Optimalisasi penyampaian informasi program-program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di berbagai bidang terus dilakukan diantaranya melalui kegiatan unggulan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Sambang Desa yang digelar di Desa Ngunut Kecamatan Dander, Kamis malam (05/03/2020) dengan tema “Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Program Kartu Petani Mandiri Tahun 2020”, dengan narasumber utama Ibu Bupati Bojonegoro (DR. Hj. Anna Mu’awanah), Wakil Bupati Bojonegoro (Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd), Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan PR (Drs. Nur Sujito, MM) dan Kepala Dinas Pertanian (Helmy Elisabeth, SP, MM). Kegiatan diikuti oleh Asisten Setda, Staf Ahli Setda, beberapa kepala OPD/yang mewakili, forpimcam Dander, kepala desa se Kecamatan Dander, dan masyarakat sekitar.

Melalui Sambang Desa masyarakat dapat bertanya langsung dalam forum dialog interaktif kepada Bupati/Wakil Bupati maupun narasumber dari OPD/perwakilan terkait, mengisi blanko yang disediakan Dinas Kominfo dengan menyertakan nama dan nomor HP atas segala permasalahan, uneg-uneg yang akan ditanggapi juga melalui aplikasi Lapor. Masyarakat pun juga dapat menyaksikan secara langsung melalui live streaming channel youtube Pemkab Bojonegoro atau melalui siaran Radio Malowopati FM.

Mengawali sambutannya, Wakil Bupati, Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd menyampaikan, Pemkab Bojonegoro mempunyai target di tahun 2021 jalan poros kecamatan tuntas. “Ada dua cara untuk mengatasi pembangunan jalan/jembatan yang statusnya jalan/jembatan desa yang tidak cukup dibiayai dengan anggaran DD/ADD. Cara pertama adalah alih status, jadi yang statusnya jalan/jembatan desa dialih statuskan menjadi jalan/jembatan kabupaten. Tentunya juga melalui survey, bukan serta merta mengalihkan statusnya. Jika sudah disetujui yang memiliki tanggung jawab untuk membangun adalah pemkab. Cara kedua, bisa melalui Bantuan Keuangan Desa (BKD). Usulan proposal BKD harus benar, lokasi yang diusulkan setelah bantuan turun tidak boleh diubah. Bapak/Ibu jangan segan-segan untuk bertanya. Tanyakan sampai narasumber tidak mampu menjawab lagi tidak apa-apa”, tutur Beliau.

Beliau juga menyampaikan, terkait program-program yang saat pilkada dikampanyekan bisa ditanyakan semua. “Tagih Bu, tanyakan sampai tidak bisa menjawab. Mungkin dalam hal ini jika belum sesuai dengan yang dijanjikan, tagih, kejar terus. Memang dalam hal ini banyak yang ditanyakan oleh para petani, misal terkait pupuk dan air. Kalau masyarakat tidak mau bertanya  kita juga tidak akan mengetahui. Kita akan mempelajari semuanya, jika itu memang realistis, masuk akal kita juga akan menindaklanjutinya”, lanjut Beliau.

Dalam sambang desa kali ini Ada hal yang baru sekaligus tantangan bagi Dinas Kominfo, dimana Kepala Dinas Pertanian selain menyampaikan di tahun 2020 ini KPM dialokasikan untuk 25 kelompok, Helmy juga mengatakan bahwa anggota kelompok tani akan dilatih mengoperasikan peralatan teknologi informasi (TI). “Minimal pengurus kelompok paham dan bisa mengoperasionalkan smartphone dan harus mempunyai email. Sektor pertanian di Bojonegoro akan disentuh dengan kemajuan teknologi. Dengan teknologi petani bisa lebih cepat memasarkan produknya”, ungkapnya. Menanggapi hal itu Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P mengatakan, tim Dinas Kominfo akan datang ke poktan-poktan untuk melatih sehingga nantinya paham dengan kemajuan TI.

Sementara itu, Ibu Bupati dalam arahannya menyampaikan, Sambang Desa ini untuk penyapa warga. Sesuai permintaan masyarakat, Bupati waktunya turun ke masyarakat. Disitu banyak hal yang bisa didengar, pemkab banyak menerima masukan, termasuk dapat mengecek apakah program-program pemkab sudah turun dengan baik. “Alhamdulillah tadi banyak poktan yang sudah apresiasi dengan pemkab karena KPM sudah cair. Alangkah bijaknya jika setelah bantuan diterima dapat dikabarkan melalui medsos. Apa yang menjadi komitmen pemkab, kami terus ikut mengawal program ini dengan baik karena itu bagian dari visi kami disaat kami membangun Bojonegoro di sektor pertanian. Saya yakin di Kabupaten lain belum ada program KPM”, tutur Beliau.

Lebih lanjut Ibu Anna Mu’awanah menjelaskan, pada dasarnya penggunaan anggaran itu, termasuk KPM itu masuk ke rekening, tidak tunai. Menggunakan rekening secara akuntabilitas, pertanggungjawaban lebih akurat. Tujuan program pemkab untuk meringankan beban orang tidak mampu. “Tetapi memang kedepan kita dituntut lebih kepada akuntability. Di dalam Perbup yang mengatur hal tersebut juga mengamanahkan ahli waris. Penerima yang sudah tua bisa kepada putra-putrinya”, ujar Beliau.

Beliau juga menjelaskan terkait program santunan kematian, kadang lama prosesnya karena NIK kadang salah. “Kalau syaratnya lengkap bisa cepat, jika lama itu dikarenakan butuh akurasi dan sebagainya. Kita tidak ingin ada kesalahan dalam pengelolaan APBD. Program ini termasuk baru sehingga belum lancar untuk penerapannya. Tahun 2019 dianggarkan 6 milyar untuk 2.400 penerima santunan dan itu terserap semua, dan tahun 2020 juga dianggarkan 6 milyar dan sampai saat ini sudah terserap 950 penerima. Jika anggaran habis, kami akan anggarkan melalui perubahan APBD”, tambahnya. (Nuty/Dinkominfo)