Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengadakan Rapat Koordinasi terkait Persiapan Pendampingan yang akan dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 serta Realisasi Anggaran dan Evaluasi Permasalahan/Kendala Pelaksanaan Kegiatan, Kamis (05/08/2021) bertempat di Creative Room Gedung Pemkab lantai 6. Rakor dipimpin oleh Asisten I  Djoko Lukito, S.Sos, MM, dan diikuti Asisten III Sekda, Dinkes,  Satpol  PP,  BAPPEDA, BPKAD, Dinas PMD, Dinas Kominfo, RSUD Bojonegoro, RSUD Sumberjo, RSUD Padangan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta unsur OPD lainnya.

Djoko Lukito, S.Sos, MM saat membuka rapat menyampaikan perlu menyamakan persepsi dalam mendapatkan data terkait pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 di Bojonegoro. Satgas Penanganan Pusat ingin mendapatkan data yang akurat dari seluruh Kabupaten/Kota se Jawa-Bali. Satgas Pusat juga ingin memperoleh data tentang anggaran yang ada, anggaran itu sudah direalisasikan apa belum, kalau sudah direalisasikan digunakan untuk apa saja. "Selain itu kita juga harus menginvetarisir kendala atau hambatan yang muncul selama penanganan Covid-19 selama ini. Semua itu harus diinvetarisisr sebagai bahan rapat Forkompimda dengan Satgas Penanganan Covid-19, sehingga  kita punya gambaran yang disampaikan yang diharapkan Satgas Pusat," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Asisten III Yayan Rohman, AP, MM menyepakati tempat Rapat Forkopimda dilaksanakan di Gedung Pusat Informasi Publik (PIP), undangan Forkopimda akan segera disiapkan, Kabag Protokol segera mengecek susunan acara, jaringan komunikasi juga harus disiapkan oleh Kominfo.

Sementara itu Kepala Dinkes dr. Ani Pujiningrum menyampaikan terkait penanganan Covid-19 diperlukan data yang sesuai dengan keadaan yang ada. Saat ini Bojonegoro naik dari level 4 menjadi level 3. “Saat ini Bojonegoro masuk level 3 dalam PPKM Darurat artinya sudah ada peningkatan dari level 4 sekarang level 3, walaupun penangan sama kemungkinan Bojonegoro akan dimintai presentase karena naik level,” terangnya.

Dr. Ani menyampaikan bahwa yang dicari oleh BNPB adalah beberapa indikator tingkat kasus konfirmasi level 2, tingkat rawat inap level 3, tingkat kematian level 3, transfusi komunitas level 3, testing dalam kategori terbatas, treatment memadai, kapasitas respon daerah dalam kategori terbatas dari sisi kesehatan.  Ada 4 pilar pandemi pilar deteksi. Pertama pilar managemen klinis penangan isolasi dan karantina artinya kita harus punya isolasi terpusat yang kapasitas tempat tidur mencakup semua kasus aktif. Kedua, pilar perubahan perilaku dari satgas Covid-19 dari Satpol PP, BPBD, TNI/POLRI dalam pendisiplinan Prokes. Ketiga, pilar Vaksinasi dari Kementrian Kesehatan lewat dari Dinkes dilewatkan TNI/POLRI sasaran sudah ditentukan oleh Kementrian Kesehatan seperti Nakes, Lansia dan Pelayanan Publik, Siswa SMA, serta Disabilitas.

Lebih lanjut dr. Ani mengatakan, kekurangan Bojonegoro dalam pemaparan dampak sosial PPKM Darurat yang mana tidak bisa dijawab dengan baik, karena data tidak terkolaboratif dengan baik. Misal ada sektor-sektor lain yang menjadi terdampak dan ada indikator penyerapan anggaran yang menjadi catatan. “Mohon mengumpulkan data, dibuatkan paparan supaya nanti gugus tugas daerah menyampaikan upaya-upaya apa yang sudah kita lakukan yang tidak terdeteksi / tidak tertulis. Terkait ini diharapkan mendapat data dari gugus tugas dan disampaikan yang komprehensif,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Ardhian Orianto melaporkan terkait pelaksanaan pendampingan kolaboratif Daerah upaya percepatan penanganan Covid-19, kedaruratan pandemi nasional, permasalahan umum pengendalian daerah terkait masyarakatnya, kurangnya fasilitas layanan kesehatan untuk pasien isoman dari sisi ekonomi, banyaknya beredar berita bohong, posko yang ada di desa /kelurahan dimana belum semua  membentuk posko darurat untuk penanganan Covid-19, ataupun perkades penangan Covid-19. Selain itu RS/Puskesmas kurangnya penyediaan ruang Isoman. Di tingkat kabupaten permasalahan yang disampaikan Inspektorat yaitu belum optimalnya pengawasan perencanaan dan pengawasan penyerapan anggaran oleh Satgas. Operasional Babinsa/Babinkamtibmas dalam pelaksanaan fungsi posko juga belum tercukupi, penyerapan anggaran rendah. Posko Desa/Kel/Kec/Kab. belum optimal. Hal tersebut merupakan permasalahan umum pengendalian pandemi Covid-19 di daerah.

Asisten I dalam penutupnya menyampaikan agar segera disusun Data dari OPD dan disampaikan ke Dinkes dan berharap semua upaya membawa kebaikan dalam rangka penanganan Covid-19, serta pandemi ini juga segera berakhir. (Nuty/Kominfo)