Menjelang kedatangan Tim OGP (Open Government Partnership) Internasional yang diperkirakan pada minggu keempat Mei 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan rapat koordinasi bersama OPD terkait, Selasa siang 9 Mei 2017 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Kominfo gedung Pemkab Bojoneogoro lantai 3. Rapat koordinasi yang berlangsung hingga sore hari tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekda dan diikuti oleh pejabat/staf dari BAPPEDA, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Pembangunan Setda dan NGO Bojonegoro Institute (BI). Agenda pembahasan dalam rapat tersebut diantaranya tentang persiapan dalam menerima kunjungan Tim OGP Internasional yang diperkirakan pada minggu keempat bulan ini, evaluasi pencapaian target rencana aksi OGP pada B03, pembahasan langkah-langkah pencapaian target rencana aksi OGP pada B06, serta beberapa hal lain yang terkait.

       Asisten I Sekda, Djoko Lukito S.Sos, MM dalam arahannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dalam rangka evaluasi capaian rencana aksi B03 dan B06 yang mana ada lima hal telah disepakati bersama untuk diwujudkan di tahun 2017 ini dan juga beberapa hal terkait kunjungan dari Brittany Lane, Program Manager for the Subnational Pilot Program dari OGP Internasional. “Intinya nanti akan dibentuk Tim atau Dewan Pengarah yang akan melakukan evaluasi atas OGP. Melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan sudah ada gambaran terhadap rencana aksi yang telah dilakukan, seberapa besar hasil capaiannya, progresnya bagaimana, termasuk rencana penguatan terhadap hal-hal tersebut, dan untuk pelaporan capaian renaksi Kabupaten Bojonegoro akan dibuat per kuartal (4 bulanan)”, jelas Djoko Lukito. Selain itu, Djoko Lukito juga menyampaikan hasil pertemuan dengan Sdr Ilham dari Hivos dan Sdr Saiful dari Bojonegoro Institute beberapa waktu lalu terkait pengintegrasian seluruh aplikasi Pemkab Bojonegoro yang ada, nantinya akan menjadi bagian tugas Bojonegoro Institute bersama tim.

       Selanjutnya Djoko Lukito menyampaikan agar semua OPD yang bertanggung jawab dalam pencapaian target renaksi OGP seperti Bagian Organisasi Setda, Bagian Pembangunan Setda, Dinas Kominfo, BAPPEDA, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kesehatan menyiapkan betul-betul bukti dukungnya. Renaksi yang agak berat capaiannya adalah terkait data dawis yang saat masih belum mendekat 100%. Oleh karena itu harus disepakati bersama bagaimana cara menyampaikan kepada tim dan tentunya hal ini segera dituangkan dalam sebuah laporan yang akan menjadi bahan saat nanti Bapak Bupati menerima tim OGP (Brittany) atau rencana ke Washington. Djoko Lukito meminta kepada semua OPD yang menjadi pemangku kepentingan terkait renaksi masing-masing dalam OGP harus benar-benar tahu, jangan sampai terlambat laporan karena sudah menjadi kesepakatan bersama.

       Berikutnya Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur P menyampaikan bahwa yang perlu dikerucutkan adalah susunan tim pengarah, tim evaluasi internal, dan tim pelaksana teknis dalam SK Bupati Bojonegoro terkait Tim OGP Bojonegoro. Untuk uraian tugas masing-masing tim diminta khususnya dari rekan-rekan NGO Bojonegoro (BI) untuk memberikan masukan terkait deskripsi tugas umum masing-masing tim. Draft SK tersebut telah diajukan sejak beberapa bulan lalu dan mengalami beberapa kali revisi yang hingga saat ini untuk tim pengarah terdiri dari Penasehat dan Pelindung (Bupati dan Wakil Bupati), untuk pengarah ketuanya Sekretaris Daerah, anggota Asisten II Sekda, Asisten III Sekda, BI, IDFOs dan akademisi. Dalam hal ini antara Kusnandaka Tjatur P dengan Djoko Purwanto dari Bojonegoro Institute ada kesamaan pandangan bahwa untuk Tim Pengarah adalah keseluruhan, sedangkan untuk tim evaluasi (evaluator) dan tim pelaksana adalah masing-masing. “Artinya tim pengarah itu mengarahkan tim evaluator dan tim pelaksana, tim evaluasi melakukan pengawasan terhadap tim pelaksana dan tim pelaksana khusus untuk melaksanakan. Jadi ada 3 lampiran yaitu tim pengarah, tim pelaksana dan tim evaluator yang tugasnya juga masing-masing per tim”, terang Kusnandaka Tjatur. Untuk tim pelaksana teknis, ketua adalah Asisten I Sekda, wakil ketua adalah Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris adalah Sekdin Kominfo dan Pokja-pokja diantaranya pokja revolusi data, pokja penguatan akuntabilitas pemerintahan desa, pokja peningkatan transparansi sistem anggaran daerah, pokja penguataan keterbukaan dokumentasi kontrak pengadaan barang dan jasa, dan pokja peningkatan kualitas layanan publik. (Nuty/Dinkominfo)