Brittany Giroux Lane, Program Manager for the Subnational Pilot Program dari OGP Internasional bersama tim menerima penjelasan dari Bupati Bojonegoro H. Suyoto (Kang Yoto) tentang progress report implementasi rencana aksi (action plan) Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 dan 2017, Selasa 23 Mei 2017 bertempat di productive room gedung Pemkab Bojonegoro lantai 7. Paparan dan diskusi di ruang ini merupakan rangkaian kegiatan setelah tim OGP internasional tersebut diajak berkeliling oleh Kang Yoto untuk melihat langsung berbagai pelaksanaan implementasi renaksi OGP di gedung Pemkab Bojonegoro. Brittany Lane yang juga didampingi oleh Seknas OGI (Open Government Indonesia) Vitya Vindi, terlihat antusias dan mengajukan berbagai pertanyaan kritis.

       Kang Yoto menyampaikan progress report implementasi renaksi OGP yang meliputi Data Revolution ((Revolusi Data), Village Government Accountability (Akuntabilitas Pemerintahan Desa), Local Budget Transparency (Transparansi Sistem Anggaran Daerah), Open Document Contract (Keterbukaan Dokumen Kontrak), dan Enhanchment Quality of Public Service (peningkatan kualitas pelayanan publik), yang mana capaian pada tahun 2016 semuanya 100%. Beberapa kepala OPD yang hadir saat paparan tersebut adalah Kepala Dinas Kominfo, Kepala BAPPEDA, Kepala RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, Sekretaris BKPP, dan beberapa perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Bagian Setda. Kang Yoto dalam paparannya juga didampingi oleh kalangan NGO yaitu Bojonegoro Institute, IDFoS, HIVOS dan PRC yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kolaborasi 4 sekawan.

       Terkait progress report renaksi OGP sampai bulan Mei 2017 Kang Yoto menyampaikan bahwa untuk renaksi revolusi data untuk indikator verifikasi data oleh PKK sebagai single data tercapai 54%, visualisasi dashboard revolusi data tecapai 100%, dan indikator data input pada portal data.go.id tercapai 25%. Selanjutnya untuk renaksi  Akuntabilitas Pemerintahan Desa (3 indikator) dan transparansi sistem anggaran daerah (2 indikator) semuanya tercapai 100%. Untuk renaksi open data kontrak tercapai 40% dan renaksi peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu bidang pelayanan kesehatan pada salah satu indikator tercapai 50%.

       Kang Yoto juga menambahkan bahwa Pemkab Bojonegoro telah menerapkan nilai-nilai OGP pada pengelolaan pemerintahan yang mana setiap jumat pagi dilakukan manajemen review. Salah satunya dalam penangannan aduan publik oleh OPD melalui LAPOR dan URC Radio Malowopati. Bagi OPD yang memiliki aduan merah terbanyak akan diberi sangsi mulai dari sanski psikologis dengan berdiri di depan sampai pengurangan tunjangan (TPP). Kang Yoto menjelaskan kepada Brittany bahwa peran Radio Malowopati Bojonegoro sangat penting sebagai URC (Unit Reaksi Cepat) yang bekerja hampir 24 jam, siaga menerima aduan masyarakat dan segera menyampaikan kepada pihak terkait, misalnya jika seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan maka penyiar radio Malowopati akan segera menghubungi rumah sakit terdekat, dan dalam waktu kurang dari 24 jam Kang Yoto sudah menerima laporan penanganan aduan tersebut melalui grup whatsapp. Begitu pula jika seseorang membutuhkan layanan penanganan gangguan keamanan maka penyiar radio Malowopati akan segera menghubungi Polsek atau Polres terdekat. (Nuty/Dinkominfo)