Plt Sekda Bojonegoro Yayan Rohman, AP, MM pimpin rapat koordinasi terkait tahapan penyaluran rastra dan bantuan pangan tahun 2018 di ruang rapat gedung Pemkab Bojonegoro lantai 6, Jum’at 18 Mei 2018. Rapat tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, BNI dan beberapa dari SKPD lainnya. Sesuai Surat edaran dari Kementerian Sosial Dirjen Penanganan Fakir Miskin, di Bojonegoro pada bulan Mei 2018 ini termasuk program peralihan dari Rastra ke BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebesar Rp. 110.000,-. “Tentu ini nanti menjadi hal baru bagi warga Bojonegoro dan reaksinya akan besar, dan ini harus kita sikapi bersama karena kuota untuk Bojonegoro tahun ini 121.462 penerima manfaat”. Sedangkan data dari BNI yang sudah dibagi untuk 28 Kecamatan dengan total 146.199 penerima, ini harus mendapat penjelasan kenapa tidak sama”, pinta Yayan Rohman.

Kepala Dinas Sosial, Helmy Elisabeth, SP, MM selanjutnya menyampaikan bahwa terkait dengan data, untuk kuota penerima Rastra yang kemudian nantinya akan beralih ke program BPNT pada dasarnya tidak ada perubahan kuota. “Dari SK yang disampaikan oleh Kementerian Sosial pada saat masih program Rastra dan bulan Mei 2018 Bojonegoro akan masuk program BPNT, jumlah penerima tetap 121.462”, terang Helmy. Di dalam program BPNT yang perlu dipikirkan adalah bagaimana nanti penerima KTN akan berbelanja di E-Warong. Dan dari Dinsos telah berkoordinasi dengan BNI terkait perbandingan antara KTN dengan jumlah E-Warong di masing-masing wilayah yang dari BNI ditempatkan di Kecamatan, tidak di tiap desa.

Sementara itu dari pihak BNI menjelaskan bahwa terkait jumlah 146.199, itu adalah jumlah kartu yang diterima oleh BNI sejak tahun 2017 (PKH 2017) sampai Mei 2018 ini. Setelah dikoordinasikan kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kartu dobel, jadi kuota tetap 121.462. Dan terkait jumlah agen di Bojonegoro terdapat 847 agen.

Lebih lanjut Helmy Elisabeth menyarankan untuk kuota Rastra lebih baik menggunakan data dari Kementerian Sosial (121.462 penerima), karena data by name by addressnya sudah valid. Kelebihan perhitungan jumlah kartu BNI tersebut mungkin karena termasuk jumlah kartu diterima sejak bantuan PKH tahun 2017 yang juga non tunai. (Nuty/Dinkominfo)