Empat peneliti dari Center For Southeast Asian Studies (CSEAS), Universitas Kyoto Jepang, Dr. Okamoto Masaaki, Dr. Kameda Akihiro, Dr. Watanabe Kazuo, dan Dr. Hasegawa Takuya serta tiga peneliti dan aktivis dari Indonesia, Dr. Abdul Hamid, Dr. Abdul Rozaki dan Mas Wewen melakukan audiensi ke Bojonegoro. Tim peneliti tersebut diterima oleh Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si, didampingi beberapa pejabat dari Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas PU Bina Marga dan PR, BAPPEDA, dan Bagian Humas dan Protokol, serta Bagian Pembangunan di productive room gedung baru Pemkab Bojonegoro lantai 6, Selasa 24 Januari 2017. Rencananya mereka di Bojonegoro selama 2 hari, 24-25 Januari 2017. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh direktur dari NGO IDFoS, Hivos, BI, dan Sinergantara.

       Dr. Okamoto Masaaki menyampaikan bahwa tujuannya bersama rekan peneliti CSEAS tersebut adalah untuk mengadakan sebuah penelitian mengenai perkembangan desa di Indonesia dan sangat tertarik dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, utamanya Revolusi Data. Mereka sangat berminat berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan di bawah kebijakan Bupati Bojonegoro tentang Revolusi Data. Sekaligus berkunjung ke desa-desa dimana Game My Village diterapkan bekerjasama dengan Sinergantara dan BIGS (Bandung Institute of Governance Studies). Mereka juga akan mengunjungi Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu untuk melihat secara langsung penerapan revolusi data dan game my village dari Sinergantara.

       Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si (Kang Yoto) dalam pembukaannya menyampaikan kenapa muncul spirit OGP (Open Government Partnership) yang sebenarnya baru dideklarasikan sebagai gerakan internasional tahun 2013, yang mana Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai percontohan. Kang Yoto menyampaikan bahwa open government sebagai spirit telah mulai dijalankan pada awal menjabat sebagai Bupati Bojonegoro pada tahun 2008. Kang Yoto berujar “Itu jurusnya orang yang tidak dipercaya, jurusnya orang tidak mampu, jadi orang itu kalau tidak dipercaya akan membangun kepercayaan”. Kang Yoto menyampaikan bahwa Bojonegoro saat itu memiliki banyak keterbatasan, tantangannya sangat besar bagaimana untuk membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan bagaimana tantangan membangun perekonomian, Bojonegoro saat itu juga tidak memiliki sumberdaya yang cukup. “Itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di kami” imbuh Kang Yoto. Impact dari smua itu adalah lahirnya semangat transparansi, bahwa Pemkab Bojonegoro tidak akan dipercaya jika tidak dalam transparansi, transparansi menjadi konsensus. Semangat partnership tumbuh karena berdasarkan masalah-masalah Bojonegoro, untuk memaksimalkan semua sumberdaya dengan keterbatasan anggaran maka smuanya harus dikelola secara efektif, dan ini mendorong Pemkab Bojonegoro untuk menerapkan Open Data Kontrak demi mencegah korupsi dan agar tercipta persaingan yang sehat di sektor swasta, dan meningkatkan kualitas output.

       Selanjutnya Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si (Kang Yoto) menyampaikan tentang Revolusi Data yang telah diterapkan dan dikembangkan di Bojonegoro mulai tahun 2016 untuk membangun data dasar Bojonegoro yang mana melibatkan perempuan-perempuan Kader PKK untuk menginputkan data dasar yang jumlahnya 300 kolom per data pada buku Dasa Wisma ke dalam  suatu aplikasi yang disebut aplikasi Dasa Wisma. Kang Yoto juga sangat menerima kehadiran Sinergantara dengan aplikasi Revolusi Data yang arahnya adalah untuk mendukung semua efisiensi dan efektifitas pembangunan di Bojonegoro.

       Sementara itu Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur P, menyampaikan terkait proses data terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah inputing data untuk menjadikan data dasar (baseline data), kemudian yang kedua adalah bagaimana mekanisme pembaruan data, yang ketiga adalah pemanfaatan dan penggunaan data, dan keempat adalah bagaimana data tersebut ditampilkan kepada para pihak. Oleh karena itu dalam mekanisme revolusi data yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro sebagai rencana aksi OGP, di Bojonegoro baru pada tahapan pengumpulan data dasar dan bagaimana cara melakukan perubahand data dasar tersebut. Kemudian secara pararel sedang dibahas dimana di dalam data-data tersebut terdapat data yang sifatnya statis, dinamis dan individu. “Tentunya data yang bersifat individu dan privat itu tidak akan di-open-kan karena merupakan hak masing-masing pemilik data", tegas Kusnandaka. Tetapi data yang sifatnya kumpulan dan dimanfaatkan sebagai informasi oleh para pihak itulah yang akan dibuka sebagai bagian dari inline antara Revolusi Data dan Big Data itu sendiri.

       Pada penghujung pertemuan Kang Yoto mendapat ide dan memerintahkan ke Kepala Dinas PMD dan Kabag Perekonomian,selain ada LAPOR! agar setiap manajemen reviu hari jumat membuat laporan 'Bojonegoro Update' yang berisikan laporan perkembangan ekonomi sosial desa, sebagai regional update soal ekonomi dan indikator-indikator dengan KPI besar yang telah ditetapkan dalam RPJMD karena pasti akan berperan sebagai data. Bojonegoro Update juga harus diupload ke website dan juga agar dibuat dalam bentuk yang dapat dishare melalui WhatsApp. (Nuty/Dinkominfo)