Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (P3AKB) dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran Generasi Z, khususnya rentang usia 16-24 tahun, menyelenggarakan Seminar Generasi Z bertema “Bonus Demografi, Bencana atau Sejahtera?”, Rabu (14/04/2021), di Pendopo Malowopati Pemkab.

Hadir sebagai narasumber, Ibu Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu’awanah dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, serta Kadin DP3AKB dr. Anik Yuliarsih. Seminar tersebut diikuti 120 orang peserta dari Forum Anak Bojonegoro (20 orang),  organisasi remaja (10 orang), satya lencana (10 orang), 30 orang dari IPPNU, dan 50 orang dari 10 perguruan tinggi/sekolah tinggi swasta di Bojonegoro. Seminar dilaksanakan dengan tetap menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

  Dr. Anik Yuliarsih dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Kartini yang harus dimaknai dan direfleksikan dalam kegiatan aktual yang selaras dengan cita-cita RA. Kartini yaitu mencerdaskan bangsa, sejahtera dan berguna bagi sesama.  

Keynote speaker, Ibu Bupati Ana Mu’awanah dalam pembukanya menyampaikan tanggal 19-23 April 2021 adalah Pekan Kartini yang mana semua ASN dan Non ASN akan menggunakan kebaya sebagai penyemangat dan mengingatkan busana kejayaan Indonesia. Termasuk lingkup ormas perempuan dan para mahasiswi dan siswi dihimbau berkebaya. “Tema Pekan Kartini bukan sekedar menggunakan kebaya tapi bagaimana semangat beliau di saat era seperti itu bisa keluar dari tekanan, bisa keluar dari ancaman, bisa membentuk pribadi mandiri, bisa keluar dan memobilisasi kekuatan perempuan,” tutur Beliau.

Ibu Bupati Anna mengatakan, tema “Bonus Demografi, Bencana atau Sejahtera?”, maka jika bicara human capital, modal dasar SDM adalah bonus. “Artinya  ini suatu kelebihan, Bojonegoro tahun  2024 naik bonus demografinya, ini kelebihan. Ini ancaman jika SDM-SDM itu misalnya tidak belajar dengan baik, tidak melaksanakan pendidikan dengan baik, tidak merespon perkembangan dengan baik, itu ancaman. Tetapi jika itu baik, menjadikan sebagai bonus, yaitu sebagai modal dasar.

 Beliau mencontohkan negara Cina dimana karena naiknya penduduk maka 1 KK hanya boleh 1 orang. Jepang beda lagi, karena kompetisi dan biaya hidup mahal, maka orang jarang mau punya anak. Di Jerman menghindari punya anak karena dianggap biaya tinggi, maka di Jerman mengendalikan jumlah penduduknya dengan tidak boleh banyak anak.

Sedangkan Indonesia tidak begitu mainstream, boleh punya anak asal diatur jaraknya, diatur usianya masih bagus. Indonesia negara kaya raya, subur tidak mengkuatirkan hal seperti itu. Jarang sekali ada kasus anak meninggal karena kurang makan. Program pemerintah Indonesia semua sekolah (SD, SLTP, SLTA sederajat) hampir gratis. Bahkan dari Pemkab banyak bantuan beasiswa.

“Maka semangat Kartini, semangat kejiwaannya, motivasi melawan penjajahan. Kartini-kartini sekarang orientasi/dasarnya harus semangat Kartini. Sekarang tidak ada sekat, dunia sudah global, kompetesi tinggi maka kompetensi harus disiapkan harapkan. Maka bonus demografi di Bojonegoro kami harapkan bisa merespon perkembangan ini,” lanjut Ibu Bupati Anna.

Lebih lanjut Beliau mengungkapkan, sebenarnya Pemkab selama ini telah sering melaksanakan pelatihan IT. Di Bojonegoro sudah ada Sistem Informasi Desa (SID), 419 desa sudah berbasis digitalisasi. Maka berbicara bonus demografi (SDM), itu sudah modal dasar. Namun SDM yang salah urus akan menjadi beban. Beliau mengharapkan di Bojonegoro menjadi bonus demografi yang mandiri dan kapital yang produktif. “Kami minta Dinas Kominfo untuk mengadakan pelatihan - pelatihan berbasis IT, karena sekarang orang dikatakan produktif adalah yang bisa menguasai IT,” tambah Beliau.

Beliau juga mengingatkan peserta agar mulai cerdas berkomunikasi, cerdas membangun pertemanan, saling memotivasi. Karena kemajuan hanya diri kita yang bisa merancang lain, kesuksesan selain Allah yang menentukan tetapi diri kita yang merancang, yang lain adalah pendukung. Di lain sisi Ibu Bupati Anna juga mengungkapkan saat ini human trafficking meningkat, prostitusi anak juga meningkat.

Selepas sesi keynote speaker, moderator mengingatkan kembali pengertian Bonus Demografi, yakni kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Dan untuk materi berikutnya disampaikan oleh dr. Anik Yuliarsih tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

Perkawinan Anak merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak. Bagi anak laki-laki, perkawinan anak rentan berdampak buruk tetapi bagi anak-anak perempuan perkawinan tersebut berdampak lebih buruk lagi.

Hal penting terkait dasar usia perkawinan telah ditetapkan dalam syarat-syarat perkawinan yang tertuang pada Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jadi artinya seharusnya usia perkawinan itu telah berusia 21 Tahun, mengingat perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab baik secara fisik maupun mental. Terkait strategi pencegahan perkawinan anak, Pemkab. Bojonegoro telah memiliki Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro. (Nuty/Kominfo)