oleh Kepala Dinas Kominfo tersebut juga dilanjutkan dengan evaluasi yang dipandu oleh Tim Evaluator dari Kementrian Dalam Negeri RI di ruang rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur.

       Enam SKPD lain yang juga ditunjuk untuk mempresentasikan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2014 adalah BAPPEDA, Inspektorat, Dinas Pertanian, Badan PPKB, Badan Lingkungan Hidup, dan Badan Ketahanan Pangan.  

       SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.  Melalui evaluasi ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta 6 (enam) SKPD tersebut memperoleh masukan yang membangun dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik yang terukur dan akuntabel.

       Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P, dalam presentasinya menjelaskan bahwa dalam mewujudkan visi dan misi serta memenuhi janji Kontrak Kinerja khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan terobosan-terobosan dalam mendukung implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan kerjasama dengan UKP4 untuk menerapkan aplikasi Nasional yaitu Sistem Monitoring (Sismon), Layanan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR!) dan Open Data. Penyampaian tentang implementasi Sismon dan LAPOR! meendapat apresiasi khusus dari evaluator.

       Selanjutnya Kusnandaka menyampaikan bahwa di dengan sistem LAPOR! kecepatan dan ketuntasan penanganan aduan diatur/dibatasi waktunya mulai dari proses disposisi oleh Administrator ke operator SKPD yang menangani permasalahan yang diadukan sampai SKPD tersebut memberikan jawaban solusi sampai tuntas. Bahwa sistem LAPOR! memberikan early warning dan tanda berupa warna Merah (Belum Ada Tindak Lanjut), Hijau (Dalam Proses Tindak Lanjut), dan Biru (Tindak Lanjut Selesai). Mekanisme penyampaian aduan melalui SMS langsung ke 1708 dan untuk aduan lain yang disampaikan melalui Dialog Publik serta SMS ke Radio Malowopati (Radio milik Pemkab Bojonegoro) diinputkan ke sistem LAPOR! oleh operator Dinas Kominfo. Warna-warna peringatan tersebut sebagai peringatan bagi SKPD agar selalu cepat, tanggap, dan tuntas dalam merespon aduan/laporan. Tingkat partisipasi publik untuk memanfaatkan aplikasi LAPOR! ini juga dapat dipantau melalui Menu Statistik LAPOR!.

       Pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring (Sismon) UKP4 juga mendapat perhatian dan apresiasi khusus dari evaluator. Terkait aplikasi sismon, Kusnandaka menyampaikan bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 9 prioritas, 296 rencana aksi, 200 program, dan 344 Sub renaksi. Dengan aplikasi sismon inipun kinerja masing-masing SKPD dimonitor secara sistem tiap 3 bulan (B03, B06, B09, dan B12) dan juga dilaporkan bersamaan dengan pemanfaatan aplikasi LAPOR! serta Open Data setiap hari jum’at di rumah dinas yang dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro. Melalui aplikasi ini SKPD yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan akan mendapat warna Merah, dan warna Hijau jika mencapai target.    

       Dalam hal keterbukaan informasi publik, Dinas Kominfo sebagai koordinator PPID Kabupaten Bojonegoro, dimana Daftar Informasi Publik dapat diakses melalui website PPID. Selain itu Dinas Kominfo juga telah secara rutin membina Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berbasis IT dalam rangka transparansi sampai tingkat Desa.

       Kusnandaka menegaskan bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dipantau dan diakses langsung melalui website resmi bojonegorokab.go.id (menu transparansi), data-data terkait kinerja Pemkab dan transparansi informasi publik serta pengelolaan anggaran dipublikasikan di web. Dengan berbagai capaian kinerja dan terobosan-terobosan tersebut diharapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro benar-benar akuntabel. (Nuty/dinkominfo)