Kehadiran jajaran Pimpinan DPRD beserta perwakilan beberapa Fraksi dari Golkar, PDIP, Demokrat, dan Nasdem Nurani Rakyat pada Dialog Interaktif Edisi 182 Periode 2, Jum’at 28 April 2017 di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro kali ini merupakan momen yang cukup penting mengingat dialog antara DPRD dengan masyarakat Bojonegoro ini dapat diikuti secara live oleh pendengar Radio Malowopati FM (95,8 MHz), Radio Kota FM (89,1 Mhz), dan dapat dilihat dan diunduh melalui youtube Media Interaktif Bojonegoro.

       Salah satu permasalahan yang cukup menarik dalam Dialog Interaktif edisi 182 ini adalah terkait pemberian IB (Inseminasi Buatan) gratis bagi peternak sapi dan kambing di wilayah Bojonegoro. Hal ini merupakan program Pemerintah Pusat dalam rangka Upaya Khusus Sapi Betina Wajib Bunting (Upsus Siwab). Pemkab Bojonegoro per 1 April 2017 memberikan sperma beku (straw gratis) yang mana petugas IBIN tidak diperkenankan untuk menarik biaya maupun jasa. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi Kusnan, warga Sukosewu yang selalu aktif dalam Dialog Interaktif. “Masalah IB gratis di Bojonegoro, saya tidak pernah menolak program pemerintah, karena saya masih bisa membayar, kenapa digaji negara, kasihan Pak bekerja kena kotoran hewan tidak digaji, apa Bapak mau bekerja tidak digaji. Digaji oleh negara cuma Rp. 30.000, itu bukan gaji Pak. Bayangkan petugas dari Bojonegoro bekerja di Gondang, butuh bensin 3 liter, juga masih dihutang, ini menambah beban rakyat. Tolong Kang Yoto dan Bu Mitroatin perhatikan nasib rakyat, kami siap membayar”, demikian keluhan Kusnan.

       Ketua Komisi B DPRD (yang membidangi ekonomi dan keuangan) Sigit Kushariyanto dari Fraksi Golkar memberikan penjelasan terkait pertanyaan Kusnan bahwa dari Komisi B yang salah satu bidang penanganannya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat peternakan, menyampaikan tingkat populasi hewan ternak di Bojonegoro sangat tinggi sekitar 180 ribu. “Kemudian aksepktor ternak yang dibiayai APBN dan sudah disiapkan oleh APBN melalui Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, ini ada 50 ribu akseptor, termasuk salah satunya membiayai para petugas lapangan. Jadi para petugas lapangan yang ada sekarang ini sudah diberi honor untuk satu suntikan adalah Rp. 30.000,-. Subsidi ini dalam rangka meningkatkan populasi hewan ternak di Bojonegoro. Pemerintah Pusat fokus kepada Bojonegoro karena ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya sehingga itu menjadi potensi yang luar biasa. Jumlah populasi 180 ribu itu kategori yang cukup besar untuk tingkat kabupaten, bahkan masuk 5 besar di Provinsi Jawa Timur”, jelas Sigit Kushariyanto.

       Sigit Kushariyanto mengapresiasi perhatian Kusnan terhadap kesejahteraan petugas lapangan, tapi kembali lagi bahwa para petugas IB sudah dibiayai APBD dan ini dirasa sudah cukup. Sigit Kushariyanto juga menyampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, jika menurut Pak Kusnan subsidi itu dirasa terlalu kecil, dapat menjadi pertimbangan agar tahun-tahun berikutnya manakala kondisi keuangan Bojonegoro sudah sempurna dan baik, bisa dipertimbangkan. Tapi yang paling penting adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sub sektor peternakan.

       Beberapa SPR (Sentra Peternakan Rakyat) sudah dibentuk dan juga Sekolah Peternakan Rakyat, hal ini harus mendapat dukungan dari masyarakat karena ini adalah program yang mengena langsung pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tinggal bagaimana tugas Pemkab Bojonegoro mengatur mekanisme pasar dan yang paling penting juga masalah pembiayaan, yang mana sesuai laporan dari Direktur BPR sudah memberikan paket kredit sapi yang sudah bunting 6 bulan. Hal ini sudah dilakukan melalui kerjasama oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan pihak swasta, PT Santori dari Probolinggo. “Jadi Pak Kusnan, subsidi yang diberikan oleh APBD sebesar Rp. 30.000 ini untuk sementara kita anggap cukup, namun juga tidak menutup kemungkinan manakala kondisi keuangan kita baik tentunya akan kita tingkatkan, tujuannya adalah untuk mendorong produktifitas, baik produktifitas petani, peternak, dan petugas-petugas yang ada di lapangan”, imbuh Sigit Kushariyanto. (Nuty/Dinkominfo)