Bulan Mei 2017 lalu Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro bersama Bupati Bojonegoro (Kag Yoto) menandatangani MOU di Makasar bersama 24 kabupaten/kota di Indonesia dalam rangka Gerakan Mejuju 100 Smart City. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur P. pada halal bihalal 1438 H dalam rangka silaturahmi jajaran Dinas Kominfo bersama semua mitra profesi jurnalis AJI, PWI, IWB, Forum Radio Bojonegoro (FRB), RTIK, Blogger, dan fans radio Malowopati Bojonegoro, Sabtu 8 Juli 2017 bertempat di komplek LPPL Radio Malowopati FM.

       Sekretaris Dinas Kominfo, Ngasiaji dalam pembukanya menyampaikan bahwa tujuan utama diadakannya halal bihalal ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara jajaran Dinas Kominfo dengan mitra profesi kalangan jurnalis, Forum Radio Bojonegoro (FRB), RTIK, dan Blogger.

       Kepala Dinas Kominfo dalam arahannya menyampaikan bahwa meskipun ucapan saling meminta maaf telah disampaikan melalui media sosial whatsapp, facebook, twitter atau sms namun hati belum tentu bisa bertemu sehingga tetap diperlukan pertemuan langsung karena salah satu yang dapat memperpanjang umur adalah silaturahmi. “Setiap kehidupan kita pasti diberikan tanda dan tanda itu pasti terbatasi waktu dan kadangkala rutinitas itu mengkaburkan tanda itu semua, rutinitas itu mengkaburkan waktu yang telah dan akan kita lalui. Hal ini memiliki makna bahwa dalam kehidupan ini harus ada suatu pembatas yang kita buat untuk memberikan tanda lagi, supaya kita ingat ternyata ada suatu perubahan karena di era sekarang ini perubahan tidak kentara, begitu cepat, kadang tidak disadari perubahan sudah begitu banyak. Itu semua harus mampu mendorong kita semua untuk cepat menyesuaikan diri”, ujar Kusnandaka Tjatur P.

       Selanjutnya Kusnandaka Tjatur P menjelaskan bahwa saat ini Dinas Kominfo tengah mempersiapkan gerakan menuju 100 Smart City bersama 24 kabupaten lainnya di Indonesia yang dipilih Kementerian Kominfo. “Hal ini adalah tantangan kita, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkannya. Setelah digali tentang Smart City, adalah bagaimana pemerintah mengatasi persoalan mendasar yang ada di lingkungannya. Persoalan mendasar di Bojonegoro yakni masalah kemiskinan, kebencanaan, dan layanan kesehatan, itulah yang harus dibenahi”, ungkapnya.

       Terkait Open Government Partnership (OGP), tahun ini Bupati Suyoto mendapat tiga undangan resmi sebagai pembicara di forum internasional. Pertama, undangan untuk membahas rencana aksi dan tindaklanjut open government dengan dukungan pengembangan Teknologi Informasi (TI) bersama 15 negara di Washington DC pada tanggal 18-20 Juli 2017. “Tanggal 16 Juli ini Beliau berangkat ke sana, dan tanggal 17 Juli sampai sana,” kata Kusnandaka Tjatur P.

       Kusnandaka menjelaskan ada lima rencana aksi keterbukaan Bojonegoro yang akan dibahas dalam pertemuan nanti yakni revolusi data, akuntabilitas pemerintahan desa, peningkatan transparansi sistem anggaran daerah, penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi layanan pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Untuk peningkatan transparansi sistem anggaran daerah yang sudah dilakukan Bojonegoro, lanjunya, Pemkab Bojonegoro sudah membuka semua dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) secara online melalui website BPKAD. “Hal ini ini baru satu-satunya di Indonesia,” terang Kusnandaka. “Dan untuk revolusi data, Kang Yoto akan menyampaikan peran PKK dalam melakukan pendataan melalui dasa wisma atau dawis,” lanjutnya.

       Selanjutnya undangan kedua datang dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Negara bagian Amerika Serikat untuk membahas keterbukaan pemerintahan dalam mewujudkan kepercayaan kepada masyarakat. “Bojonegoro juga mendapat undangan dari NGO Internasional untuk berbicara tentang open data kontrak di Amsterdam Belanda,” ujarnya.

       Melanjutkan tentang Smart City, Kusnandaka juga menjelaskan beberapa langkah yang telah ditempuh salah satu caranya adalah melalui Unit Reaksi Cepat (URC) melalui sarana Radio Malowopati FM. Melalui URC ini, keluhan yang disampaikan masyarakat akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kemudian jawaban dari OPD akan disampaikan secara on air. “Kalau ini berjalan cepat, akan membawa perubahan pola pikir masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Mereka akan peduli dengan kondisi lingkungannya. Selain itu juga meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di masing-masing OPD,” tandasnya. Kusnandaka menambahkan, dipilihnya radio untuk mewujudkan Smart City ini merupakan hasil survey yang dilakukan salah satu NGO beberapa waktu lalu, bahwa masyarakat Bojonegoro masih banyak mendengarkan radio untuk baik memperoleh informasi atau lainnya. “Oleh karena itu telah dibuat program Berita 3 dengan menggandeng 12 radio di Bojonegoro yang mana setiap pukul 03.00 WIB semua radio tersebut menyiarkan berita yang sama,” ungkap Kusnandaka Tjatur P. (Nuty/Dinkominfo)