Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P, paparkan perkembangan penanganan aduan LAPOR!, Sispan B03 serta menyampaikan bahwa Bojonegoro terpilih sebagai wakil Indonesia yang masuk dalam 15 Pilot Project OGP (Open Government Partnership) Internasional pada rapat evaluasi kinerja rutin tiap jumat di rumah dinas Bupati Bojonegoro, Jumat, 8 April 2016. Kepala Dinas Kominfo melaporkan beberapa hal terkait perkembangan penanganan aduan LAPOR! per 6 April 2016 dan evalusi kinerja  B03 melalui aplikasi Sistem Pemantaun (Sispan) sebagai berikut :

• Terkait LAPOR!, dari sisi Status Laporan, jumlah laporan per 6 April 2016 sebanyak 2.197 laporan (minggu lalu 2.153 laporan) dimana 93% tindak lanjut selesai, 7% dalam proses tindak lanjut.
• Dari sisi Kategori Laporan jumlah per 6 April 2016 sebanyak 2.202 laporan (minggu lalu 2.169 Laporan), dimana 69% berupa pengaduan,  12% berupa aspirasi, dan 18% berupa permintaan informasi.
• Laju verifikasi 2,79 hari ( minggu lalu 2,82 hari), dimana 84% <= 3 hari dan 16% lebih dari 3 hari yang artinya terjadi kenaikan kecepatan verifikasi dan melampui standar sistem 3 hari.
• Laju tindak lanjut 3,29 hari (minggu lalu 3,22 hari), dimana 89% <= 5 hari dan 11% lebih dari 5 hari.
• Jumlah aduan yang belum ada tindak lanjut dari SKPD (berstatus Merah) sebanyak 17 aduan (10 aduan <=20 hari, 7 aduan > 20 hari).
• Jumlah aduan yang masih proses tindak lanjut dari SKPD (berstatus Kuning) sebanyak 136 Laporan Aduan (83 Aduan <= 10 hari, 53 Aduan > 10 hari).
• Terkait Evaluasi Capaian Kinerja melalui aplikasi Sistem Pemantauan dimana Pemkab Bojonegoro memiliki 10 Prioritas sebagaimana RPJMD, 198 Program, 512 Renaksi, dan 570 Sub Renaksi, sampai dengan hari ini sebanyak 273 target Sub Renaksi menunggu verifikasi (47,89% berwarna abu-abu), 15 target antara melebihi target (2,63% berwarna biru), 262 target antara tercapai (45,96% berwarna hijau), 12 target antara belum sempurna dan 8 target berwarna merah (1 target akhir tidak tercapai dan 7 target antara tidak tercapai).
• Hasil verifikasi sampai tanggal 6 April 2016 oleh Tim BAPPEDA terkait sebaran pelaporan B03 kinerja lingkup Badan tertinggi adalah BPPKB, lingkup Dinas adalah Disperindag, lingkup Bagian Setda adalah Bagian Perekonomian, Lingkup Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan, dan untuk lingkup RSUD masih menunggu verifikasi.
• Sebaran pelaporan B03 terkait penyerapan anggaran SKPD yang telah diverifikasi 13 SKPD dimana capaian tertinggi pada Dinas PU.
• Sub Renaksi Target Antara melebihi target kinerja 100% (warna Biru) dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah.
• Masa proses verifikasi capaian kinerja B03 oleh Tim BAPPEDA adalah tanggal 6 s.d. 13 April 2016.

       Terkait Kategori Laporan dimana 12% termasuk kategori aspirasi, Kepala Dinas Kominfo menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan fitur tambahan yang diajukan oleh Dinas Kominfo untuk menunjukkan bahwa Pemkab Bojonegoro tidak hanya menangani aduan publik namun juga mengakomodir aspirasi rakyat, selain itu dapat menunjukkan perkembangan paradigma dan mental masyarakat bahwa tidak hanya mengadu telah ada perubahan mental untuk menyampaikan aspirasi.

       Lebih lanjut lagi Kepala Dinas Kominfo menyampaikan bahwa aplikasi Sispan dan LAPOR! akan diterapkan ke seluruh daerah di Indonesia, dan untuk penerapan Sispan dan LAPOR di daerah Indonesia timur, Bojonegoro akan ditugaskan menjadi narasumber untuk implementasi aplikasi KSP tersebut. Penerapan aplikasi ini untuk Bojonegoro memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan dengan di Bandung dan Jakarta yang telah lebih dulu menerapkan LAPOR!, Sismon, dan Open Data. Bojonegoro secara geografis 40,15% adalah wilayah hutan, dimana koneksi yang berbasis IT tidak mungkin menjangkau sampai ke tingkat ini. Kemudian dari sisi SDM, Bojonegoro sangat terbatas dalam hal pendidikan tinggi bidang IT, namun sebagian besar adalah tingkat SMK yang akhirnya dimanfaatkan melalui praktek kerja lapangan untuk peningkatan SDM masyarakat terutama bidang IT. Selain itu dikembangkan melalui komunitas penggiat IT seperti RTIK, Blogger, Jaringan Informasi Masyarakat (JIM) dan komunitas lainnya yang sudah mandiri dengan cara bekerjasama dengan perusahaan Migas di Bojonegoro.

       Kepala Dinas Kominfo menambahkan bahwa terkait LAPOR!, seluruh mekanisme keterbukaan informasi dan sarana aksesbilitas informasi yang non IT yaitu aduan melalui Dialog Publik, SMS ke radio, SMS ke Bapak Bupati, SMS ke pimpinan SKPD, media cetak (mata radar), dan twitter telah diintegrasikan ke sistem LAPOR! sehingga seluruh keluhan masyarakat Bojonegoro dapat terbaca dari sistem LAPOR!.

