Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bojonegoro menggelar pelatihan jurnalisme pemerintahan, media online dan jurnalisme warga. Kegiatan yang digelar di Gedung Pusat Informasi Publik (PIP), Rabu (24/9/2025) ini bertujuan sebagai sarana fasilitasi penulisan berita sekaligus peningkatan kompetensi agar dapat menyajikan pemberitaan secara aktual dan berimbang.

Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinkominfo Bojonegoro, Sutrisno Mawa Putra menyampaikan, melalui pelatihan ini diharapkan para penulis dapat semakin meningkatkan kompetensi di bidang jurnalistik. “Dengan adanya narasumber yang berkompeten di bidangnya, kami berharap pelatihan kali ini menjadi semangat baru serta motivator bagi para penulis untuk lebih meningkatkan kompetensi di bidang jurnalistik,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber, jurnalis senior Yusuf Susilo Hartono. Yusuf telah banyak memperoleh penghargaan di bidang penulisan. Ia menjelaskan bahwa jurnalisme pemerintahan memiliki peran penting dalam menyajikan fakta-fakta terkait kekuasaan negara dan birokrasi publik. Informasi yang objektif tersebut membantu masyarakat membentuk opini dan memberi respons terhadap kebijakan pemerintah.

“Ini mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dalam sistem demokrasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa jurnalisme kehumasan merupakan materi komunikasi dan informasi yang dirancang oleh humas pemerintah untuk menyampaikan pesan, membangun citra, serta menjalin hubungan dengan publik dan media. Produk kehumasan berfungsi sebagai media komunikasi strategis yang menyebarluaskan informasi resmi dengan cara terstruktur dan terkontrol, sehingga dapat mendukung keberhasilan program pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik.

Secara ringkas, jurnalisme pemerintahan dan kehumasan berperan menjawab pemberitaan negatif dengan menyediakan informasi resmi berbasis fakta, memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk respon cepat, bekerja sama dengan media arus utama, aktif menangkal hoaks, serta mengelola komunikasi strategis dalam membentuk narasi publik yang seimbang dan kredibel.

Di tengah maraknya hoaks, pemerintah bersama humas secara aktif mengeluarkan klarifikasi dan kampanye edukasi guna meminimalisir dampak negatif informasi yang tidak benar. Media didorong menjadi “penjernih informasi” (clearing house) dengan mengedepankan berita terverifikasi.[fif/nn]