Kiprah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro sebagai motor penting suksesnya penerapan open government dan one data berbasis IT di Bojonegoro kembali lagi menjadikannya sebagai referensi studi tiru. Setelah sebulan lalu, Jum’at 27 Oktober 2017 Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah berkunjung ke Dinas Kominfo Bojonegoro, pada kesempatan saat ini, Senin 27 Nopember 2017, Dinas Kominfo Kabupaten Sragen mengadakan kunjungan pembelajaran ke Dinas Kominfo Bojonegoro. Rombongan sejumlah 13 orang tersebut diterima di di co-creating room lantai II Gedung Pemkab Bojonegoro terkait implementasi open government, one data, e-planning dan e-budgetting.

       Peran teknologi informasi dalam pemerintahan sangat strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen membutuhkan perencanaan yang matang guna menentukan arah kebijakan di bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat harus diimbangi dengan penyesuaian kebijakan serta terus berupaya mendorong lahirnya inovasi dan kreasi baru di bidang IT. Dalam rangka melaksanakan harapan tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Sragen mengadakan kunjungan pembelajaran bidang TIK di Dinas Kominfo Bojonegoro. Terkait hal ini Kusnandaka Tjatur P (Kepala Dinas Kominfo) selalu mengingatkan bahwa seringnya Dinas Kominfo Bojonegoro menjadi tujuan berbagai macam studi tiru menjadikannya amanah yang harus dijaga dan dipertahankan sekaligus menjadi dorongan untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja.

       Dalam pembukanya Kusnandaka Tjatur P menjelaskan perjalanan panjang proses pemerintahan terbuka di Bojonegoro yang awalnya dimulai dengan Dialog Publik, anjangsana, facebook dan SMS Bupati pada kurun waktu tahun 2008-2010. Pada tahun 2013 semua ide masyarakat ditampung melalui Perbup Nomor 30 tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 Pemkab Bojonegoro menerapkan LAPOR, SISMON, Open Data dari KSP. Penerapannya melalui Perbup Nomor 42 tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Pengawasan Pengendalian Pembangunan. Pada tahun 2015 dikuatkan dengan website, PPID, info harga, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja. Kemudian tahun 2016 terbit Perbub nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan KAK dan saat itu Bojonegoro terpilih sebagai sub nasional mewakili Indonesia dalam OGP internasional. Dan terakhir pada tahun 2017 terbit Perbup nomor 1 tahun 2017 terkait open data kontrak.

       Selanjutnya Kusnandaka Tjatur P juga mengulas singkat tentang penerapan open government melalui pemasangan banner keterbukaan anggaran di lantai 1 dan 2 Gedung Pemkab Bojonegoro. Banner-banner tersebut juga diupload di website masing-masing SKPD sebagai infografis keterbukaan anggaran, dan hal itu juga sebagai penerapan PPID. “Tiga banner anggaran harus dipampang oleh masing-masing SKPD yaitu ringkasan, penjelasan, dan realisasi anggaran”, lanjut Kusnandaka Tjatur P.

       Dalam hal implementasi one data Kusnandaka Tjatur P menjelaskan bahwa cikal bakalnya adalah buku data Dasa Wisma (terdiri dari 300 indikator) yang merupakan inovasi Ketua TP PKK Kabupaten Hj. Mahfudhoh Suyoto, dan kemudian dibuatkan aplikasi Dasa Wisma oleh Dinas Kominfo pada bulan Nopember 2015. Pengumpulan data Dasa Wisma dimulai tahun 2014 dengan cara manual menuliskan di buku dawis yang meliputi tingkat Keluarga, RT, RW, Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Pebruari 2016 dimulai pelatihan inputing yang perkembangannya hanya mencapai sekitar 20% karena kendala koneksi internet di beberapa desa. Kemudian pada tahun 2017 awal, kendala tersebut diatasi dengan metode import data format excel dan hasilnya mencapai 40%. Pada sekitar pebruari tahun 2017 juga kembali dilakukan pelatihan dan hingga saat ini telah mencapai sekitar 68%. “Siapa penginput datanya?, Inputing data oleh kader-kader PKK, ibu-ibu dawis di tingkat RT/RW”, terang Kusnandaka Tjatur P.

       Efisiensi dalam proses inputing data dasa wisma juga dilakukan melalui pertemuan rutin yang dilakukan oleh kecamatan dengan kepala desa dan beberapa perangkat desanya. “Di saat itulah kami masuk dalam pertemuan rutin tersebut untuk memberikan pencerahan tentang IT untuk penguatan SDM di tingkat masyarakat”, jelas Kusnandaka Tjatur P. Saat ini telah pula dikembangkan kepada kegiatan karang taruna desa menjadi berbasis IT yang di tingkat desa dan melalui Dinas Sosial telah memiliki penganggaran sendiri. Melalui kerjasama dengan Relawan TIK maka karang taruna sebagai kader pembangunan desa dilakukan peningkatan SDM bidang IT. (Nuty/Dinkominfo)