Kabupaten Bojonegoro lulus seleksi 25 kabupaten/kota yang terpilih untuk mengikuti Gerakan Menuju Smart City, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2-3 Mei 2017 lalu di Jakarta. Hal tersebut kembali disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kusnandaka Tjatur P, pada saat rapat evaluasi pejabat struktural Dinas Kominfo di ruang rapat kepala dinas, Senin 29 Mei 2017.  

       Kusnandaka Tjatur P menjelaskan tentang Program Bojonegoro Smart (Kabupaten Sehat Cerdas) di depan jajaran pejabat struktural Dinas Kominfo, seperti telah dipaparkan pada rapat manajemen review di rumah dinas bupati 26 Mei 2017 lalu. Bahwa sesuai NSPK (norma standar prosedur dan kinerja) kriteria yang mendukung penyelenggaraan smart government dari Kementerian Kominfo RI, jika berbicara tentang pemerintahan tradisional adalah memiliki ciri birokrasi lambat, tidak efisien & tidak efektif, pelayanan publik kurang maksimal, isue transparansi & korupsi, dan TIK sebagai tools tidak banyak dimanfaatkan. Oleh karena itu maka berbicara tentang Smart Government terdapat beberapa indikator yaitu Komputer Super, eAparatur yang Handal, Pelayanan Publik berbasis TI, Aplikasi & Teknologi Cerdas, Kecerdasan buatan & Analisis Big Data, dan Keamanan Informasi. Jika melihat kriteria-kriteria tersebut Pemkab Bojonegoro telah memulai dan melakukannya, Pemkab Bojonegoro telah memiliki data center, telah melakukan mirroring, ada e-SAKIP, ada SIRUP LKPP, ada SIMPEG, ada SIPPADU, matoh karier, info harga, aplikasi data dasa wisma dan terkait keamanan informasi yang telah dimulai tahun 2017 ini. “Kita sudah punya itu semua, walaupun semuanya belum sempurna tapi kita telah memulai itu semua”, ungkap Kusnandaka Tjatur P.

       Pemerintahan yang baik Berdaulat, adalah Negara Hadir, Efektif dan efisien, Pelayanan publik berkualitas, Open Government, dan Pencapaian target maksimal. “Open Government Bojonegoro telah mewakili dunia, beberapa bulan ini sejak awal 2017, hampir setiap bulan kita mendapat tamu yang ingin belajar tentang open government, bahkan beberapa waktu lalu Bupati Bojonegoro (Kang Yoto) saat diundang ke Pontianak sebagai narasumber dihadapan Sekda dari 14 kabupaten/kota memaparkan bagaimana proses Bojonegoro mencapai e-gov, Kominfo yang menghandle itu semua”, tegas Kusnandaka.

       Indikator efektif dan efisien dari Pemerintahan yang baik juga telah dimiliki Pemkab Bojonegoro namun belum terukur, oleh karena itu Kusnandaka Tjatur  P mengharapkan melalui bidang layanan e-gov untuk mengkerucutkannya, apa yang telah kita lakukan sebelumnya seperti apa, dan sesudahnya seperti apa. Hal ini seperti contoh yang disampaikan oleh Bupati Bojonegoro (Kang Yoto) saat kita  berbicara tentang Big Data dan Revolusi Data, jika sebelumnya mencari data bisa berminggu-minggu maka dengan adanya pelaksanaan aplikasi data dasa wisma cukup 5 menit, cukup 2 detik, itu semua harus terukur. Selanjutnya terkait indikator pelayanan publik berkualitas maka saat ini banyak daerah yang membasiskan layanan ke sistem android, oleh karena itu diharapkan khususnya bidang layanan e-gov agar lebih berfikir kesana, mana yang akan didahulukan dan bagaimana strategi.

       Kusnandaka Tjatur P juga menegaskan bahwa goal dari 100 kabupaten/kota yang dipilih sebagai Smart City adalah di tahun 2019 nanti adalah Smart Nation, dari praktek-praktek baik pada 100 kabupaten/kota itulah yang kemudian diambil oleh pemerintah pusat sebagai Smart Nation, dengan indikator/kriteria Sejahtera, Sehat, Masyarakat Cerdas, Aman, Tidak ada Keresahan SARA, dan Dihargai seluruh dunia. Kriteria sejahtera telah dimulai oleh Kabupaten Bojonegoro dengan GDSC (Gerakan Desa Sehat dan Cerdas), yang sekarang ini oleh Bupati Bojonegoro (Kang Yoto) konsep Smart Nation ini diambil, dikuatkan dengan Smart Region (Smart Kabupaten), bagaimana mewujudkan Kabupaten yang Sehat dan Cerdas.

       Untuk itu semua, maka hal tersebut tidak hanya pekerjaan IT, namun pekerjaan Kominfo. Bahwa Smart City melingkupi Smart Energy, Smart Transportation, Smart Education, Smart Business, dan Smart Healthcare. Smart Energy akan terkait dengan bagian SDA , Smart Transportation terkait dengan Dinas Perhubungan, Smart Education terkait dengan Dinas Pendidikan, Smart Business terkait dengan Dinas Perindustrian dan Naker, dan Smart Healthcare terkait dengan Dinas Kesehatan. Harapan kedepan dalam penerapan Smart City yang menghubungkan dengan unit-unit terkait tersebut adalah command center yang mungkin berada di Radio Malowopati FM sebagai penghubung semua layanan publik tersebut. Harapannya jika ada aduan masyarakat langsung bisa dipublikasikan melalui radio. Dalam hal Smart Healthcare Kusnandaka Tjatur P juga sangat berharap agar dalam pelayanan kesehatan dapat seperti Kota Surabaya yang mana dengan sekali daftar semua layanan mulai daftar, periksa, resep obat, dan antrian-antrian sudah berjalan otomatis melalui suatu aplikasi dan pasien akan mendapat notifikasi-notifikasi. Terkait Smart Business Pemkab Bojonegoro telah memiliki aplikasi info harga, aplikasi koperasi ukm yang memang saat ini masih terbatas sebagai display, dan hal ini harus dilakukan pengembangan dengan cara-cara sederhana namun bagus seperti diterapkan oleh Pemkab Banyuwangi. Kusnandaka juga menambahkan bahwa Bank BNI menawarkan Kartu Tani yang berisi database petani tentang luas lahan yang dimiliki, dapat jatah pupuk berapa, produksi berapa, ambilnya dimana sehingga dengan kartu tani tersebut akan terdeteksi statusnya yang mana dengan data tersebut petani dapat mengajukan kredit. (Nuty/Dinkominfo)