Revolusi Data merupakan salah satu dari 5 (lima) Rencana Aksi Open Government Partnership (OGP) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Revolusi Data adalah model pendekatan pendataan baru berbasis partisipasi warga, yaitu Kader Dasa Wisma PKK Kabupaten Bojonegoro. Hasil pendataan tersebut diharapkan dapat menghasilkan basis data yang valid dan terupdate secara cepat dan realtime.

       Demi mendukung terwujudnya basis data tersebut, Bojonegoro Institute (BI) dan Sinergantara telah mengembangkan Aplikasi Revo yaitu aplikasi Revolusi Data Berbasis Smartphone yang sudah diujicobakan di 10 Desa pilot project yaitu Desa Brabowan dan Bonorejo Kecamatan Gayam, Desa Pilangsari dan Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu, Desa Prayungan dan Pejambon Kecamatan Sumberejo, Desa Sidobandung Kecamatan  Balen, Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro, Desa Kapas Kecamatan Kapas dan Desa Tlatah Kecamatan  Purwosari. Beberapa kegiatan telah dilakukan diantaranya dengan mengambil foto dan lokasi, untuk meningkatkan validitas dan akuntabilitas data serta memudahkan pemangku kebijakan dalam merumuskan dan memonitoring program kebijakan.

       Dengan telah berjalannya proses ujicoba di 10 desa pilot project tersebut BI didukung Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bojonegoro dan EMCL mengadakan kegiatan pengenalan aplikasi Revo dan Sosialisasi Dashboard Revolusi Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada hari Kamis 10 Agustus 2017 bertempat di Creative Room, Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro. Kegiatan ini dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Hj. Mahfudhoh Suyoto sebagai pemrakarsa aplikasi data dasa wisma, Direktut Bojonegoro Institute (BI) AW Syaiful Huda, Perwakilan EMCL Dave Seta, Sekretaris Dinas Kominfo Bojonegoro Ngasiaji, serta beberapa SKPD terkait dengan pserta dari Kader PKK 5 Kecamatan 10 Desa. Kegiatan ini meliputi pengenalan cara aplikasi revolusi data berbasis smartphone dan pengenalan cara kerja dashboard aplikasi revolusi data berbasis smartphone.

       Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Hj. Mahfudhoh Suyoto dalam arahannya menyampaikan bahwa kader PKK harus memimpin di depan dalam pendataan. Data yang dihimpun oleh kader dawis inipun dilakukan secara door to door sehingga minim adanya kesalahan. Diharapkan data yang dihimpun harus dapat membantu pemerintah Kabupaten menjadi solusi permasalahan bagi masyarakat sehingga program yang dilakukan oleh pemerintah akan tepat sasaran. Ibu Mahfudhoh Suyoto menuturkan inovasi data dasar wisma ini adalah bentuk kepedulian PKK untuk menyediakan data yang tepat untuk mendukung program pemerintah. Beliau terus berharap agar pengisian data dawis tetap diteruskan dan tuntas sesuai jumlah penduduk. Beliau juga menambahkan bahwa Bupati Bojonegoro Kang Yoto insya Allah akan membuat Peraturan Bupati tentang ketentuan yang bagi menikah nantinya harus tes darah.

       Direktur BI, AW Syaiful Huda menyampaikan bahwa revolusi data dewasa ini mutlak diperlukan terlebih lagi era yang serba digital dan berbasis Informasi Teknologi (IT) menuntut kebutuhan data semakin menjadi cepat dan tepat. Menurut AW Syaiful Huda jika suatu lembaga tidak memiliki data akan berpengaruh pada kualitas pelayanan dan pembangunan yang dijalankan. Namun di Bojonegoro Kader PKK sebagai mitra pemerintah kabupaten melakukan upaya inovatif dan penuh terobosan yakni dengan inovasi revolusi data. Gagasan cemerlang TP PKK Bojonegoro ini mendapat dukungan dari BI dan EMCL berupa aplikasi pendataan yang bisa digunakan dengan smartphone yang diberi nama dashboard revolusi data. Pada aplikasi ini data yang ditampilkan ditunjang data visual grafik dan foto yang menggambarkan kondisi rumah dan tempat tinggal masing-masing. Pihak BI sangat berharap agar dashboard revolusi data yang digagas bersama TP PKK ini segera dimanfaatkan untuk peningkatan kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup.

       Pada kesempatan yang sama Dave Seta, perwakilan EMCL menyampaikan bahwa sebagai salah satu operator lapangan minyak di Bojonegoro akan mendukung 10 desa yang menjadi pilot project ini. Karena hal ini sejalan dengan program yang dijalankan oleh Pemkab Bojonegoro mengingat proses penggalian informasi yang dilakukan oleh ibu-ibu kader PKK Bojonegoro ini dilakukan secara transparan. (Nuty/Dinkominfo)