       Paparan Kepala Dinas Kominfo diatas mendapat perhatian khusus Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang melakukan audiensi di Pemkab Bojonegoro yang ditunjuk menjadi pilot project sasaran penyusunan grand design dan roadmap reformasi birokrasi.

       Beberapa arahan sebelum paparan Kepala Dinas Kominfo telah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. H. Setyo Hartono, MM, dimana Beliau menyoroti paparan KAK Perencanaan dan KAK Pelaksanaan yang disampaikan oleh Direktur PD Pasar Bojonegoro, yang seharusnya langsung fokus pada strategi-strategi pengelolaan pasar di kecamatan-kecamatan yang efektif dan efisien. Bapak Wakil Bupati memerintahkan agar dilakukan Inventarisasi terhadap pasar-pasar mana yang tidak produktif apakah strategi yang tepat harus segera dilakukan, bagaimana pengelolaan pendapatannya, sehingga jangan sampai besar pasak daripada tiang.

       Selanjutnya event besar saat ini di bidang pendidikan yaitu evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional 2016 disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Drs. H. Hanafi, MM beberapa diantaranya sebagai berikut :

• Data Peserta Ujian Nasional SMA Negeri/Swasta sebanyak 4.757 siswa, MA Negeri/Swasta 3.190 siswa, SMK Negeri/Swasta 6.098 siswa, total sejumlah 14.045 siswa.
• Rincian jumlah peserta UN, untuk UNBK kategori SMA sebanyak 1.118 siswa, MA sebanyk 298 siswa, total 4.954 siswa. Sedangkan UN Kertas, kategori SMA sebanyak 3.639 siswa, MA sebanyak 2.560, SMA sebanyak  2.892, sehingga total 8.091 siswa.
• Jumlah lembaga penyelenggara UN untuk kategori SMA Negeri/Swasta sebanyak 39 lembaga, kategori MA Negeri/Swasta, SMK Negeri/Swasta sebanyak 38 lembaga, sehigga total 112 Lembaga.
• Rincian lembaga penyelenggara UN, untuk UNBK, kategori SMA sebanyak 5 lembaga, MA 1 lembaga, SMK 13 lembaga, total 19 leembaga. Sedangkan untuk UN Kertas, kateori SMA sebanyak 34  lembaga, MA sebanyak 34 lembaga, SMA sebanyak 25 lembaga, dan total 93 lembaga.
• Pelaksanaan Ujian Nasional, untuk UN Kertas kategori SMA/MA tanggal 4-6 April 2016, SMK tanggal 4-7 April 2016. Sedangkan untuk UNBK (komputer), kategori SMA/MA dilaksanakan tanggal 4, 5, 6, 7, 11, 12 April 2016 dan SMA tanggal 4-7 April 2016.
• Peserta UN SMA/MA dan SMK yang tidak hadir total sebanyak 12 orang, yaitu meninggal 1  orang, sakit 2 orang, nikah 2 orang, dan dropout  orang, total 12 orang.
• Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2015/2016 secara umum berjalan aman, lancar dan tertib.

       Berikutnya setelah beberapa paparan Kepala SKPD, Bapak Bupati Bojonegoro menyampaikan terkait kepercayaan dunia internasional kepada Bojonegoro menjadi pilot project untuk Open Government Partnership dalam Social Commitment Purpose, dari 45 negara yang diseleksi, terpilih 15 negara, dimana Indonesia diwakili oleh Bojonegoro.

       Bapak Bupati melanjutkan arahannya terkait KAK Perencanaan dan KAK Pelaksanaan, bahwa para Camat sudah diinstruksikan agar membuat KAK RT/RW, Kebersihan, dan Pasar Desa. Kemudian disampaikan sasaran dari KAK tidak hanya kegiatan publik (luar) namun juga kegiatan internal seperti pelatihan/diklat di BKD. Strategi kita adalah pendekatan kolaboratif, problem solving, dan pragmatisme (harus ada dampak dan hasil yang terukur). Beliau memerintahan kepada Bapak Sekretaris Daerah agar Nota Dinas harus mengacu pada KAK, yaitu masalahnya apa, yang ingin dipecahkan apa, apa yang boleh/tidak boleh ada, lalu langkah-langkahnya apa. Walaupun kegiatan sudah rutin, tetap harus dibuatkan KAK karena kontennya harus baru. Beliau memberikan penekanan bahwa SKPD seharusnya tidak terjebak dalam nomenklatur seperti yang terjadi selama ini, tidak kreatif, sudah merasa nyaman dengan nomenklatur yang ada, selfish bukan service. Pemkab ini menggunakan uang rakyat untuk melayani rakyat jadi harus betul bahwa itu problem solving oriented, pragmatism (ada dampaknya), dan kolaboratif. Karena ini problem solving maka tidak bisa diputuskan sendirian, semua yang terkait harus diajak bicara untuk tahu bahwa semua ini problem solving sehingga Colaborative Action, inilah spirit dari Partnership. Maka dari itu semua SKPD benar-benar diminta, harus memiliki KAK Perencanaan dan Pelaksanaan tersebut.

       Kepala Bidang Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PAN dan RB, Drs. M. Hanan Rahmadi, S.Sos, Msi, pada kesempatan akhir menyampaikan bahwa dari  Kemen PAN dan RB menyambut baik dan sangat mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro dimana hal ini sudah sangat sejalan dengan program pemerintah dalam yaitu program reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Beliau mengapresiasi penerapan aplikasi Sistem Pemantauan dan LAPOR dalam rangka mewujudkan Open Government. (Nuty/Dinkominfo)